Pertanyaan kedua, benarkah pemerintah gagal dalam mendukung daya saing ekonomi Indonesia? Laporan World Economic Forum menyebutkan bahwa pemerintah dianggap sebagai penghambat daya saing internasional. Birokasi, korupsi, rendahnya ketersediaan infrastruktur, serta etika kerja dalam pasar tenaga kerja menjadi daftar utama pekerjaan rumah perekonomian Indonesia.
Keempat hal tersebut terkait dengan kinerja pemerintah. Birokrasi yang buruk serta tingginya korupsi menyebabkan ketersediaan infrastruktur di Indonesia kalah jauh dibandingkan negara-negara lain di ASEAN. Singapore, Malaysia, dan Thailand sudah terhubung dengan jalan tol. Bandingkan dengan Jakarta dan Surabaya yang sampai kini belum terwujud. Bahkan negara-negara tersebut sedang mengembangkan jaringan kereta api cepat antar negara.
Sebagai negara kepulauan, infrastruktur di Philippines ternyata mendapatkan indeks sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan Indonesia. Metro Manila sebagai pusat pertumbuhan sekaligus kemacetan di Philippines sudah mempunyai sistem transportasi yang terintegrasi, termasuk monorail. Sementara Jakarta masih sibuk dengan perencanaan, karena birokrasi yang buruk selama beberapa dasar warsa terakhir.
Kondisi tersebut juga terjadi di kota lain. Meski, trem di Surabaya sudah ada satu abad yang lalu,jauh sebelum trem di Tokyo dan Amsterdam terwujud. Kondisinya sekarang terbengkalai, digantikan oleh angkutan kota yang sekarat dan justru menimbulkan kemacetan karena suka “ngetem”. Birokrasi pemerintah juga terlihat dari lamanya izin mendirikan usaha.
Menurut data International Finance Corporation (IFC), World Bank Group, dibutuhkan 9 prosedur selama 33 hari dengan biaya rata-rata mencapai Rp 12,5 juta atau setara dengan 46 persen dari pendapatan perkapita. Di Malaysia dan Thailand, hanya dibutuhkan waktu satu minggu untuk mengurus perizinan. Kondisi daya saing Indonesia diperparah oleh kebijakan yang selalu berubah-ubah.
