Diduga Ada Kartel dan Mafia Migas Tunggangi Rizal Ramli Tolak Ahok

Friday 22 Nov 2019, 1 : 36 pm
by
Peneliti Alpha Research Database, Indonesia, Ferdy Hasiman

JAKARTA-Pencalonan Mantan gubernur DKI-Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengisi posisi penting di Pertamina ditolak. Setelah Serikat Pekerja dan beberapa tokoh, mantan Menko Maritim Rizal Ramli juga menolak.

Peneliti Alpha Research Database, Indonesia, Ferdy Hasiman mensinyalir adanya kartel dan mafia serta agenda tersembunyi dibalik penolakan terhadap Ahok.

“Saya beranggapan alasan ini tak logis. Penolakan justru karena ada kartel-mafia migas dibaliknya,” jelas Ferdy di Jakarta, Jumat (22/11).

Menurutnya, para mafia ini tidak ingin ada utusan Presiden dan Menteri BUMN yang ingin membereskan Pertamina.

“Mafia pasti berkumpul membentuk kekuatan besar, membentuk opini agar mempengaruhi proses pengambilan keputusan,” ulasnya.

Lebih mengerikan lagi, Rizal Ramli memberikan masukan kepada Presiden agar memilih mantan menteri ESDM, Ignas Jonan atau Mantan Kepala BKPM, Thomas Lembong mengisi posisi penting di Pertamina.

“Ini membuat public curiga, jangan-jangan Rizal Ramli berteriak karena ada hidden agenda atau benar-benar kritis terhadap Ahok “Ini musim orang mencari jabatan pak,” urainya.

Awal pemerintahan terang Ferdy, banyak eselon dan direksi yang dirombak. Para pencari jabatan bisa memotong Ahok melalui kelompok kritis..

Seperti Rizal Ramli, Presiden Jokowi paham orang yang dia utus ke Pertamina itu loyal kepadanya. Ahok itu sudah punya chemistry dan sudah teruji rekam jejak bekerja bersama Jokowi di DKI-Jakarta.

“Presiden paham jika dia mengutus Ahok ke Pertamina, dia tak akan dipermainkan dan bekerja tulus membantu membenahi manajemen Pertamina. Toh jika Ahok tak bekerja benar, Presiden memerintahkan menteri BUMN untuk mencopotnya,” tuturnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Don't Miss

Sah, Zumi Zola Diberhentikan

JAKARTA-Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) Nomor.

Intan PAN: Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Bentuk Pengakuan Kedaulatan Rakyat

JAKARTA-Ketua Umum Perempuan Amanat Nasional (PUAN) Intan Fauzi menilai sistem