“Pada banyak kasus, saya menilai OJK lemah di saat Kejaksaan Agung justru menjadi leading. OJK sebagai pengawas malah diam saja. Hal seperti ini akan buruk ke depannya bagi pasar modal,” ujar Yanuar.
Lebih lanjut dia menambahkan, masuknya Tri ke ISAT juga memiliki potensi dilusi kepemilikan investor publik, setelah Pemegang Saham Pengendali (PSP) yang baru melakukan aksi korporasi berupa rights issue atau pun stock split.
“Bagi Tri, yang tidak menarik di ISAT adalah kepemilikan saham Merah Putih oleh pemerintah yang sebesar 1 persen,” imbuhnya.
Dia menegaskan, dampak dilusi tidak akan terjadi pada kepemilikan pemerintah di ISAT, karena negara sudah mengikat 1 persen kepemilikan berupa saham Merah Putih.
“Saham 1 persen ini juga memberikan kewenangan kepada pemerintah, meski tidak penuh. Seperti keputusana dalam menetapkan direksi dan lain-lain,” kata Januar.
Pada kesempatan yang sama, pengamat pasar modal, Reza Priyambada mengatakan bahwa backdoor listing pada umumnya dilakukan oleh perusahaan yang tidak memenuhi persyaratan untuk go public atau tidak mau perusahaannya dicampuri oleh masyarakat, namun berkeinginan mendapatkan akses ke Bursa.
“Ketiadaan aturan yang jelas mengenai praktik backdoor listing di Indonesia menimbulkan ketidakpastian. Apakah backdoor listing, khususnya yang dilakukan melalui akuisisi perusahaan publik, diperbolehkan menurut undang-undang di Indonesia?” ujar Reza.
Bahkan, lanjut dia, aksi backdoor listing juga memiliki persoalan lain seperti pemanfaatan momentum oleh pemilik modal untuk menggoreng saham.
Emiten yang telah dipoles menjadi korporasi baru itu akan memoles kinerja keuangan dan operasional, agar saham bergerak setinggi-tingginya.
Namun, jelas Reza, tidak semua saham yang menggunakan mekanisme backdoor listing merugikan investor, karena bisa saja emiten itu menjadi korporasi yang maju setelah mengubah core bisnis.
“Investor sudah seharusnya terlindungi, tetapi tergantung dari investor pengendalinya,” ucap Reza.
