Oleh: Pangi Syarwi Chaniago
Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan keputusan yang mengubah dan mengguncangkan dinamika politik Indonesia.
Putusan tersebut mengenai batasan usia calon presiden dengan penambahan norma “berpengalaman sebagai kepala daerah.”
Keputusan tersebut memunculkan perdebatan sengit terkait perkembangan dinasti politik di Indonesia.
Dinasti politik, yang merujuk pada praktik mewariskan kekuasaan politik kepada anggota keluarga atau keturunan pejabat yang telah menduduki jabatan politik sebelumnya, menjadi isu kritis yang berpengaruh terhadap masa depan demokrasi Indonesia.
Praktek politik dinasti sudah menjadi kebiasaan buruk para politisi yang menjadi ancaman serius terhadap penurunan kualitas demokrasi itu sendiri.
Hal ini senada dengan persepsi publik yang tergambar dalam survei Voxpol center dimana mayoritas responden (69,3%) tidak setuju adanya praktik politik dinasti sementara mayoritas lainnya (67,9%) percaya bahwa praktik semacam ini dapat merusak kualitas demokrasi.
Bahkan, sebanyak 74,8% responden mendukung adanya regulasi yang membatasi praktik politik dinasti.
Namun putusan MK seolah mengabaikan nuansa kebatinan publik dan lebih mementingkan hasrat kekuasaan yang akan menyeret MK dalam pusaran politik destruktif secara internal maupun demokrasi di Indonesia secara keseluruhan.
Salah satu aspek yang paling mencolok dalam putusan MK adalah ketidaksetaraan dalam demokrasi.
Ketika anak seorang presiden maju dalam pemilihan umum, terdapat potensi penyalahgunaan kekuasaan/abuse of power.
Terutama karena presiden masih berkuasa dan memegang kendali penuh hingga hari H pencoblosan.
Hal ini mengancam prinsip dasar demokrasi yang harus dijunjung, yaitu kesetaraan dalam demokrasi.
Selain itu, keputusan MK juga memunculkan isu konflik kepentingan yang patut dicermati.
MK dianggap tenggelam dalam pusaran ketidakjelasan etika, terutama karena pimpinannya memiliki hubungan keluarga dengan presiden.
Apalagi, perkara yang sedang disidangkan sangat erat kaitannya dengan kepentingan keluarga dan keponakan presiden.
