Isu lain yang penting adalah belanja infrastruktur harus memerhatikan rencana jangka pendek, menengah dan panjang.
Karena itu belanja infrastruktur kerakyatan harus mendapat prioritas, tidak hanya pda proyek infrastruktur besar yang efeknya baru dirasakan jangka menegah. Infrastruktur kerakyatan akan meyentuh ekonomi kerakyatan sehingga hasilnya akan langsung dirasakan rakyat.
Selain itu, alokasi belanja tunai bersyarat harus ditunjang program yang matang sehingga benar-benar mengubah pola konsumtif ke produktif.
Kualitas belanja juga perlu ditingkatkan melalui optimalisasi peran Menko dan Bappenas sebagai perencana nasional dengan dukungan basis data terpadu dari BPS.
RAPBN yang diajukan oleh pemerintah secara umum bersifat ekspansif dengan adanya kenaikan utang. Hal ini akan memberikan dampak kepada Debt Service Ratio (DBS) yang akan semakin naik. Karena itu perlu penjelasan dari pemerintah terutama trekait dengan kemandirian ekonomi.
Penulis adalah Anggota Komisi XI DPR RI FPDI Perjuangan
