“Menjelang tahapan kampanye para menteri yang masuk koalisi mulai menggelontorkan program bansos, memangnya indonesia ini terus menerus kondisinya darurat sehingga program program bansos dengan sengaja dilakukan saat masuk tahapan kampanye? Apalagi nanti kan semua hasil pemilu ketika muncul perselisihan sengketa hasil semua ujungnya di MK sementara kita tau saat ini bagaimana kondisi para hakim MK,” ungkapnya.
Oleh sebab itu, Neni menilai suara kritis dan panduan moral dari para tokoh bangsa patut selalu digaungkan.
Apalagi ketika tahapan pemilu yang tengah berlangsung dan potensi kecurangan yang masif.
Hukum dinilai sudah dijadikan alat melanggengkan kekuasaan, semua aturan main diperalat dengan menghalalkan segala cara, yang penting tujuan tercapai.
“Untuk mengontrol jalannya pemilu saya kira saat ini memang kita butuh para muadzin bangsa yang terus menyuarakan secara lantang terkait dengan keresahan yang terjadi dan permasalahan bangsa yang kian terpuruk,” pungkasnya.***
