Oleh: Salamuddin Daeng
Masalah terutama yang dihadapi sinuhun adalah utang negara dan utang BUMN selangit.
BUMN hanya akan bisa selamat kalau utangnya ditalangi oleh negara atau APBN.
Sementara pemerintah hanya akan bisa selamat jika melego BUMN untuk menalangi APBN. Lalu siapa yang akan amblas duluan ya?
Pemerintah pada satu sisi meminta tolong Bank Indonesia (BI) untuk mengisi kantong kosong pemerintah.
Caranya dengan menjual surat utang negara kepada BI di pasar perdana, harganya diatur sendiri oleh kedua pihak.
Intinya pemerintah butuh uang lalu BI dipalaki.
Tapi sampai kapan BI bisa melalukan ini? Dari mana pula uang BI? Memangnya BI itu ATM atau produsen uang?
Sebagaimana diketahui bahwa tahun ini 2021 nanti pemerintah butuh uang menambal defisit lebih dari Rp. 1000 triliun, sama dengan tahun 2020.
Defisit sebesar ini akan berlangsung sampai dengan tahun 2023 atau selama empat tahun sebagaimana yang termaktub dalam UU No 2 Tahun 2020.
Uang ini akan digunakan untuk menolong BUMN, bank dan swasta.
Karena BUMN bank dan non bank, serta swasta hanya akan selamat jika ditolong oleh pemerintah. Kalau tidak BUMN akan amblas.
Demikian juga dengam pihak swasta. Sementara uang hanya akan ada jika pemerintah menimbun utang.
Karena utang makin sulit, dan tidak ada lagi lembaga keuangan multilateral yang mau menolong Indonesia maka dipilihlah skema pembentukan Sovereign Wealth Fund (SWF) Indonesia yang menarik investasi jumbo diharapkan dapat menolong BUMN.
SWF dibentuk melalui UU Cipta Kerja yang telah disahkan oleh pemerintah dan DPR. Kemudian, SWF bernama Nusantara Investment Authority konon katanya telah mendapatkan komitmen pendanaan miliaran dolar dari Amerika Serikat.
Lah Amerika Serikat apa mau tolong Indonesia, perusahaan AS di berbagai sektor kabur satu per satu.
Tokoh Kunci
Dua tokoh kunci dalam merancang SWF yaitu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Pandjaitan dan Menteri BUMN (Badan Usaha Milik Negara) Erick Thohir.
