Lapindo

Pemerintah Kucurkan Rp 239,7 Miliar Untuk Lapindo

JAKARTA-Pemerintah terus melakukan penanganan infrastruktur dan sosial di daerah terdampak semburan lumpur Sidoarjo. Pada Tahun Anggaran 2020, Kementerian PUPR, melalui Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo (PPLS), mengalokasikan Rp239,7 miliar untuk penanganan lumpur Sidoarjo dalam rangka meningkatkan pengaliran lumpur ke Kali Porong dan menjaga
Tuesday 9 Jun 2020, 2 : 07 am

Pemerintah Desak Lapindo Bayar Ganti Rugi Rp 781 Miliar

JAKARTA-Pemerintah mendesak PT Minarak Lapindo Jaya untuk secepatnya membayarkan ganti rugi kepada warga korban luapan lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur (Jawa Timur). Jumlah ganti rugi yang harus dibayarkan sebesar Rp 781 miliar. “Tentang ganti ruginya sendiri memang masih ada kewajiban pemerintah
Thursday 4 Dec 2014, 3 : 29 pm

Bambang-Said Siap Jamin Hak Warga Negara

SURABAYA-Pasangan Bambang DH-Said Abdullah berani menjamin hak warga negara, terutama dalam hal penegakan konstitusi. Selama ini, konstitusi tidak bisa menjamin hak warga negara. Penyebabnya adalah adanya 1000 lebih aturan yang tumpang tindih. Bambang DH mengaku optimis mampu menyelesaikan persoalan sosial di Jatim.
Friday 23 Aug 2013, 1 : 09 pm

Korban Lapindo Demo Duduki Tanggul di Titik 25, Usir BPLS

SURABAYA – Puluhan korban lumpur Lapindo dalam Peta Area Terdampak (PAT) kembali melakukan unjuk rasa, Rabu (6/3), menuntut ganti rugi yang belum diselesaikan. Mereka menduduki tanggul di titik 25 dan mengusir para operator excavator dari Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) yang berada di
Wednesday 6 Mar 2013, 1 : 51 pm