Rudi Hartono Bangun

Terbongkarnya DNA Pro, Jadi Pintu Masuk Ungkap Investasi Kripto Ilegal

JAKARTA-Kalangan DPR mengkritik keras kebijakan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) yang terlalu mudah memberikan izin-izin perdagangan aset kripto. Padahal sebelumnya ada sejumlah aset kripto ini yang bermasalah dan merugikan nasabah. “Seharusnya Bappebti lebih selektif dan ketat lagi, jangan sampai bertambah lagi
Monday 30 May 2022, 12 : 23 pm

Rudi Hartono Bangun: Distribusi BLT Migor Perlu Gandeng Polisi

JAKARTA-Kebijakan Presiden Joko Widodo mengucurkan bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng (Migor) kepada masyarakat dinilai langkah tepat. Pasalnya, subsidi minyak goreng curah selama ini dinikmati produsen, artinya kebijakan yang dinilai kurang tepat. “Ini sebenarnya saya usulkan ke Menteri Perdagangan (M Lutfi) kemarin
Tuesday 5 Apr 2022, 2 : 03 pm
investasi bodong, Binomo, Quotex, Fahrenheit

Rugikan Masyarakat Rp 5 Triliun, DPR Minta Bappebti Tindak Investasi Bodong

JAKARTA-Anggota Komisi VI DPR RI Rudi Hartono Bangun mengaku geram dengan maraknya kasus penipuan investasi bodong melalui aplikasi trading. Sejumlah aplikasi seperti Binomo, Quotex maupun Fahrenheit diduga telah merugikan masyarakat hingga Rp5 triliun. Menurutnya, masih banyak aplikasi investasi bodong yang diduga berkedok
Wednesday 30 Mar 2022, 8 : 55 am

Rencana IPO Dikritik, DPR: Kontribusi Mitratel Untuk Lingkungan Belum Jelas

JAKARTA-Kontribusi PT Dayamitra Telekomunikasi (Mitratel) kepada negara dipermasalahkan DPR. Pasalnya, perusahaan yang sudah berdiri sejak 1995 ini belum jelas kontribusinya terhadap aspek lingkungan. “Hasil laba Mitratel ini untuk lingkungan sekitarnya apa saja?,” kata Anggota Komisi VI DPR, Rudi Hartono Bangun dalam rapat
Sunday 14 Nov 2021, 8 : 32 pm

DPR: Genjot PNBP Agar Kurangi Beban Shortfall

JAKARTA-Perlambatan ekonomi dunia berdampak pada dunia usaha. Sehingga penerimaan sektor pajak menjadi berkurang. Oleh karena itu untuk mengurangi beban short fall yang mencapai Rp300-Rp400 Triliun pada 2019. Maka Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bisa menjadi prioritas di masa depan. “PNBP dari sektor
Tuesday 17 Dec 2019, 7 : 05 pm

Sosialisasi Omnibus Law Harus Cepat Agar Investor Masuk ke Daerah

JAKARTA-Menghadapi resesi ekonomi dunia yang makin dekat, tentu tidak hanya menyiapkan perangkat Omnibus Law semata. Namun perlu dibarengi pula dengan kesiapan SDM berintegritas dan moralitas yang tinggi. “Keseriusan birokrasi dalam menjalankan aturan Undang-Undang Omnibus Law sangat menentukan. Investor tentu akan melihat implementasi
Tuesday 10 Dec 2019, 9 : 50 pm