Apalagi jika survei dilakukan secara periodik (bulanan, dwibulan, triwulan) menjelang pemilihan.
Tentu, biaya yang diperlukan sangatlah besar.
Bukan hal yang mustahil, jika klien yang sudah merogoh kocek yang relatif besar meminta hasil survei polesan tersebut untuk dipublikasi sehingga memperoleh bandwagon effect, dengan harapan mereka yang belum menentukan pilihan (undecided voters) dan swing voters ikut arus dominan yang sedang diciptakan oleh sejumlah lembaga survei.
Perputaran uang dalam bisnis lembaga survei tidaklah sedikit.
Berdasarkan data penelitian Political Research Institute for Democracy (PRIDe) Indonesia, bisnis survei pilkada saja jika berlangsung di semua daerah bisa meraup keuntungan sedikitnya Rp715,5 miliar.
Maka tak heran jika seorang Indonesianis Marcus Mietzner dalam artikelnya yang berjudul “Political Opinion Polling in Post-authoritarian Indonesia: Catalyst or Obstacle to Democratic Consolidation?” mengungkapkan “Dengan kenaikan status lembaga survei sebagai alat elektoral penting bagi para politikus Indonesia, tak mengejutkan bila lembaga-lembaga itu sendiri semakin lama semakin kerap terseret ke dalam intrik, perebutan kekuasaan, dan godaan-godaan keuangan yang lazimnya diasosiasikan dengan politik elite,” tulis Mietzner.
Praktik penggunaan metodologi ilmiah menjadi alat legitimasi kekuasaan bukan hal yang baru di Indonesia.
Di era orde baru, riset yang menghasilkan kekuatan statistik dijadikan sebagai alat legitimasi kebijakan pemerintah yang menggelorakan watak pembangunanisme.
Layaknya tesis Michael Foucault, kekuasaan selalu memproduksi pengetahuan untuk memelihara jalannya kekuasaan.
Di masa orde baru, justifikasi ilmiah dari hasil riset dijadikan oleh pemerintah Orde Baru sebagai alat legitimasi rezim pembangunanisme.
