Untuk itu, kita perlu berpesan pada para pollster dan pemilik lembaga survei bahwa mereka sebagai ilmuwan politik memiliki tanggung jawab etis yakni mesti berpihak pada nilai-nilai demokrasi, dan kemanusiaan.
Ikut berpartisipasi aktif dalam memajukan demokrasi dan berpihak pada agenda reformasi 1998.
Bukan justru bersembunyi dibalik dalil bebas nilai, netral dan objektif namun dibelakang layar mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya.
Namun tak disadari apa yang mereka lakukan dibalik dalil bebas nilai, dan objektif telah melegitimasi perilaku elit yang merusak demokrasi dan mengkhianati cita-cita reformasi 1998.
Tentu, perilaku tersebut bukanlah perilaku seorang ilmuwan.
Penulis adalah Ketua Umum DPP GMNI di Jakarta