Suggestions

fiskal

IMF: Indonesia Bangkit Dari Pandemi Dengan Perekonomian Yang Kuat

JAKARTA-Dana Moneter Internasional (IMF) menilai Indonesia telah menunjukkan pemulihan ekonomi yang baik pasca pandemi melalui kinerja makroekonomi yang kuat, didukung penerapan kebijakan moneter dan fiskal secara berhati-hati. Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI), Erwin Haryono menjelaska kebijakan forward looking dan sinergi telah
Monday 26 Jun 2023, 6 : 32 pm

Pertumbuhan Ekonomi Triwulan IV Butuh Sokongan Percepatan Belanja APBN

JAKARTA-Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemulihan ekonomi domestik terus bergerak cepat di tengah perlambatan ekonomi global yang sedang berlangsung. Ini terlihat dari laporan Badan Pusat Statistik (BPS) terkini mencatat Pertumbuhan Ekonomi kuartal III mencapai 5,72%. “Berbagai upaya ini diharapkan bisa
Tuesday 8 Nov 2022, 9 : 15 pm
Momentum ini perlu dipertahankan dengan menjaga optimisme publik atas perbaikan kinerja kebijakan fiskal dalam APBN.

Performa APBN Meningkat, Pajak Tumbuh 9,5% dan Bea Cukai Tumbuh 30,4%

JAKARTA-Pemulihan ekonomi nasional terindikasi membaik seiring keberhasilan penanganan kasus Covid-19 yang terus berlanjut pada Kuartal III 2021. Momentum ini perlu dipertahankan dengan menjaga optimisme publik atas perbaikan kinerja kebijakan fiskal dalam APBN. “Ini merupakan suatu hal yang positif dan harus terus dijaga,”
Friday 24 Sep 2021, 4 : 02 pm

Wamenkeu: Tak Ada Niat Pemerintah Kutip Pajak Sembako

JAKARTA-Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) menegaskan pemerintah tidak ada niat untuk mengenakan pajak terhadap sembako. Pemerintah memandang perlu menyiapkan kerangka kebijakan perpajakan dalam jangka menengah untuk menjaga kesinambungan fiskal pasca pemulihan ekonomi akibat pandemi. “Terkait banyaknya diskusi di luar sana mengenai rencana pemerintah
Thursday 17 Jun 2021, 6 : 08 pm

Stimulus Fiskal PPH 21 DTP Jilid II Tidak Berpengaruh

Oleh: Ronsianus B Daur, SE., BKP., M. Ak Dalam Siaran Pers Kemenkoperekonomian No. HM.4.6/32/SET.M.EKON.2.3/03/2020, pemerintah menjelaskan pada 11 Maret 2020, World Health Organization (WHO) mengumumkan bahwa wabah Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) telah menjadi pandemi. Senada dengan Kemenko Perekonomian, Menteri Keuangan (Menkeu), Sri
Friday 20 Mar 2020, 2 : 52 am

Moody’s: Indonesia Layak Investasi

JAKARTA-Lembaga pemeringkat Moody’s Investors Service (Moody’s) memperbaiki Outlook Sovereign Credit Rating Republik Indonesia dari Stable menjadi Positive, sekaligus mengafirmasi rating pada Baa3 (Investment Grade) pada 8 Februari 2017. Gubernur Bank Indonesia (BI), Agus D.W. Martowardojo menyatakan, perbaikan outlook Moody’s tersebut merupakan kelanjutan pengakuan
Thursday 9 Feb 2017, 12 : 37 am

Mekeng: Perbankan Singapura Diduga Bayar Dana Tebusan

JAKARTA-Dana tebusan yang masuk dari Tax Amnesty (TA) diduga baru mencapai Rp1 triliun. Padahal target dana tebusan sekitar Rp165 triliun. Sehingga orang lebih memilih deklarasi diluar negeri ketimbang membawa dana repatriasi ke dalam negeri. “Masalahnya diskonnya terlalu besar, dari 25% menjadi 4%.
Tuesday 23 Aug 2016, 6 : 37 pm
·

BBM Naik, Transfer Daerah Bisa Besar

JAKARTA – Rencana kenaikan BBM selain bisa memperoleh ruang fiskal yang lebih besar juga dapat  memperbesar anggaran transfer ke daerah dan dana desa. “Misalnya menaikkan harga BBM subsidi sekitar Rp 3.000, maka dampaknya bisa memberi dana transfer ke daerah dan dana desa lebih
Wednesday 24 Sep 2014, 12 : 25 pm

Kebijakan BBM Demi “Selamatkan” Fiskal

JAKARTA-Kementerian Keuangan menegaskan kebijakan pemerintah yang menyangkut soal Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, merupakan opsi untuk menghemat belanja subsidi energi serta menjaga kondisi fiskal tetap sehat.   “Ini arahnya penghematan dan pengendalian dalam satu paket, jangan sampai fiskal kita tidak sehat,” kata
Friday 12 Apr 2013, 3 : 42 pm
jabatan Kemenkeu harus diisi oleh figur yang memiliki kompetensi dibidang fiskal

Jabatan Menkeu Tak Boleh Dirangkap

JAKARTA-Posisi Kementrian Keuangan (Kemenkeu) harus diisi oleh pejabat yang definitif dan tidak boleh dirangkap.   Ini penting, mengingat tantangan fiskal ke depan masih rawan, terutama beban subsidi yang sangat besar. Karena itu, jabatan Kemenkeu harus diisi oleh figur yang memiliki kompetensi dibidang fiskal.
Tuesday 2 Apr 2013, 9 : 21 pm