koruptor

Mahfud: Saya Setuju Hukum Mati Koruptor

JAKARTA–Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 3 Mahfud MD mengakui bahwa sejak dulu sangat setuju ketika koruptor itu dijatuhi hukuman mati. Hal itu disampaikan Mahfud saat menjawab pertanyaan salah seorang peserta acara Tabrak Prof! yang menanyakan bagaimana nasib penerapan hukuman mati bagi
Thursday 8 Feb 2024, 12 : 43 am

Buronan Kakap Ditangkap, Christina Aryani Puji KBRI Singapura

JAKARTA-Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani memberi apresiasi terhadap Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Singapura yang berhasil menangkap buronan kasus korupsi dan pembalakan liar, Adelin Lis. Penangkapan tersebut sebagai langkah yang baik, di mana penegakan hukum dilakukan merata tanpa pandang
Thursday 17 Jun 2021, 8 : 05 pm
Sawit telah memperoleh konsesi lahan dalam jumlah sangat luas. Lebih dari 13 juta hektar

Melindungi Pelaku Kejahatan Keuangan

Oleh: Salamuddin Daeng Perlakukan pemerintah Indonesia terhadap pelaku kejahatan keuangan selama ini, menimbukan kesan pemerintah secara sengaja secara terencana dan sistematis melindungi para bandit. Mari kita lihat apa yang dilakukan pemerintah selama ini : Pemerintah menyelenggarakan tax amesty, sebuah proyek yang ditenggarai
Sunday 25 Apr 2021, 1 : 16 am

KPK Tolak COVID-19 Jadi Dalih Pembebasan Napi Korupsi

JAKARTA-Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron menegaskan lembaganya menolak jika pandemi COVID-19 dijadikan dalih pembebasan koruptor melalui revisi PP Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Hal tersebut sebagai respons atas pernyataannya beberapa
Saturday 4 Apr 2020, 7 : 29 pm

Jika Hukuman Mati Koruptor Sekedar Wacana, Sangat Disayangkan

Oleh: Emrus Sihombing Presiden Joko Widodo mewacanakan hukuman mati koruptor dengan suatu kondisi tertentu, jika ada kehendak kuat dari masyarakat. Kehendak kuat ini bisa muncul secara natural, tetapi juga bisa dikonstruksi (dibentuk/diciptakan) oleh para elit, utamanya pemerintah bersama-sama DPR-RI. Sebab, dua lembaga
Wednesday 11 Dec 2019, 1 : 54 pm

Grasi Kepada Mantan Gubernur Riau Karena Alasan Kemanusiaan

JAKARTA-Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, pemberian grasi kepada mantan Gubernur Riau Annas Maamun (78) diberikan berdasarkan pertimbangan dari Mahkamah Agung (MA) dan Menko Polhukam. Selain itu, grasi ini juga diberikan berdasarkan pertimbangan dari sisi kemanusiaan. “Mereka umurnya juga sudah uzur (78 tahun,
Thursday 28 Nov 2019, 6 : 11 pm

Indeks Korupsi Indonesia Lebih Buruk dari Ethiopia

JAKARTA – Transparency International (TI) kembali merilis survey Corruption Perception Index (CPI). Hasilnya, Indonesia menempati urutan ke 114 dari 177 negara dalam CPI 2013 dengan nilai cukup rendah yakni 32. Negara lain yang memiliki skor sama dengan Indonesia adalah Mesir (32). Skor Indonesia
Tuesday 3 Dec 2013, 7 : 36 pm

Kirim Koruptor ke Pulau Terpencil

JAKARTA – Pemerintah harus berani membuat kebijakan pengasingan koruptor dan bandar narkoba di pulau terpencil sebagai tempat hukuman. Kebijakan itu akan diterapkan bila terpilih sebagai Presiden RI pada Pemilu 2014. “Salah satu pemikiran saya adalah mengirim mereka ke sebuah pulau terpencil yang disulit
Monday 28 Oct 2013, 7 : 21 pm

Hukum Mati Koruptor Tidak Langgar HAM

JAKARTA–Pakar hukum pidana Yenti Garnasih mendesak pemerintah dan DPR RI untuk menerapkan hukuman mati bagi koruptor, narkoba dan kejahatan lainnya yang mengancam dan merugikan masyarakat dan perekonomian negara. Hukuman mati itu positif dan tidak perlu takut dengan tudingan pelanggaran HAM. “Hukuman pidana
Monday 15 Oct 2012, 12 : 23 pm