UU ormas

Klaim IDI Sebagai Wadah Tunggal, Cerminan Sikap Congkak dan Feodal

Oleh: Petrus Selestinus Kementerian Hukum dan HAM telah mengesahkan status Badan Hukum Persatuan Dokter Seluruh Indonesia (PDSI), berdasarkan Surat Keputusan Nomor : AHU-00036 38.AH.01.07.Tahun 2022, tanggal 10 April 2022, yang merujuk pada Akta Pendirian PDSI Nomor : 1, tanggal 6 April 2022,
Monday 2 May 2022, 7 : 54 pm

Petrus: Jangan Biarkan Benih Ideologi Khilafah Tumbuh di NTT

JAKARTA-Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Salestinus meminta Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) agar jangan menganggap sepele temuan Komisi Intelijen Daerah (Kominda) NTT dan Ketua GP Ansor NTT bahwa HTI di NTT khususnya di Kota Kupang yang menyebutkan akitivitas penyebaran ideologi
Wednesday 11 Mar 2020, 1 : 22 pm

Gerindra Hargai Revisi UU Ormas

JAKARTA-Partai Gerindra menghargai revisi UU Ormas yang segera akan dilakukan DPR bersama pemerintah. Apalagi Perppu ormas sudah diterima dan resmi menjadi UU. “Pemerintah sendiri sadar saat mengajukan sudah menyatakan siap untuk direvisi,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Riza Patria
Tuesday 31 Oct 2017, 3 : 50 pm

Pembubaran HTI Dinilai Terlalu Berlebihan

JAKARTA-Langkah pemerintah membubarkan Ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dinilai sebagai tindakan kepanikan dan berlebihan. Mestinya sebelum membubarkan HTI, harus dikembalikan dulu ke UUD 1945 yang menggariskan bahwa Negara Republik Indonesia tegak berdiri di atas kaidah dan prinsip negara hukum demokratis. “Di antara
Tuesday 9 May 2017, 12 : 40 am