Revisi UU BPK Skenario Memuluskan Perpanjangan Masa Jabatan Agung Firman
JAKARTA-Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahardiansyah mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) agar menunda terlebih dahulu pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pasalnya, diduga kuat, masuknya rancangan Undang-undang Badan Pemeriksa Keuangan (RUU BPK) dalam Prolegnas Prioritas DPR 2021