June 18, 2015

LPS: Tingkat Bunga Penjaminan Tak Berubah

JAKARTA-Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) telah melakukan evaluasi tingkat bunga penjaminan untuk simpanan dalam rupiah dan valuta asing (valas) di Bank Umum serta untuk simpanan dalam rupiah di Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Tingkat Bunga Penjaminan untuk periode 15 Mei 2015 sampai dengan 14
Thursday 18 Jun 2015, 9 : 34 pm

Rasio Kredit Macet Perbankan Masih di Kisaran 2,5%

JAKARTA-Bank Indonesia (BI) mencatat stabilitas sistem keuangan tetap solid ditopang oleh ketahanan sistem perbankan dan relatif terjaganya kinerja pasar keuangan. Ketahanan industri perbankan tetap kuat dengan risiko kredit, likuiditas dan pasar yang cukup terjaga, serta dukungan modal yang kuat. “Pada April 2015,
Thursday 18 Jun 2015, 9 : 25 pm

Pemerintah Bayar Dana Talangan Ganti Rugi Lapindo 26 Juni

JAKARTA-Pemerintah akan mencairkan dana talangan untuk PT Minarak Lapindo Jaya yang akan dibagikan kepada warga korban semburan lumpur sebesar RP 781,68 miliar. Dana talangan itu akan diberikan kepada korban lumpur Lapindo pekan depan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2015.
Thursday 18 Jun 2015, 9 : 06 pm

Presiden Sudah Teken Perpres Sembako

JAKARTA-Presiden Joko Widodo sudah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) tentang Penetapan dan Penyimpanan Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Senin (15/6) lalu. Dengan Pepres ini, diharapkan masalah gejolak harga barang pokok bisa diatasi. “Jadi dengan Perpres ini pemerintah pusat dan pemerintah daerah
Thursday 18 Jun 2015, 9 : 01 pm

Kebutuhan Alat Berat 2015 Diperkirakan Mencapai 24.000 Unit

JAKARTA-Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus mendorong pengembangan industri alat berat nasional baik untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor. Pasalnya, industri alat berat memiliki peranan penting dalam mendukung kegiatan industri strategis lainnya, seperti di sektor konstruksi, pertambangan, serta kehutanan dan perkebunan. “Kebutuhan alat
Thursday 18 Jun 2015, 8 : 51 pm

Jokowi Bantu WNI Eks Timtim Rp 10 Juta/KK

JAKARTA-Presiden Joko Widodo memutuskan untuk memberikan bantuan sebesar Rp 10 juta per Kepala Keluarga (KK) bagi WNI eks Timor Timur yang tinggal di luar Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Keputusan itu diambil Presiden Jokowi saat memimpin Rapat Terbatas guna membahas penyelesaian masalah
Thursday 18 Jun 2015, 8 : 44 pm

BI Rate Tetap 7,50%

JAKARTA-Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk mempertahankan BI Rate atau suku bunga sebesar 7,50%, dengan suku bunga Deposit Facility 5,50% dan Lending Facility pada level 8,00%. Keputusan tersebut sejalan dengan upaya untuk menjaga agar inflasi berada pada sasaran inflasi
Thursday 18 Jun 2015, 7 : 54 pm

Pertamina Catat Peningkatan Efisiensi US$172 Juta

JAKARTA-PT Pertamina (Persero) mencatat perolehan efisiensi melalui pelaksanaan breakthrough project perusahaan senilai US$172 juta hingga akhir Mei 2015. Pencapaian efisiensi tersebut di atas target untuk periode lima bulan pertama yang dipatok pada level US$168 juta. Angka ini meningkat signifikan dibandingkan dengan realisasi
Thursday 18 Jun 2015, 7 : 25 pm

Tayangkan Persenggamaan, KPI Hentikan Saluran TV5 Monde Asie

JAKARTA-Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memutuskan untuk menghentikan Saluran TV5 Monde ASIE. Keputusan ini dibuat setelah KPI menemukan bahwa televisi itu menayangkan adegan persenggamaan dan adegan wanita telanjang yang menampakkan payudara. “Penghentian itu diputuskan dalam Rapat Pleno KPI Pusat, setelah melakukan kajian dan
Thursday 18 Jun 2015, 6 : 45 pm

Target Pertumbuhan Ekonomi Perlu Dievaluasi

JAKARTA-Dewan Perwakilan Daerah (DPD) meminta Menteri Keuangan merevisi target pertumbuhan ekonomi   2016. Alasannya sampai triwulan kedua ini pertumbuhan ekonomi hanya sekitar 4,7% dari target 5%-5,4% target pertahun. “Apalagi pemerintah mencanangkan target 5,8%-6,2% hal ini dinilai akan sulit dicapai,” kata Ketua Komite IV
Thursday 18 Jun 2015, 1 : 05 pm

FITRA: Proyek Gedung DPD Di Daerah Berpotensi Mark Up

JAKARTA-Pembangunan gedung baru Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di sejumlah provinsi berpotensi merugikan negara. Anggaran yang disediakan untuk membangun satu unit gedung DPD mencapai Rp21 miliar.  “Berdasarkan kajian untuk membangun gedung di DKI Jakarta saja hanya butuh Rp 9 miliar sesuai dengan aturan
Thursday 18 Jun 2015, 12 : 56 pm