Suggestions

MPR

Saatnya Utusan Golongan Dikembalikan ke MPR

JAKARTA-MPR mendorong agar konstitusi direvisi setelah 24 tahun reformasi untuk disesuaikan dengan kebutuhan zaman. Amandemen diperlukan, karena banyaknya struktur lembaga yang tidak efisien termasuk di antaranya Komisi Yudisial (KY). “Selain itu, juga adanya kebutuhan untuk menghidupkan kembali Utusan Golongan mengingat sejarah dan
Wednesday 16 Nov 2022, 7 : 25 pm
Jasmerah merupakan pesan yang masih sangat relevan sampai saat ini. Karena para elit bangsa Indonesia cenderung meninggalkan sejarah. Melupakan sejarah.

Pintu Amandemen Konstitusi Tertutup

Oleh: Anthony Budiawan  Konstitusi mengatur prinsip dasar hukum negara, mengatur wewenang dan tanggung jawab pemerintah sebagai penyelenggara negara di satu sisi, dan mengatur kewajiban pemerintah memberi perlindungan terhadap hak rakyat di lain sisi. Konstitusi Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Dasar (UUD). Konstitusi
Sunday 20 Mar 2022, 5 : 33 pm
Jasmerah merupakan pesan yang masih sangat relevan sampai saat ini. Karena para elit bangsa Indonesia cenderung meninggalkan sejarah. Melupakan sejarah.
·

Majelis, Kembalikan Kedaulatan Rakyat!

Oleh: Anthony Budiawan Saya bermimpi, masih berada di dalam ruang pertemuan persiapan Kemerdekaan Indonesia. Terdengar seorang tokoh bangsa mengatakan dengan keras, bahwa Indonesia berdiri atas perjuangan rakyat dari seluruh daerah. Indonesia bukan milik sekelompok orang, tetapi milik seluruh rakyat daerah yang menyerahkan
Tuesday 14 Sep 2021, 1 : 33 pm
Jasmerah merupakan pesan yang masih sangat relevan sampai saat ini. Karena para elit bangsa Indonesia cenderung meninggalkan sejarah. Melupakan sejarah.

Arti Konstitusi, Pelanggaran dan Konsekuensi: Berhenti atau Diberhentikan

Oleh: Anthony Budiawan Setiap negara mempunyai Konstitusi. Konstitusi Indonesia dinamakan Undang-Undang Dasar (UUD). Tapi, apa sebenarnya arti konstitusi, dan apa gunanya? Apakah hanya untuk melengkapi keperluan dokumen negara, dan berfungsi sebagai hiasan belaka? Atau hanya untuk gagah-gagahan saja? Menurut kamus Merriam-Webster, Konstitusi
Monday 6 Sep 2021, 11 : 04 am
Jasmerah merupakan pesan yang masih sangat relevan sampai saat ini. Karena para elit bangsa Indonesia cenderung meninggalkan sejarah. Melupakan sejarah.

Rakyat Menggugat: MPR Bukan Pemilik Hakiki Kedaulatan Rakyat

Oleh: Anthony Budiawan Sebelum 17 Agustus 1945, negara Indonesia belum berdiri. Pemerintah (Indonesia) belum ada. Pada 17 Agustus 1945, sekelompok masyarakat Indonesia, yang berjuang untuk kemerdekaan Indonesia, mendeklarasikan berdirinya negara Republik Indonesia yang merdeka, dari Sabang sampai Merauke. Sekelompok masyarakat ini, yang
Friday 27 Aug 2021, 12 : 19 am

23 Tahun Reformasi, Indonesia Masih Kecanduan Impor Pangan

JAKARTA-Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan menyampaikan pidato politiknya  menyoroti fenomena banjir pangan impor di pasar Indonesia. Dalam pidatonya, orang nomor satu yang memimpin partai yang lahir dari rahim reformasi ini menyayangkan 23 tahun reformasi belum berhasil memberikan Indonesia kesejahteraan
Wednesday 14 Apr 2021, 2 : 50 pm
·

Dipo: Arahkan Energi Untuk Selesaikan Problem Kebangsaan

NAGEKEO-Masyarakat perlu mewaspadai politik adu domba yang dimainkan kelompok tertentu. Bahkan kelompok ini memainkan isu-isu narasi sejarah kelam masa lalu yang pernah terjadi di bangsa ini, seperti isu kebangkitan Partai Komunisme Indonesia (PKI) misalnya, yang pernah mempunyai catatan bertentangan dengan ideologi Pancasila.
Monday 28 Sep 2020, 6 : 22 pm
·

Ketua MPR Berharap Gelora Lolos ke Senayan 2024

JAKARTA-Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) berharap Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia bisa lolos ke Senayan pada Pemilu Legislatif 2024 mendatang. Partai Gelora bisa memberi arah baru dan angin segar yang menyejukkan perpolitikan Indonesia. “Saya berharap Partai Gelora masuk ke Senayan pada
Thursday 23 Jul 2020, 5 : 29 pm
·

Hadapi Masalah Kebangsaan, Dipo: Rakyat Harus Bersatu Padu

JAKARTA-Dampak pandemi Covid-19 membuat ekonomi daerah dan nasional menjadi terganggu. Sehingga kehidupan kesejahteraan masyarakat ikut terganggu. “Energi bangsa ini, mari bersama-sama kita arahkan untuk menyelesaikan berbagai problem kebangsaan yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat. Apalagi, saat ini kita masih menghadapi situasi pandemi
Wednesday 8 Jul 2020, 7 : 23 pm

Cegah Konten Negatif Untuk Anak, Dunia Siber Jadi Tantangan

JAKARTA–Pemerintah dinilai belum maksimal mengontrol anarkisme dunia siber terhadap anak-anak. Karena pengaruh dunia siber khususnya konten-konten negatif ikut mempengaruhi karakter dan perilaku anak-anak. “Ya, memang yang belum begitu berhasil adalah soal proteksi anak-anak dari dunia siber. Bahkan anak-anak masih banyak yang menjadi
Friday 13 Mar 2020, 8 : 03 pm
·

MPR: PPHN Jaga Keberlanjutan Pembangunan Indonesia

JAKARTA-Majelis Permusyawartan Rakyat (MPR) mendorong terbentuknya pokok-pokok haluan negara (PPHN). Hal ini salah satu cara mengantisipasi kebelanjutan pembangunan NKRI. “Termasuk pembangunan gedung dan segala macam itu sudah harus direncanakan dari sekarang,” kata Ketua MPR Bambang Soesatyo dalam diskusi Empat Pilar Berthema “MPR
Wednesday 11 Mar 2020, 8 : 21 pm

Temui MPR, Dekopin Minta Dukungan Pengembangan Koperasi

JAKARTA-Ketua Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Nurdin Halid mengakui koperasi belum menjadi pemain utama dalam perekonomi nasional meski pemerintah telah mempunyai keinginan politik untuk memajukannya. Pernyataan itu disampaikan Nurdin saat menemui Ketua MPR, Bambang Soesatyo sekaligus memperkenalkan Pengurus Pusat Dekopin sekaligus bersilaturhaim melaporkan
Monday 3 Feb 2020, 3 : 48 pm

Kasus Natuna, MPR: Tak Ada Implikasi Ekonomi Dari China

JAKARTA-Wakil Ketua MPR Syarifuddin Hasan mendukung sepenuhnya sikap tegas pemerintah dalam kasus Natuna. Karena hal ini menyangkut soal kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak ada istilah kompromi. China harus keluar dari teritorial kedaulatan NKRI. “Saya memberikan penghargaan dan respek atas ketegasan pemerintah
Tuesday 7 Jan 2020, 8 : 05 pm

MPR Harus Kembalikan Pancasila Jadi Asas Tunggal

Oleh: Tom Pasaribu Dicabutnya TAP MPR No II/MPR/1978 Pancasila sebagai asas tunggal membuat negara tidak memiliki dasar serta menganulir berlakunya UUD 1945. Sebab Pancasila dicantumkan dalam mukadimah UUD 1945 yang disahkan dan dinyatakan sah sebagai dasar negara Indonesia merdeka pada tanggal 18
Monday 9 Dec 2019, 5 : 18 pm
·

Presiden Emosi Soal Usulan Perpanjangan Jabatan, MPR Salahkan Mensesneg

JAKARTA-Marahnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait amandemen UUD NRI 1945 khususnya soal perpanjangan periodesasi jabatan presiden sebagai akibat buruknya komunikasi politik Mensesneg Pratikno. “Kalau komunikasi politik Mensesneg baik dengan mau mendengar dan komunikasi dengan MPR RI, maka Presiden Jokowi tak mungkin marah-marah
Friday 6 Dec 2019, 7 : 15 pm
·

Usulan Masa Jabatan Presiden 3 Periode, Jokowi: Itu Menampar Muka Saya

JAKARTA-Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan tegas menolak wacana masa jabatan Presiden 3 periode. Usulan tersebut menjerumuskan. Kepala Negara menegaskan dirinya adalah Presiden produk dari pemilihan langsung. Karena itu terhadap keinginan melakukan amandemen Undang-Undang Dasar (UUD), hanya dibatasi menyangkut urusan negara. “Apakah bisa
Monday 2 Dec 2019, 7 : 06 pm
·

Mahyudin: Tantangan Kebangsaan Cukup Banyak

JAKARTA-MPR terus menggelorakan nilai-nilai kebangsaan demi menjaga keberagaman. Bahkan melalui olahraga jalan sehat mensosialisasikan Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika agar bisa merawat Indonesia. “Bangsa ini semakin banyak tantangan kebangsaan yang dihadapi dan semoga bisa dilalui”, harap Wakil
Sunday 25 Aug 2019, 11 : 25 am

Undang TNI, Menhan dan Lemhanas, Lemkaji MPR Bahas Soal Ketatanegaraan

JAKARTA-Lembaga Pengkajian (Lemkaji) MPR RI menggelar Rapat Pleno Khusus dengan mengundang Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, Menteri Pertahanan RI Jenderal TNI (Purn.) Ryamizard Ryacudu dan Gubernur Lemhannas RI Letjend TNI (Purn.) Agus Widjojo, di Ruang GBHN, Gedung Nusantara V, Kompleks Gedung
Wednesday 27 Feb 2019, 8 : 02 pm
·

MPR-BPIP Akui Butuh Haluan Negara

JAKARTA – Pertemuan antara Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menghasilkan sebuah kesimpulkan mengenai perlunya sebuah haluan negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar. “Akhirnya ketemu satu titik terang, perlunya amandemen terbatas. Itu yang disepakati, mengenai perlunya kita punya
Wednesday 14 Mar 2018, 6 : 36 pm