INDEF

Faisal Basri: Ganjar-Mahfud Menang, Dunia Usaha Lebih Pasti

JAKARTA – Ekonom Senior Indef, Faisal Basri, mengungkapkan bahwa iklim dunia usaha akan lebih pasti jika Capres-Cawapres  Ganjar Pranowo-Mahfud MD memenangkan Pilpres 2024. Menurut Faisal, paslon nomor 3 ini memiliki komitmen yang kuat untuk memberantas korupsi di Indonesia dibanding paslon nomor 1
Wednesday 7 Feb 2024, 10 : 39 pm

Sibuk Kampanye, Faisal Basri: 15 Menteri dan Wakil Menteri Tidak Kerja

JAKARTA–Ekonom Senior INDEF Faisal Basri menuturkan, saat ini ada sekitar 15 menteri dan wakil menteri yang tidak masuk kerja karena tergabung dalam tim sukses Capres-Cawapres pada Pilpres 2024. Berbicara pada Bloomberg Technoz Economic Outlook 2024, yang digelar di Jakarta, Rabu (7/2/2024), Faisal
Wednesday 7 Feb 2024, 8 : 44 pm

Perppu Cipta Kerja Diapresiasi, Menko Airlangga Sebut Sesuai Putusan MK

JAKARTA- Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tentang Cipta Kerja tertanggal 30 Desember 2022 atau Perpu Cipta Kerja. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut penerbitan itu sudah sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai UU Nomor 11 Tahun
Friday 30 Dec 2022, 8 : 10 pm

Pemerintah Bisa Redam Efek Negatif Kenaikan Suku Bunga

JAKARTA-Ekonom INDEF Agus Herta Sumarto mengatakan, kenaikan Suku Bunga Acuan Bank Indonesia (BI7DRR) menjadi 5,25% akan menimbulkan dampak negatif, namun bisa diredam oleh pemerintah. “Dampak negatif yang paling dirasakan adalah kenaikan suku bunga kredit perbankan dan lembaga keuangan. Kenaikan suku bunga kredit
Friday 18 Nov 2022, 7 : 44 pm

Pertumbuhan Ekonomi Triwulan IV Butuh Sokongan Percepatan Belanja APBN

JAKARTA-Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemulihan ekonomi domestik terus bergerak cepat di tengah perlambatan ekonomi global yang sedang berlangsung. Ini terlihat dari laporan Badan Pusat Statistik (BPS) terkini mencatat Pertumbuhan Ekonomi kuartal III mencapai 5,72%. “Berbagai upaya ini diharapkan bisa
Tuesday 8 Nov 2022, 9 : 15 pm

Cegah PHK, Indef Sarankan Pemerintah Perluas Pasar Ekspor Garmen

JAKARTA-Direktur Eksekutif Institute for Development Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad mengungkapkan penyebab belasan perusahaan garmen di Jawa Barat tutup operasi sehingga berdampak pada pemutusan hubungan kerja (PHK). Menurutnya, industri garmen mengalami tekanan berat akibat lesunya permintaan pasar ekspor dari negara mitra
Wednesday 2 Nov 2022, 8 : 30 pm
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto

Ekonom: Kebijakan Satu Peta Percepat Pemulihan Ekonomi

JAKARTA- Ekonom INDEF, Agus Herta Sumarto mengatakan, Kebijakan Satu Peta dapat mendorong pemulihan ekonomi lebih cepat dengan identifikasi potensi ekonomi berdasarkan daerah. “Misalnya sekarang membuat cluster, UMKM kelas apa, itu harus sesuai dengan keunggulan daerah masing-masing, berdasarkan potensi di daerahnya. Kalau Itu
Wednesday 5 Oct 2022, 10 : 03 pm

Indef: Investasi Harus Dibarengi Perbaikan di Dalam Negeri

JAKARTA-Menko Perekonomian Airlangga Hartarto melakukan pendekatan dengan India, Jepang, dan Selandia Baru, di sela rangkaian Pertemuan Menteri IPEF (Indo-Pacific Economic Framework) di Los Angeles, AS. Pertemuan tersebut dilakukan terpisah dan membahas berbagai agenda, diantaranya untuk memacu kerja sama ekonomi kedua negara. Saat
Monday 12 Sep 2022, 9 : 37 pm
Komoditas daging sapi

Pengamat Ekonomi: Inflasi Cenderung Terkendali Saat Stok Pangan Aman

JAKARTA-Pemerintah secara intens memonitor dan mengevaluasi penerapan kebijakan pangan nasional agar sesuai dengan kondisi terkini. Salah satunya adalah melakukan penguatan stok beras. “Dalam Rakortas diputuskan yang pertama tentang kebijakan pembelian gabah/beras petani dengan fleksibilitas harga, dan yang kedua adalah Badan Pangan Nasional
Monday 5 Sep 2022, 8 : 07 pm

Pengamat: Kenaikan Harga BBM Subsidi Mestinya Jadi Solusi Terakhir

JAKARTA-Direktur Eksekutif CORE Muhammad Faisal memproyeksikan pemerintah akan menaikkan harga BBM dan menggelontorkan bantuan langsung tunai (BLT) untuk masyarakat. Namun pemerintah seharusnya mencari solusi lain ketimbang terus menerus bicara kenaikan harga. “Dengan cara menaikkan harga saja itu gampang, tetapi kita tidak bisa
Friday 26 Aug 2022, 7 : 32 pm

Ekonom Indef: Jaga Daya Beli dan Genjot Belanja Pemerintah

JAKARTA- Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II-2022 sebesar 5,44% secara tahunan (year on year/yoy). Pertumbuhan ini diperkirakan masih akan berlanjut di kuartal III dan IV sehingga Indonesia bisa mencapai target pertumbuhan 5,2% di 2022. Ekonom Institute for
Saturday 6 Aug 2022, 1 : 55 pm

Pemerintah Bakal Terbebani Bayar Utang Rp1.000 Triliun per Tahun

JAKARTA-Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Didik J Rachbini menilai, beberapa tahun ke depan pemerintah harus melakukan kewajiban membayar utang mencapai Rp1.000 triliun per tahun, lantaran pengelolaan utang secara ugal-ugalan yang menyebabkan APBN terperangkap dalam kondisi harus berutang
Wednesday 2 Sep 2020, 6 : 03 pm

Perppu Reformasi Keuangan Bakal Bahayakan Stabilitas Moneter dan Finansial

JAKARTA-Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Dradjad H Wibowo menilai, rencana pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) mengenai upaya-upaya mereformasi sistem keuangan, justru akan membahayakan stabilitas moneter dan keuangan. Dalam “Forum Diskusi Finansial: Stabilitas Sektor Finansial dan Perppu Reformasi
Wednesday 2 Sep 2020, 4 : 56 pm

Faisal Basri: OJK Abai, Asuransi Jiwasraya Ambyarrrr

JAKARTA-Ekonom Senior Institute For Development of Economics and Finance (INDEF), Faisal Basri, mengkritik keras kinerja Otoritas Jasa Keuangan (OJK) lantaran abai melakukan pengawasan terhadap sektor keuangan di Indonesia. Lemahnya penegakan peraturan dan ketiadaan pengawasan oleh OJK sebagai lembaga independen yang diberikan kewenangan
Wednesday 17 Jun 2020, 1 : 03 am

Faisal Basri: Kasus Jiwasraya Karena OJK, DPR dan Kemenkeu Abai

JAKARTA-Ekonom Senior Institute For Development of Economics and Finance (INDEF), Faisal Basri, mengkritik keras kinerja Otoritas Jasa Keuangan (OJK) lantaran abai melakukan pengawasan terhadap sektor keuangan di Indonesia. Lemahnya penegakan peraturan dan ketiadaan pengawasan oleh OJK sebagai lembaga independen yang diberikan kewenangan
Tuesday 16 Jun 2020, 1 : 26 pm

Bukan Harga Mati, Isi Perppu Covid-19 Bisa Berubah Jelang Pengesahan DPR

JAKARTA–Menjelang pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) 1/2020 untuk penanganan COVID-19 oleh DPR paska Idul Fitri 2020, banyak pihak memprediksi isi sebagian Perppu akan berubah. Pemerintah memang wajib meminta persetujuan pemberlakuan Undang-Undang termasuk Perppu yang diajukan oleh pemerintah kepada DPR. “Namun isi
Sunday 10 May 2020, 11 : 16 pm

Agar Bernilai Tambah, Perlu Teknologi Canggih Pengolahan Sawit

TANGERANG-Kementerian Perindustrian (Kemenperin) siap mengembangkan teknologi yang mampu meningkatkan nilai tambah produk kelapa sawit nasional. Apalagi Indonesia menuju Industri 4.0, sehingga dibutuhkan keseriusan menghadapi era tersebut. “Iya, saya setuju untuk membangun teknologi dalam meningkatkan nilai tambah sawit,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang
Thursday 9 Jan 2020, 3 : 45 pm
buruh

Pangkas Eselon Dongkrak Daya Saing

JAKARTA-Penyederhanaan eselon pada semua kementerian dan lembaga perlu segera direspon. Karena memiliki dampak yang baik bagi birokrasi di Indonesia. Disisi lain, jabatan eselon menjadi dua level dapat mempercepat pengambilan keputusan dan tindakan administrasi pemerintahan. “Gagasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memangkas eselon
Friday 8 Nov 2019, 2 : 23 pm
WOWS

WOWS Jadi Penopang Utama Produksi Minyak Nasional

JAKARTA-Praktisi migas Satoto Agustono menegaskan aktivitas Work Over Well Services (WOWS) masih menjadi primadona dalam menjaga produksi minyak nasional. Menurutnya, WOWS memiliki tingkat kepastian yang lebih tinggi dalam mendapatkan minyak ketimbang berharap pada sumur baru. “Kepastian mendapatkan minyaknya lebih tinggi,” kata dia
Tuesday 27 Aug 2019, 11 : 52 pm

Perekonomian Negara Belum Dikelola Sesuai Konstitusi

JAKARTA – Ketua Kelompok DPD di MPR RI John Pieris mengungkapkan keprihatinannya terhadap perekonomian nasional yang belum berpihak kepada keadilan dan kesejahteraan rakyat. Alasannya masih banyaknya kekayaan negara yang dikuasai asing. Bahkan seperti PT Freeport yang sebagian besar investasinya Amerika Serikat. “Jadi, perekonomian
Monday 8 May 2017, 7 : 44 am

Ada “Jaminan” Dari Apindo Dana Repatriasi Masuk Rp700 Triliun

JAKARTA-Pemerintah agaknya tetap optimis dana repatriasi terkait Tax Amnesty akan masuk sesuai target. Bahkan bisa mencapai Rp700 triliun – Rp1000 triliun. Apalagi pengusaha yang tergabung dalam Apindo memberikan semacam “jaminan”. “Kita melihat ada komitmen dari pengusaha soal TA. Jadi harus proporsional melihat
Thursday 1 Sep 2016, 4 : 46 pm

Kecil Kemungkinan Target Tax Amnesty Berhasil

JAKARTA–Sudah satu bulan UU Tax Amnesty diberlakukan, namun penerimaan uang tebusan baru mencapai Rp300 miliar. Padahal target tax amnesty sekitar Rp165 triliun. Hampir mustahil target itu akan tercapai dengan cara apapun. “Kalaupun mencapai target tetap akan defisit. Karena defisit sudah mencapai Rp233
Thursday 11 Aug 2016, 6 : 51 pm

Indef: Dana Transfer Daerah Tak Dorong Pertumbuhan Ekonomi

JAKARTA-Dana transfer daerah yang mencapai ratusan triliun rupiah diduga tidak mencapai sasaran yang tepat. Bahkan makin meningkat dana transfer itu, pertumbuhan ekonomi justru menurun. “Lihat saja pengangguran malah meningkat, ancaman PHK masal sudah terjadi,” kata peneliti Indef Enny Sri Hartati dalam dialog
Wednesday 2 Sep 2015, 5 : 15 pm

Harga Beras Tak Stabil Karena Pasar Terlalu Kuat

JAKARTA-Masalah kenaikan harga pangan selalu mewarnai menjelang Ramadhan dan Idul Fitri. Penyebabnya  adalah karena saat ini mekanisme pasar terlalu berperan dalam memainkan harga dan stok ketersediaan pangan di masyarakat. “Selama kebutuhan pokok diarahkan ke mekanisme pasar dan mekanisme pasar tidak sehat, maka
Monday 1 Jun 2015, 5 : 48 pm

Peran Fiskal ke Sektor Riil Harus Ditingkatkan

JAKARTA-Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef),  Enny Sri Hartati berharap agar presiden terpilih mampu mengoptimalkan alokasi anggaran di APBN sebagai stimulus bagi pengembangan sektor-sektor riil. “Ke depan, alokasi anggaran yang terkait dengan sektor-sektor riil harus ditambah dan terus dioptimalkan.
Monday 14 Jul 2014, 4 : 45 pm