iuran BPJS

Said Abdullah

Membenahi Tata Kelola Jaminan Kesehatan Nasional

Oleh: MH Said Abdullah Mahkamah Agung (MA) telah membatalkan Pasal 34 ayat 1 dan 2 Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 yang mengatur kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Pembatalan ini dilakukan dalam proses peradilan judicial review yang diajukan oleh Komunitas Pasien Cuci Darah
Thursday 12 Mar 2020, 4 : 17 pm

Intan Fauzi: BPJS Kesehatan Tak Cari Untung Seperti BUMN

JAKARTA-Anggota DPR RI Komisi IX F-PAN, Hj Intan Fauzi, SH, LL.M menegaskan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan bukanlah lembaga bisnis dan komersil yang mencari untung rugi. Karena itu, BPJS Kesehatan tidak boleh mencari keuntungan dalam menjalankan misi sosial Jaminan Kesehatan Nasional
Monday 9 Dec 2019, 7 : 56 pm

PB HMI Tolak Rencana Pemerintah Menaikan Iuran BPJS

JAKARTA-Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI), menolak keras rencana pemerintah menaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) lantaran menyengsarakan masyarakat kecil. “Rencana pemerintah menaikan iuran BPJS merupakan ancaman serius yang dihadapi oleh rakyat kecil, oleh karena itu, kami siap berhadapan dengan
Tuesday 5 Nov 2019, 5 : 10 pm

Jangan 100%, DPR Minta Iuran BPJS Naik Bertahap

JAKARTA-DPR menegaskan besar kenaikan iuran BPJS Kesehatan jangan sampai membebani masyarakat. Karena itu, kenaikkan tidak boleh terlalu tinggi. “Seharusnya dilakukan secara bertahap, jangan langsung 100%, jelas memberatkan masyarakat,” kata Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf dalam dialektika demokrasi “Iuran BPJS Naik,
Thursday 5 Sep 2019, 4 : 20 pm