Suggestions

Menkeu Sri Mulyani Indrawati - Page 7

DJP Tingkatkan Kesadaran Bayar Pajak Lewat Spectaxcular 2019

JAKARTA-Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengapresiasi seluruh jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di Indonesia yang serentak mengadakan Spectaxcular 2019 untuk memenuhi tugas konstitusi dalam mengingatkan, mengkomunikasikan, mendidik serta memotivasi seluruh masyarakat Indonesia agar sadar membayar pajak. “Semua jajaran
Monday 4 Mar 2019, 8 : 44 pm

Menkeu Apresiasi PT ADARO Atas Inisiatif Tingkatkan Transaksi Rupiah

JAKARTA-Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengapresiasi langkah PT ADARO Indonesia untuk meningkatkan transaksi rupiahnya dalam menopang stabilitas nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika. Menkeu ikut menjadi saksi penandatanganan kesepakatan antara PT Adaro Indonesia dan para mitranya untuk meningkatkan transaksi menggunakan rupiah.
Thursday 4 Oct 2018, 1 : 36 am

Kemenkeu-Kemenpar Teken MoU Dukung 10 Destinasi Pariwisata Prioritas

JAKARTA-Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati juga melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Menteri Pariwisata (Menpar), Arief Yahya. Memorandum of Understanding (MoU) ini merupakan bentuk komitmen Kementerian Keuangan mendukung pengembangan 10 destinasi pariwisata prioritas melalui BUMN Kementerian Keuangan. 10 destinasi pariwisata prioritas tersebut
Friday 28 Sep 2018, 5 : 12 pm

Kualitas SDM di Bidang Infrastruktur Harus Ditingkatkan

JAKARTA-Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengaharapkan agara kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang infrastruktur harus ditingkatkan. Karena itu, pembangunan infrastruktur membutuhkan sinergi dari berbagai ilmu. “Indonesia masih membutuhkan banyak peningkatan SDM untuk mempersiapkan pembangunan infrastruktur. Mulai dari perencanaan, mengajukan proposal,
Thursday 20 Sep 2018, 8 : 10 pm

Membangun Pariwisata Tidak Hanya Memasarkan Tetapi Juga Membangun Reputasi

BANYUWANGI-Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa pariwisata dibangun tidak hanya sekedar untuk memasarkan tetapi juga membangun reputasi Indonesia. “Pariwisata tidak hanya marketing tapi reputation building,” jelasnya. Hal ini disampaikannya dalam Seminar Voyage to Indonesia bertema Sustainable Tourism Development Harnessing the
Wednesday 19 Sep 2018, 10 : 58 pm

Menkeu Ajak Pengusaha Sama-Sama Jaga Ekonomi Indonesia

JAKARTA-Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengajak para pengusaha untuk bersama-sama menjaga “rumah” Indonesia untuk menghadapi perubahan ekonomi global. “Kalau kita menghadapi badai di luar, rumah kita harus kuat. Kita harus jaga seluruh pilar bersama,” ujarnya di acara Seminar Nasional yang diadakan
Friday 14 Sep 2018, 9 : 53 pm

Diduga Tukang Tadah BLBI, KPK Harus Panggil Bos Djarum

JAKARTA-Sekitar 2000 orang masa dari gerakan Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS) kembali menggelar aksi di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut penuntasan dua mega skandal korupsi keuangan negara terbesar di negeri ini yaitu Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Gate dan Bank Century atau
Tuesday 17 Jul 2018, 3 : 44 pm
·

Cadangan Devisa Indonesia Cukup

JAKARTA-Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, mengatakan cadangan devisa Indonesia lebih dari cukup untuk pembayaran impor dan utang luar negeri Pemerintah, maupun untuk antisipasi kemungkinan pembalikan aliran modal oleh Amerika. Hal itu disampaikannya saat menggelar Konferensi Pers (Konpres) Penguatan Koordinasi dan Bauran
Monday 28 May 2018, 6 : 54 pm

Menkeu: Pahami Juga Keuangan Konvensional Agar Keuangan Syariah Berkembang

SOLO-Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberikan kuliah umum tentang peranan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam mewujudkan tujuan pembangunan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, Sabtu (26/05). Menkeu berpesan agar mahasiswa dan mahasiswi di perguruan tinggi Islam seperti IAIN
Monday 28 May 2018, 6 : 28 pm

Pemberdayaan Ekonomi Syariah Dalam APBN Penting Bagi Ketahanan Negara

JAKARTA-Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan pmberdayaan ekonomi syariah sebagai salah satu instrumen dalam APBN sangat penting sebagai sarana ketahanan ekonomi negara mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Hal ini disampaikan Menkeu pada acara “Peringatan 10 Tahun Sukuk Negara: Buka Puasa
Friday 25 May 2018, 12 : 07 am

Menkeu: Masih Ada Rp 1000 Triliun Dana WNI di Luar Negeri

JAKARTA-Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah Singapura bersama-sama dengan Hongkong dan Switzerland, yang merupakan negara yang banyak menampung rekening milik Warga Negara Indonesia (WNI), telah menyatakan kesiapannya untuk mematuhi standar internasional terkait masalah tax invasion (penghindaran pajak) dan tax avoidance
Tuesday 11 Jul 2017, 1 : 49 am

Indonesia Bersama Negara G20 Berkomitmen Memperkuat Resiliensi Ekonomi

JAKARTA-Indonesia bersama negara-negara G20 meneguhkan kembali komitmen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dunia dan memperkuat resiliensi ekonomi di lingkup nasional dan global. Upaya mewujudkan pertumbuhan yang kuat, berimbang, berkesinambungan, dan inklusif itu ditempuh dengan kebijakan moneter, fiskal, dan reformasi struktural. Hal itu mengemuka
Monday 20 Mar 2017, 9 : 42 pm

Menkeu: Kalau Tax Ratio 15% Saja, Kita Tidak Akan Defisit

BALI-Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menilai tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih rendah atau baru mencapai 62,3% meskipun ditargetkan memberikan kontribusi terbesar dalam pendapatan negara. Sementara angka tax ratio atau jumlah pembayar pajak Indonesia dibandingkan dengan jumlah penduduk yang seharus membayar pajak
Friday 20 Jan 2017, 11 : 39 pm

Konsolidasi Politik Nasional Untuk Hadapi Ancaman Krisis Ekonomi 2017

Oleh: Arief Poyuono Pertumbuhan ekonomi Indonesia memasuki tiga tahun pemerintahan Joko Widodo akan mengalami perlambatan hingga mendekati dibawah 5 persen. Hal ini terjadi akibat faktor ekonomi global yang semakin kompleks dan berbagai tantangan dari ekonomi  domestik serta kondisi politik nasional yang tidak
Monday 12 Dec 2016, 9 : 18 am

Presiden: Kalau Ada Apa-apa di Indonesia, ASEAN Terkena Imbas

JAKARTA-Presiden Joko Widodo mengatakan negara Indonesia memegang peranan yang sangat penting bagi negara di kawasan ASEAN. Dengan jumlah penduduk paling besar atau sekitar 45% penduduk ASEAN ada di Indonesia serta Product Domestic Bruto (PDB) sebesar 40-4% maka sedikit saja goncangan yang terjadi di Indonesia akan terkena
Wednesday 2 Nov 2016, 3 : 37 pm

Presiden: Pungli Penyakit Bangsa Kita

BANTEN-Presiden Joko Widodo mengatakan negara Indonesia tidak hanya membutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang cerdas, tapi juga manusia yang memiliki integritas dan kejujuran untuk bersama mengelola negara Indonesia ini.  Sebab faktanya saat ini, banyak orang pintar tetapi masih senang melakukan pungutan liar
Saturday 22 Oct 2016, 11 : 51 pm

Pegawai Bea dan Cukai Bakal Dapat Insentif 3 Kali Gaji

JAKARTA-Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati telah menandatangani Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 144/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Atas Pencapaian Kinerja di Bidang Cukai. PMK yang dirilis pada 27 September 2016 lalu itu dibuat dengan pertimbangan dalam rangka lebih
Thursday 6 Oct 2016, 5 : 37 pm

Ini Isi Surat Sri Mulyani ke Pegawai Ditjen Pajak

JAKARTA-Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menulis surat langsung yang ditujukan kepada seluruh pegawai Ditjen Pajak. Dalam surat yang ditulis tangan ini, Menkeu menyampaikan apresasi atas keberhasilan program tax amnesty (pengampunan pajak) periode pertama yang ditutup pada 30 September lalu. Sebelumnya, Presiden
Monday 3 Oct 2016, 7 : 58 pm

Uang Tebusan Tax Amnesty Capai Rp 100 Triliun

JAKARTA-Meskipun periode pertama kurang satu hari lagi (30 September), hingga Jumat (30/9) pagi, uang tebusan yang diraih dari program pengampunan pajak atau tax amnesty telah mencapai Rp 95,6 triliun. Diperkirakan saat periode pertama tax amnesty ini ditutup malam nanti, jumlah uang tebusan
Friday 30 Sep 2016, 8 : 02 pm

Pemerintah Naikkan Cukai Rokok 10-13,4 Persen

JAKARTA-Pemerintah akhirnya menaikan besarnya tarif cukai rokok untuk tahun 2017 setelah menjadi perbincangan publik di dua bulan terakhir. Kenaikan cukai rokok ini berkisar antara 10-13,4%. Hal ini  tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 147 /PMK.010/2016. “Kenaikan tarif tertinggi adalah sebesar 13,46
Friday 30 Sep 2016, 5 : 33 pm

Pemerintah Isyaratkan Cairkan DAK Fisik Rp 10,35 Triliun

JAKARTA-Pemerintah memberikan isyarat akan segera mencairkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp 10.345.858.969.000,00 (sepuluh triliun tiga ratus empat puluh lima miliar delapan ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah). Pencairan dana ini sebelumnya sempat ditunda dengan
Monday 26 Sep 2016, 4 : 55 pm
·

Presiden: 60% Birokrasi Urus SPJ

JAKARTA – Presiden Joko Widodo mengeritik sistem pelaporan keuangan yang masih bertele-tele. Pasalnya, 60-70 persen birokrasi setiap harinya hanya mengurus Surat Pertanggung Jawaban (SPJ). Untuk itu, Menteri Keuangan (Menkeu) dan Menko bidang Perekonomian diminta untuk membuat sistem pelaporan yang simpel. “Saya enggak tahu
Tuesday 20 Sep 2016, 5 : 51 pm

Jokowi: Opini WTP Bukan Jaminan Tidak Ada Praktik Korupsi

JAKARTA-Presiden Joko Widodo mengingatkan kepada seluruh Menteri, Pimpinan Lembaga, dan Gubernur, Bupati, Wali Kota, beserta seluruh jajaran, agar tidak hanya berhenti pada mengejar predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), karena opini WTP bukan merupakan jaminan bahwa tidak akan ada praktik penyalahgunaan keuangan.
Tuesday 20 Sep 2016, 3 : 21 pm

Menkeu Akan Paksa Google Bayar Pajak Sesuai Peraturan

JAKARTA-Pemerintah Indonesia akan menempuh berbagai macam cara agar perusahaan online Google membayar pajak sesuai peraturan yang berlaku di Indonesia. Namun Google Asia Pasific Pte Ltd di Singapura mengirimkan surat penolakan. Dalam suratnya, Google merasa tidak seharusnya dianggap memiliki Badan Usaha Tetap (BUT),
Sunday 18 Sep 2016, 8 : 51 pm

Menkeu Pastikan Singapura Dukung Program Tax Amnesty

JAKARTA-Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memastikan, pemerintah Singapura melalui Monetary Authority of Singapore (MAS) mendukung program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) yang sedang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia. Jaminan itu disampaikan Menkeu setelah melakukan konfirmasi langsung ke Deputy Prime Minister Singapura Tarman Shamugaratnam.
Friday 16 Sep 2016, 2 : 42 pm

Pemerintah Singapura Dorong Nasabah Ikut Amnesti Pajak Indonesia

JAKARTA-Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati secara langsung telah meminta klarifikasi kepada Deputy Prime Minister of Singapore terkait isu penjegalan pengampunan pajak (tax amnesty) yang dilakukan pemerintahan Singapura. Dalam penjelasan resminya, Monetary Authority of Singapore (MAS) sebagai otoritas jasa keuangan di Singapura
Friday 16 Sep 2016, 2 : 21 pm

Dihadiri 100 Orang Pengusaha, Pemerintah Sosialisasi Tax Amnesty di London

JAKARTA-Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bekerjasama dengan Kementerian BUMN, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Himpunan Bank-bank Milik Negara (Himbara) kembali melakukan sosialisasi Amnesti Pajak kepada Warga Negara Indonesia yang bermukim di luar negeri. Sosialisasi tax amnesty pajak di luar negeri ini dilakukan untuk kesekian
Thursday 8 Sep 2016, 4 : 52 pm

Presiden Dorong Penciptaan Aplikasi Fintech Untuk Petani dan Nelayan

TANGERANG-Presiden Joko Widodo mendorong anak muda Indonesia untuk terus mengembangkan financial technology (fintech) sehingga aplikasi yang dihasilkan sangat bermanfaat bagi Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM). “Kepada putra-putri Indonesia, anak-anak muda yang bergerak di fintech di bidang teknologi digital, teknologi keuangan, saya
Wednesday 31 Aug 2016, 12 : 23 am

Inilah 15 K/L Yang Anggarannya Dipangkas Paling Besar di APBN-P 2016

JAKARTA-Pemerintah memangkas anggaran belanja di 15 Kementerian/Lembaga  guna mengamankan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun Anggaran 2016. Secara total, pemotongan anggaran 15 kementerian dan lembaga mencapai Rp 64,7 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan Kementerian Pertahanan berada di urutan
Friday 26 Aug 2016, 8 : 26 pm

Said: APBN Masih Belum Memakmurkan Rakyat

JAKARTA- Fraksi PDI Perjuangan DPR RI  menilai politik anggaran pemerintahan masih jauh dari agenda Nawa Cita  sehingga sulit mewujudkan cita-cita Trisakti Bung Karno. Untuk itu, pemerintah harus  melakukan evaluasi menyeluruh atas pengalokasian anggaran dengan nomenklatur yang lebih jelas, rutin dan pembangunan (fisik
Tuesday 26 Apr 2016, 9 : 03 pm

Pertumbuhan Ekonomi Hanya Dinikmati 20% Masyarakat Terkaya

JAKARTA-DPP Partai Gerindra menilai ketimpangan ekonomi di Indonesia semakin melebar. Hal ini terjadi akibat model ekonomi yang diterapkan tidak lagi merujuk pada falsafah Pancasila. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi yang terus dicanangkan tak pernah bisa dinikmati secara merata oleh 250 juta rakyat Indonesia. “Mengutip
Tuesday 9 Feb 2016, 1 : 34 pm

Jokowi Tegaskan Tidak Akan Impor Beras Lagi

INDRAMAYU-Presiden Joko Widodo menegaskan komitmen pemerintah untuk tidak akan lagi mengimpor beras meskipun sempat mengalami kekurangan pasokan.   Karena itu, Presiden meminta para petani untuk meningkatkan produksi padi nasional. “Saya senang sekali. Sebab, dengan panen langsung kami jadi optimistis. Yakin produksi padi
Thursday 19 Mar 2015, 1 : 50 am

Konstruksi Rel Bandara Soetta Sudah Dikerjakan

JAKARTA-Kemeterian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menegaskan konstruksi pembangunan rel kereta Bandara sudah dikerjakan. Moda transportasi kereta rel listrik (KRL) ini menghubungkan Bandara Soekarno-Hatta dan Sudirman Baru di Jakarta. “Ini sudah mulai konstruksi,” kata Direktur Pengembangan Kebandarudaraan dan Teknologi,  Salahudin Rafi, Jakarta,
Wednesday 28 May 2014, 4 : 10 pm

Pegawai Setjen DPR Dapat Tunjangan Kinerja

JAKARTA-Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 9 Mei 2014 lalu telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja PNS di lingkungan Sekretariat Jendral (Setjen) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI). Hal ini sebagai wujud pelaksanaan reformasi birokrasidan sebagai upaya
Friday 16 May 2014, 8 : 43 pm
1 … 5 6 7