BPJS

Asuransi Karyawan Penting Bagi Pekerja dan Perusahaan 

JAKARTA-Karyawan adalah salah satu aset berharga yang harus dijaga oleh perusahaan. Kebutuhan kesejahteraan karyawan telah menjadi perhatian dan menjadi strategi Human Resource (HR) berbagai perusahaan sebagai investasi jangka panjang dengan melakukan mitigasi melalui penyediaan asuransi jiwa dan kesehatan. Bagi karyawan pun, tidak
Monday 22 May 2023, 9 : 53 am

BNIDirect Catatkan Volume Transaksi Lebih Dari Rp2.500 Triliun 

JAKARTA-PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI)  terus berinovasi memberikan kemudahan kepada nasabah dan menjadi pilihan dalam melakukan transaksi digital di tengah geliat bisnis yang meningkat dan industri yang semakin ekspansif. Sampai dengan semester pertama tahun 2022, Corporate digital service BNI, yaitu
Monday 15 Aug 2022, 1 : 22 pm

Menaker Terbitkan Aturan Baru Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran JHT

JAKARTA-Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) pada tanggal 26 April 2022. “Permenaker Nomor 4 Tahun 2022 ini merupakan revisi atas Permenaker Nomor 2 Tahun
Friday 29 Apr 2022, 4 : 27 pm

Kemnaker dan BPJS Ketenagakerjaan Integrasikan Data Penerima Program JKP

JAKARTA-Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah meminta dilakukan percepatan integrasi data Sistem Informasi Ketenagakerjaan (Sisnaker) dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk menjalankan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). “Kita harus pastikan program JKP tepat sasaran. Oleh karena itu, integrasi data dibutuhkan sebab salah satu syarat penerima
Wednesday 24 Mar 2021, 10 : 25 am

Bank DKI Hadirkan JakOne Erte Mudahkan Urusan Warga

JAKARTA-Salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta, Bank DKI menghadirkan aplikasi JakOne Erte guna mempermudah urusan warga Jakarta Selatan yang disosialisasikan melalui para camat dan lurah. Acara sosialisasi JakOne Erte digelar di Jakarta (17/03). Acara ini juga dihadiri oleh Pelaksana
Wednesday 17 Mar 2021, 9 : 42 pm

Inilah Daftar Nama Calon Direksi dan Dewas BPJS Ketenagakerjaan

JAKARTA-Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) telah menerima sejumlah nama Calon Direksi dan Calon Anggota Dewan Pengawas (Dewas) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Nama-nama tersebut diajukan oleh Panitia Seleksi (Pansel) untuk dipilih menggantikan Direksi dan Dewas BPJS Ketenagakerjaan yang akan berakhir masa
Friday 8 Jan 2021, 11 : 08 am
Pajak

Percepatan Pengalihan ASABRI dan TASPEN ke BPJS

Oleh: MH Said Abdullah Jika tidak aral melintang, proses pengalihan Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri) dan Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Taspen) ke BPJS Ketenagakerjaan paling lambat tahun 2029. Sebagaimana diamanahkan dalam pasal 65, ayat (1) dan (2), Undang-undang Nomor
Thursday 23 Jan 2020, 4 : 31 pm

Korupsi Jiwasraya, DPR: Pelaku Lainnya Harus Dijerat Hukum

JAKARTA-Anggota Komisi III DPR N.M Dipo Nusantara menegaskan kasus korupsi asuransi PT Jiwasraya harus dibuka sejelas-jelasnya. Karena itu DPR minta Kejaksaan Agung (Kejakgung) tidak hanya menangkap lima orang itu saja, namun berani menangkap yang lainnya. “Kejakgung jangan ragu menetapkan tersangka yang lain.
Thursday 23 Jan 2020, 1 : 03 pm

Polri Harus Beri Perlindungan Hukum Kepada Buruh NTT di Kaltim

Oleh: Petrus Salestinus Tidak kurang dari 780 (tujuh ratus delapan puluh) Karyawan PT. YUDHA WAHANA ABADI, asal NTT, pada saat ini melakukan mogok kerja secara masal menuntut hak-haknya karena sebagian besar hak-haknya tidak dibayarkan. PT. YUDHA WAHANA ABADI adalah sebuah Peruahaan Perkebunan
Sunday 19 Jan 2020, 7 : 38 pm

Kartu Pekerja Urusan Kementerian Teknis Bukan Kemenko

BANYUWANGI-Kartu Pra Kerja yang digagas Presiden Joko Widodo (Jokowi) ternyata menyimpan beberapa persoalan yang harus segera diselesaikan. Karena implementasinya ternyata dilaksanakan bukan kementerian yang langsung menangani pekerja. “Kartu Prakerja itu urusan teknis. Mestinya diserahkan kepada Menteri Teknis, bukan Menko,” kata Anggota Komisi
Tuesday 26 Nov 2019, 7 : 04 pm

Iuran BPJS Naik, Anas: Jangan Bebani Rakyat

JAKARTA-Masalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) bukan hanya urusan pemerintah semata. Namun juga urusan rakyat, dimana rakyat sebagai subyek pembayar iuran tetap. “Oleh karena itu, pemerintah tidak boleh seenaknya menaikkan iuran BPJS tanpa melihat dan ikut merasakan suasana kebatinan yang terjadi di
Monday 11 Nov 2019, 12 : 35 pm

BPJS Sangat Kompleks, Presiden Harus Buka Hasil Audit BPKP

JAKARTA-Kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) berdasarkan Perpres Nomor.75/2019 yang akan dimulai per Januari 2020 tentu berdampak bagi masyarakat. Ini terkait jaminan kesehatan, hak setiap warga negara dan menjadi tanggung jawab utama pemerintahlah untuk memenuhi urusan ini dengan sebaik baiknya. “Kalau
Monday 4 Nov 2019, 5 : 10 pm
BPJS

Kesehatan Urusan Negara, DPD Kecewa Iuran BPJS Naik

SURABAYA-Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mengaku kecewa dengan sikap pemerintah yang terlalu cepat menaikkan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Pasalnya rakyat sangat terbebani dengan kenaikkan iuran BPJS Kesehatan yang naik hampir 100%. “Menaikkan iuran BPJS jelas kebijakan yang keliru. Perlu
Saturday 2 Nov 2019, 10 : 28 am
BPJS

Budaya Manajemen Risiko Yang Minimalis di BPJS Ketenagakerjaan

Oleh: Poempida Hidayatulloh Minimalisnya implementasi Manajemen Risiko di BPJS Ketenagakerjaan dan belum membudayanya praktek dalam konteks tersebut, membuat lembaga ini belum berpikir secara modern. Sehingga banyak sekali sampah persoalan yang harus dibereskan oleh Pengawas dan Manajemen sendiri. Ini membuat lembaga tersebut tidak
Wednesday 30 Oct 2019, 2 : 42 pm
BPJS

Ini Pemicu Mengapa Iuran BPJS Naik

JAKARTA-Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (Kepala Biro KLI) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Nufransa Wira Sakti mengklarifikasi mengapa pemerintah menaikkan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Menurutnya, penyebab utama defisit program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang sudah terjadi sejak awal pelaksanaannya adalah besaran
Monday 9 Sep 2019, 5 : 59 pm
BPJS

Kemenkeu: Tidak Semua Iuran BPJS Naik 100%

JAKARTA-Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan, tidak semua iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ksehatan Naik 100%. Hanya kelas 1 dan kelas 2 yang naik 100%, sementara kelas 3 naik 65%. “Itu (kenaikan 100%) hanya berlaku untuk Kelas 1 dan Kelas 2. Untuk kelas
Monday 9 Sep 2019, 5 : 44 pm

HUT BPJS ke-51, Pimpinan BPJS Kesehatan Ramai-Ramai Turun Lapangan

DEPOK-Jajaran Direksi dan senior leaders Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menyambangi sejumlah wilayah perkampungan di Indonesia dalam rangka memperingati HUT BPJS Kesehatan yang ke-51. Salah satu wilayah yang dikunjungi yaitu Kelurahan Tapos, Kota Depok. Deputi Direksi Wilayah Jabodetabek BPJS Kesehatan Ni
Wednesday 10 Jul 2019, 11 : 53 am

Masalah BPJS Bisa Jadi Boomerang Jokowi

JAKARTA-Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengkritik pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa penyelesaian defisit BPJS seharusnya bisa selesai di tingkatan Kemenkes dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, sehingga tidak perlu sampai ditangani presiden. Pernyataan Jokowi itu isyaratkan yang bersangkutan tidak dapat
Thursday 18 Oct 2018, 11 : 31 am

Permudah Masyarakat Mudik, BPJS Luncurkan Aplikasi dan Posko Mudik

DEPOK-Untuk memastikan kelancaran peserta dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, BPJS Kesehatan juga telah meluncurkan Aplikasi Mudik BPJS Kesehatan yang dapat didownload secara gratis di Google Play Store untuk perangkat Android. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Depok, Maya Febriyanti Purwandari mengatakan aplikasi tersebut
Monday 4 Jun 2018, 4 : 16 pm

BPJS Kesehatan Luncurkan Program Mudik Nyaman

DEPOK-Peserta Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) tidak perlu khawatir saat libur lebaran tahun 2018, tepatnya H-8 sampai H+8 atau 7-23 Juni 2018, peserta JKN-KIS tetap berhak atas jaminan pelayanan kesehatan selama hari libur Idul fitri dengan prosedur yang sudah
Monday 4 Jun 2018, 4 : 14 pm

Presiden Harus Pecat Semua Direksi BPJS Kesehatan

JAKARTA-Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu mendesak  Presiden Joko Widodo agar memberhentikan seluruh Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang telah merugikan peserta jaminan sosial kesehatan. Hal ini tercermin dari banyaknya peserta BPJS yang sering ditolak oleh Rumah Sakit ataupun klinik  penerima
Wednesday 31 Aug 2016, 12 : 38 am

Gerakan Ekayastra Unmada: Premi BPJS Tak Perlu Dinaikkan

JAKARTA-Kementerian Kesehatan, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) harus segera turun tangan untuk menyelesaikan keruwetan terkait praktik pelayanan BPJS dan kode etik para dokter. IDI diminta untuk melakukan konsolidasi  demi masa depan para anggotanya yang telah jatuh mental
Monday 21 Mar 2016, 8 : 13 pm

Menaker Minta BPJS Bantu Sediakan Perumahan bagi Pekerja

JAKARTA-Menteri Ketenagakerjaan Muh. Hanif Dahkiri meminta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) agar menyiapkan skema tambahan manfaat kepada pekerja untuk menekan biaya pengeluaran dan meningkatkan kesejahteraan pekerja . “Skema bantuan atau tambahan manfaat ini juga dibutuhkan untuk membantu pekerja
Wednesday 19 Nov 2014, 9 : 12 pm