Suggestions

Hardjuno Wiwoho

·

Hardjuno Wiwoho: UU Perampasan Aset Palu Godam Pemberantasan Korupsi

JAKARTA – Komitmen pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR -RI) terhadap agenda pemberantasan korupsi kembali dipertanyakan publik seiring dengan sikap kedua institusi negara itu yang masih abu-abu mengundangkan RUU Perampasan Aset. Padahal RUU Perampasan Aset sangat penting karena berperan sebagai
Wednesday 17 Apr 2024, 11 : 23 pm

SHW Center: Pilih Pemimpin Yang Mendukung Sektor UMKM

JAKARTA-Pemerintah harus memastikan penyelenggaraan pemilu 2024 harus adil, transparan, akuntable dan bebas dari intervensi yang merugikan demokrasi. Kesuksesan penyelenggaraan pesta demokrasi lima tahunan rakyat Indonesia ini sangat menentukan arah pembangunan ekonomi Indonesia kedepan sekaligus menopang kebangkitan sector Usaha Mikro Kecil dan Menengah
Wednesday 18 Oct 2023, 9 : 49 am
SHW Center, Hardjuno Wiwoho

Matikan UMKM, SHW Center Dukung Penutupan Marketplace TikTok Shop

JAKARTA-Founder sekaligus Ketua Yayasan Syariah Hardjuno Wiwoho (SHW) Center, Hardjuno Wiwoho mendukung keputusan Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan melarang layanan perdagangan online melalui aplikasi marketplace TikTok Shop. Dukungan SHW Center ini lantaran, perusahaan asal China ini mematikan banyak usaha rakyat di sector
Wednesday 4 Oct 2023, 7 : 42 am
HMS Center

Hardjuno: Fondasi Ekonomi Indonesia Rapuh Akibat Gemar Berutang

JAKARTA-Krisis ekonomi berkepanjangan dan lambannya pemulihan ekonomi, menunjukkan kerapuhan fondasi ekonomi Indonesia yang selama ini dibangun. Praktek monopoli, konglomerasi dan ekonomi kapitalistik mematikan usaha kerakyatan, memperluas kesenjangan ekonomi dan kecemburuan sosial. Kondisi ini semakin diperparah oleh budaya gemar berutang dan mempermanis istilah
Saturday 9 Sep 2023, 7 : 13 am

Hardjuno: Indonesia Makin Primitif Kalau Abai Dengan Pilar Pembangunan

JAKARTA– Ketua Umum Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS) Center, Hardjuno Wiwoho mengingatkan pemerintah untuk benar-benar memperhatikan 3 pilar penting pembangunan nasional yaitu pembangunan manusia (SDM) dan teknologi, kemandirian pangan dan pengembangan energi terbarukan. Pasalnya, Indonesia akan menjadi negara terbelakang tatkala 3 komponen penting
Monday 14 Aug 2023, 10 : 07 am

Pansus BLBI DPD RI Usul, Anak-Cucu Pengemplang BLBI di Blacklist

JAKARTA-Panitia Khusus (Pansus) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Jilid II DPD RI mendesak pemerintah agar memberikan sanksi berat kepada obligor atau debitur BLBI karena tak kunjung kooperatif membayar kewajibannya terkait dana BLBI. Sanksi berat ini diperlukan agar menimbulkan efek jera bagi pengemplang
Wednesday 12 Jul 2023, 7 : 30 am

Bustami Zainudin: Negara Tak Boleh Tunduk ke Obligor BLBI

JAKARTA-Ketua Panitia Khusus (Pansus) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia ( BLBI) DPD Bustami Zainudin meminta negara tidak boleh tunduk dan kalah dengan para obligor BLBI yang jelas-jelas mempunyai hutang kepada rakyat Indonesia. Karena itu, pemerintah demi rakyat harus memperkuat taringnyadengan mewajibkan para obligor membayar utangnnya. “Saya kira,
Friday 9 Jun 2023, 5 : 53 pm

Hardjuno Minta Mahfud Hati-hati Umumkan Nilai Sitaan Aset BLBI

JAKARTA-Staf Ahli Utama Pansus BLBI DPD RI, Hardjuno Wiwoho, mengapresiasi pencapaian yang telah dikerjakan oleh Satgas BLBI terutama dalam keberaniannya membuka kembali masalah yang telah lama diabaikan oleh para pejabat negara sebelum-sebelumnya. Namun, Satgas BLBI diminta hati-hati saat menyatakan nilai sitaan aset.
Wednesday 7 Jun 2023, 11 : 09 am

Soal BLBI, Hardjuno: Negara Tak Boleh Tunduk Pada Salim Grup

JAKARTA-Ketua Umum Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS) Center, Hardjuno Wiwoho meminta Satuan Tugas (Satgas) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) agar fokus mengeksekusi hak tagih kepada para obligor dan debitor yang mengemplang uang rakyat puluhan tahun. Langkah tegas sangat diperlukan mengingat mereka tidak punya
Thursday 23 Feb 2023, 7 : 34 am

Hardjuno: Saatnya Hapus Pembayaran Bunga Obligasi Rekap BLBI

JAKARTA-Pemerintah harus fokus pada upaya penghapusan semua mata anggaran yang sama sekali tidak berkontribusi pada pengurangan beban pengeluaran masyarakat. Salah satunya, pos pembayaran subsidi bunga obligasi Rekapitatalisasi eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Langkah ini penting demi menyelamatkan keuangan negara atau APBN
Saturday 1 Oct 2022, 2 : 30 pm

Pansus BLBI DPD RI Tegaskan Penjualan BCA Rugikan Negara

JAKARTA- Penjualan 51 persen saham pemerintah di Bank Central Asia (BCA) melalui program divestasi kepada konsorsium Farallon Capital pada 2002 lalu sangat tidak tepat dan terlalu murah. Penjualan saham murah ini diduga kuat atas intervensi Badan Moneter Internasional (IMF) yang pada akhirnya
Saturday 24 Sep 2022, 11 : 39 pm

Rabu Ini, Pansus BLBI DPD RI Panggil Budi Hartono dan Sjamsul Nursalim

JAKARTA-Panitia Khusus (Pansus) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Dewan Perwakilan Daerah (DPD)RI untuk kedua kalinya melayangkan surat undangan kepada Robert Budi Hartono dan Sjamsul Nursalim pada Rabu 7 September 2022 pekan depan. Undangan tersebut terkait dengan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Pansus BLBI
Sunday 4 Sep 2022, 10 : 33 pm

Hardjuno: Presiden Mesti Hentikan Pembayaran Bunga Rekap di APBN 2023

JAKARTA-Pemerintah harus menghapus semua mata anggaran yang tidak berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan rakyat seperti pembayaran subsidi bunga obligasi rekap ex Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Pasalnya, pembayaran subsidi bunga obligasi rekap ex BLBI membuat anggaran untuk rakyat menjadi terbatas karena anggaran tersedot
Friday 12 Aug 2022, 2 : 09 pm

Pencapaian Baru 17% Dari Target, Pansus BLBI DPD Ragukan Kinerja Satgas BLBI

JAKARTA-Kinerja Satuan Tugas Penagihan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) kembali diragukan. Pasalnya, sampai 31 Maret 2022,  Satgas BLBI baru menyita aset obligor dan debitur Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) sejumlah Rp19,16 triliun. Angka ini masih jauh dari
Monday 25 Apr 2022, 4 : 22 pm

Pansus BLBI: Obligasi Rekap BLBI Bangkrutkan Negara

JAKARTA-Ketua Pansus BLBI Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia, Bustami Zainuddin mengatakan bahwa total bunga utang yang harus dibayar pemerintah saat ini sebesar Rp 400 triliun setahun salah satunya disebabkan oleh tak tegasnya pemerintah menyelesaikan masalah BLBI dan obligasi rekap BLBI. Jika
Tuesday 19 Apr 2022, 8 : 02 am

Hardjuno: Skandal BLBI Memiskinkan Rakyat Secara Berkelanjutan

JAKARTA-Negara ini musti lepas dari masalah korupsi yang membelenggu seluruh kapasitas nasional sehingga sampai hari ini terus tertatih-tatih bahkan terjerat utang hingga Rp 7000 triliun. Dan korupsi terbesar negara ini adalah skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan penerbitan obligasi rekap BLBI.
Saturday 16 Apr 2022, 4 : 09 pm

Dana Talangan Sea Games 1997 Bukan Untuk Kepentingan Pribadi Bambang Trihatmodjo

JAKARTA-Tim Kuasa Hukum Bambang Trihatmodjo, Hardjuno Wiwoho menegaskan dana Talangan Sea Games XIX sama sekali tidak dipakai untuk kepentingan pribadi Bambang Trihatmodjo. Justru Bambang Trihatmodjo banyak mengeluarkan dana pribadi guna mendukung kesuksesan pesta Olahraga Negara-Negara Asia Tenggara ini. “Pak Bambang Trihatmodjo ikut
Wednesday 1 Dec 2021, 3 : 12 pm

Hardjuno: Larangan Mudik Jangan Pakai Standar Ganda

JAKARTA- Ketua Umum Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS) Center  Hardjuno Wiwoho meyakini kebijakan pemerintah melarang mudik menjelang perayaan Lebaran 2021 tidak berjalan efektif. Pasalnya, tingkat kepatuhan masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan lebih rendah dibanding setahun sebelumnya. Hardjuno mengungkapkan, pada dasarnya kegiatan mudik menjelang
Tuesday 4 May 2021, 9 : 28 pm

Dana Sea Games 1997 Bukan Dari APBN, Tapi Dana Reboisasi

JAKARTA- Tim Kuasa Hukum Bambang Trihatmodjo, Hardjuno Wiwoho menegaskan dana talangan negara untuk perhelatan SEA GAMES 1997 sebesar Rp 35 Miliar bukan bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Namun anggaran ini berasal dari dana Reboisasi hasil iuran para pengusaha Hak Pengusahaan
Tuesday 30 Mar 2021, 12 : 34 pm

Hardjuno: Tumpukan Utang Jadi Bom Waktu Bagi Generasi Mendatang

JAKARTA-Ketua Umum Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS) Center, Hardjuno Wiwoho menilai pemerintah menaruh bom waktu bagi bangsa Indonesia hingga 10 tahun ke depan. Pasalnya, uang pajak rakyat yang dikumpulkan melalui APBN harus menanggung beban akibat melebarnya defisit APBN 2020. Hal ini disampaikan Hardjuno
Tuesday 23 Jun 2020, 4 : 46 pm
1 2