pilkada

TPN Ganjar Mahfud Buat Posko Pengaduan Hukum Intimidasi Aparat

JAKARTA-Direktur Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Ronny Talapessy, menyoroti soal netralitas, terutama aparatur sipil negara (ASN) perangkat desa dan kepala desa terkait dengan UU ASN dan Pilkada. “Ada sanksi terhadap ASN yang tidak netral yakni, ringan, berat dan pidana,” kata Ronny
Kamis 9 Nov 2023, 10 : 35 pm

Pemilihan Langsung Gubernur Dihapus? Ini Alasannya

Oleh: Yanuar Prihatin Hari-hari terakhir banyak media mengutip pernyataan Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar tentang penghapusan jabatan gubernur. Usulan utama dari Cak Imin sebenarnya penghapusan pemilihan gubernur secara langsung, bukan pada penghapusan jabatan gubernur. Penghapusan jabatan gubernur bukan hal pokok dan
Rabu 1 Feb 2023, 7 : 16 pm

AS Tak Tunda Pemilu Hanya Gara-Gara Pandemi Covid-19

JAKARTA-Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengungkapkan belum ada negara yang menunda Pemilu hanya karena masalah Pandemi Covid-19 selama 2021. Sehingga tidak ada alasan untuk menunda Pemilu 2024. “Amerika Serikat saja tetap melaksanakan Pemilu ditengah-tengah pandemi Covid-19, begitupun dengan Korea Selatan baru
Kamis 10 Mar 2022, 8 : 44 pm

Bawaslu Tangsel Temukan Perbedaan Data KPU dan Disdukcapil

TANGERANG-Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Tangerang Selatan, menemui adanya perbedaan data pemilih yang diterimanya dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil)   “Data yang kami terima dari KPU itu ada 1.038.662 pemilih, sedangkan data yang dimiliki kami itu
Kamis 23 Jul 2020, 9 : 27 pm

Gus Munib Siap Ikut Kontestasi Pilkada Banyuwangi

BANYUWANGI – Memantapkan hatinya untuk ikut dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Banyuwangi 2020, Anggota DPRD Banyuwangi, H.Abdul Munib Safaat Lc. M.E.I siap melepaskan kursinya di gedung dewan. Baginya, memberikan kesejahteraan masyarakat Banyuwangi merupakan misi besarnya. Untuk itu, kursi anggota DPRD Banyuwangi
Minggu 5 Jul 2020, 1 : 55 am

KPU Tangsel Tunggu Petunjuk Administrasi Tahapan Pilkada

TANGERANG-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangerang Selatan, masih menunggu petunjuk administrasi resmi KPU RI dalam memulai tahapan Pilkada yang sebelumnya tertunda. “Kami KPU yang menyelenggarakan Pilkada dan KPU lain, ada 4 kota Kabupaten di Banten, sebenarnya akan menunggu informasi yang sifatnya administrasi.
Kamis 7 Mei 2020, 12 : 32 pm

Gegara Covid-19, 162 PPS Tangsel Batal Dilantik

TANGERANG-Sebanyak 162 Panitia Pemilihan Suara (PPS) Kota Tangerang Selatan, untuk 54 wilayah kelurahan di Tangsel batal dilantik pada Minggu (22/3) kemarin. Keputusan ini sesuai dengan SK dan SE KPU RI tentang penundaan tahapan Pilkada. Sebelumnya, berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan KPU Kota
Senin 23 Mar 2020, 8 : 25 pm

MPR: Cari Solusi Agar Biaya Pilkada Efisien

JAKARTA-MPR meminta agar pelaksanaan Pilkada langsung tidak membebani APBD. Karena selama ini biaya pilkada terlalu besar, sehingga menyedot dana rakyat yang sangat besar. “Saya ikut Pilkada langsung 2005. Jadi pertama kali, rakyat memilih langsung kepala daerah, Saya merupakan alumni pertama,” kata anggota
Rabu 4 Des 2019, 7 : 58 pm

Peradilan Pilkada Tak Mampu Memberikan Keadilan Paripurna

JAKARTA-Pengajar Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Ismail Hasani menilai ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 yang mengatur tentang pembatasan selisih maksimal sebagai syarat formil dapat diterimanya suatu perkara perselisihan pemilihan bupati/walikota dan gubernur, membuat peradilan pilkada tidak mampu
Rabu 23 Des 2015, 5 : 35 pm

Perppu Calon Tunggal Pilkada Belum Perlu

JAKARTA – Wacana agar Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait adanya calon tunggal di 12 daerah yang akan menyelenggarakan pilkada serentak 2015 terus berkembang. Namun pemerintah memastikan Perppu untuk mengatasi masalah calon tunggal itu belum terlalu diperlukan. “Belum sampai
Sabtu 1 Agu 2015, 1 : 19 am

Investasi ke Daerah Terdorong Infrastruktur Sosial

JAKARTA-Ketersediaan infrastruktur sosial bisa membangkitkan investasi di daerah. Karena infrastruktur sosial, yang berupa pendidikan dan kesehatan menjadi pilar pertumbuhan  ekonomi daerah. “Tanpa infrastruktur sosial, maka investasi di daerah sulit berkembang,” kata Ketua Kadin Indonesia Komite Amerika Serikat (KIKAS), John Riady dalam diskusi
Rabu 29 Mei 2013, 6 : 20 pm