Suggestions

Hak Angket DPR

·

Gerakan Hak Angket DPR Mulai Melemah

JAKARTA – Wacana penggunaan hak angket kian meredup setelah Ketua DPR Puan Maharani mengungkapkan belum ada pergerakan yang berarti untuk mewujudkan penggunaan hak konstitusional anggota DPR tersebut untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024. “Belum, belum ada pergerakan,” ujar Puan di Kompleks Parlemen
Thursday 28 Mar 2024, 5 : 41 pm
·

Emrus: Hak Angket DPR Penting Cegah Demokrasi Lucu-lucuan

JAKARTA – Komunikolog Indonesia, Emrus Sihombing berharap agar semua pasangan calon presiden 2024 dan Partai politik  mendukung hak angket guna menuntaskan dugaan kecurangan Pemilu 2024 sebelum pelantikan Presiden. Hal ini penting supaya tidak terjadi demokrasi “seolah-olah” atau demokrasi “lucu-lucuan”. “Sekarang dan ke depan
Monday 25 Mar 2024, 2 : 44 pm

Prof Ikrar: Paslon 01 dan 03 Harus Kompak Gulirkan Hak Angket

JAKARTA– Pakar politik dan Guru Besar Riset di Pusat penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Ikrar Nusa Bhakti mendrong, partai politik di DPR harus serius menggulirkan hak angket untuk membongkar kecurangan Pemilu 2024, terutama dari partai pengusung paslon 1 dan paslon
Monday 4 Mar 2024, 8 : 25 pm

Adi Prayitno Desak Kubu 01 dan 03 Segera Usulkan Hak Angket

JAKARTA-Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Prayitno mendesak parpol pendukung paslon nomor 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin) dan paslon nomor 03 Ganjar Pranowo-Mahfud MD segera mengusulkan hak angket dugaan kecurangan Pilpres 2024 ke DPR. Menurut dia, kedua kubu harus segera mengajukan usul hak
Wednesday 28 Feb 2024, 7 : 45 pm

Mahfud: Angket DPR Bisa Impeach Presiden

JAKARTA-Calon Wakil Presiden (Cawapres) Mahfud MD menegaskan, kisruh Pemilu 2024 dapat diselesaikan melalui jalur politik berupa hak angket di DPR RI, meski tidak akan mengubah hasil. Namun hak angket juga dapat menjatuhkan sanksi kepada presiden, termasuk pemakzulan (impeachment). “Jalur politik bisa ditempuh
Monday 26 Feb 2024, 12 : 50 pm

Eep: Penyelewengan Kekuasaan Tak Boleh Didiamkan

JAKARTA-Pengamat politik Eep Saefulloh Fatah mengingatkan, bahwa semua bentuk penyelewengan kekuasaan pada Pilpres 2024 tidak boleh didiamkan. Menurut pendiri lembaga konsultan politik PolMark Indonesia itu, Pemilu 2024 berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya, karena penyelewengan kekuasaan sangat terang benderang, sehingga membuat kompetisi tidak adil.
Friday 23 Feb 2024, 4 : 18 pm

Pertemuan Jokowi-Paloh Redam Hak Angket Bansos Pilpres 2024

JAKARTA-Pendiri Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti menduga, pertemuan  Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh  membahas hak angket  bantuan sosial (Bansos), yang digelontorkan pemerintah menjelang Pilpres 2024. Mengutip keterangan Ray di akun TikTok @rayrangkuti259, Selasa (20/2/2024),  pertemuan yang berlangsung
Tuesday 20 Feb 2024, 7 : 45 pm

Tim Khusus Ganjar-Mahfud Matangkan Gugatan Kecurangan Pilpres 2024

JAKARTA-Calon presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo, mendorong partai pengusungnya menggulirkan hak angket dugaan kecurangan pemilihan presiden (Pilpres) 2024 di DPR Meski demikian, dia menyadari paslon 3 tidak bisa sendirian mengajukan hak angket di DPR. Menurutnya, hak angket ini membutuhkan dukungan
Tuesday 20 Feb 2024, 11 : 00 am

Ganjar-Mahfud Dorong DPR Gulirkan Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024

JAKARTA– Calon presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo, mendorong partai pengusungnya menggulirkan hak angket dugaan kecurangan pemilihan presiden (Pilpres) 2024 di DPR. Ganjar-Mahfud membuka pintu komunikasi dengan partai pengusung pasangan calon nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Partai pengusung
Monday 19 Feb 2024, 10 : 03 pm

Kunjungan Pansus Hak Angket KPK ke LP Sukamiskin Merusak Sistem

JAKARTA-Kunjungan Panitia Khusus (Pansus) hak angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) LP Sukamiskin untuk menemui sejumlah napi korupsi dalam rangka penyelidikan merupakan pekerjaan mubasir. Safari politik ini tidak bermanfaat bagi kepentingan Pansus Hak Angket KPK bahkan berpotensi merusak sistim pemidanaan di Indonesia. “Ini hanya
Monday 10 Jul 2017, 2 : 07 am

Langkah Mundur Pemberantasan Korupsi, Hak Angket DPR Harus Dibatalkan

JAKARTA-Penggunaan Hak Angket DPR sebagai kontrol terhadap kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jelas merupakan penggunaan kekuasaan DPR secara berlebihan bahkan merupakan langkah mundur dalam pemberantasan korupsi. Karena itu, pembentukan Panitia Angket KPK harus dibatalkan dan diarahkan kepada Angket terhadap Komisi II DPR RI dan
Thursday 15 Jun 2017, 1 : 30 pm

Cacat Secara Yuridis, BLC Indonesia Tolak Hak Angket DPR Tentang KPK

JAKARTA-Presiden Bandung Lawyers Club (BLC) Indonesia, Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum menilai penggunaan Hak angket DPR tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) cacat secara yuridis. Karenanya, hak angket DPR ini harus ditolak. “Kami menolak Hak Angket DPR tentang KPK serta mendukung KPK dalam
Wednesday 14 Jun 2017, 3 : 50 pm