Suggestions

Mahkamah konstitusi

·

MK Pertimbangkan Berkas Amicus Curiae Yang Diajukan Lebih dari 10 Pihak

JAKARTA – Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) mempertimbangkan seluruh berkas dari pihak-pihak yang mengajukan diri sebagai sahabat pengadilan atau amicus curiae  yang diterima ke MK, terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono mengatakan
Wednesday 17 Apr 2024, 12 : 06 am
·

Mensos Siap Jadi Saksi Perkara PHPU Pilpres di MK

JAKARTA – Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengaku belum menerima surat panggilan sebagai saksi dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2024, dari Mahkamah Konstitusi (MK). Namun, mantan walikota Surabaya tersebut memastikan akan menghadiri panggilan Mahkamah Konstitusi (MK)
Tuesday 2 Apr 2024, 11 : 31 pm
·

Sidang Lanjutan PHPU Presiden: Ajang Pembuktian Kubu Anies-Muhaimin

JAKARTA –  Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (PHPU Presiden) pada Senin (1/4/2024). Adapun agenda sidang,  mendengarkan keterangan ahli dan saksi serta pengesahan alat bukti tambahan  dari pasangan Calon Presiden-Calon Wakil Presiden Nomor Urut
Monday 1 Apr 2024, 10 : 48 am
·

Hari Ini, Paslon 3 Resmi Daftarkan Gugatan PHPU ke MK

JAKARTA – Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo – Mahfud MD, Sabtu (23/3/2024) mendaftarkan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK) di Jakarta. Deputi Bidang Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis mengatakan, dalam gugatan tersebut, pihaknya
Saturday 23 Mar 2024, 10 : 52 pm

Suara Dari Kampus: Kekuasaan Dekat Dengan Banditisme

JAKARTA-Demokrasi Indonesia tengah dirusak oleh elit. Seorang figure jika telah masuk ke politik, akan dipengaruhi oleh kekuasaan, dimana dekat dengan banditisme, penyimpangan, penyelewengan, sehingga mutlak harus adanya check and balances. Demikian disampaikan oleh Rektor Universitas Paramadina  Didik J. Rachbini dalam Diskusi bertajuk
Monday 12 Feb 2024, 4 : 42 pm
PHPU
·

Putusan MKMK Soal Paman Gibran Mengecoh Publik

JAKARTA-Advokat Perekat Nusantara dan TPDI selaku salah satu Pelapor dugaan pelanggaran Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi yang diduga dilakukan oleh Hakim Konstitusi yang juga Ketua MK Anwar Usman menyatakan sangat kecewa dan keberatan terhadap 5 butir amar putusan Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi
Friday 10 Nov 2023, 11 : 39 am

Jimly Penyembuh Luka Keadilan Publik

Oleh: Achmad Nur Hidayat, MPP Jimly Asshiddiqie telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pemulihan kepercayaan publik dalam sistem keadilan Indonesia. Melalui Mahkamah Kehormatan MK dengan 2 Anggota hakim MKM lainnya, ia menegaskan bahwa hukum tidak hanya harus ditegakkan dengan tegas tetapi juga dengan
Wednesday 8 Nov 2023, 7 : 21 am
Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePI Indonesia) Jeirry Sumampow/Foto: Kompas.com

Putusan MKMK Jadi Kunci Kembalikan Wibawa Mahkamah Konstitusi

JAKARTA-Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePI Indonesia) Jeirry Sumampow menilai sah atas wacana hak angket untuk menyelesaikan masalah di tubuh Mahkamah Konstitusi (MK). Tetapi, kunci utama untuk memulihkan wibawa penjaga konstitusi tersebut yakni putusan Majelis Kehormatan MK yang memenuhi rasa keadilan publik. “Sebagai
Friday 3 Nov 2023, 6 : 00 pm

KPU Digugat, Kajian Hukum Dari Perbuatan Melawan Hukum

Oleh: C Suhadi SH MH Komisi Pemilihan Umum (KPU) sedang di gugat oleh seorang dosen terkait putusan MK No. 90/2023. Adapun alasan gugatan terkait diterimanya Bacapres dan Bacawapres Prabowo Subianto berpasangan dengan Gibran Rakabuming Raka. Dan nilai gugatan tidak tanggung tanggung, KPU
Wednesday 1 Nov 2023, 2 : 24 pm

Jokowi dan Gibran Ajari Anak Muda untuk Tak Beretika

Oleh: Dr. Edi Hardum, S.IP, SH, MH DUA bulan sebelum, Gibran Rakabuming Raka,  putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) diumumkan menjadi bakal calon Wakil Presiden (Wapres) Prabowo Subianto, suhu politik Indonesia menjadi panas. Pasalnya, banyak pihak menghembuskan isu bahwa Gibran akan menjadi
Monday 30 Oct 2023, 10 : 15 pm

Putusan MK Dapat Dinyatakan Tidak Sah

Oleh: Gabriel Mahal Enam belas Guru Besar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi melaporkan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim. Bahkan didesak agar Ketua MK Anwar Usman diberhentikan
Monday 30 Oct 2023, 4 : 44 pm

Ketua MK Patut Diduga Melanggar Kode Etik Hakim Konstitusi

Oleh: Edi Danggur, S.H., M.M., M.H Orang Romawi mencita-citakan keadilan seperti iustitia, dewi keadilan, yang matanya ditutup dengan sehelai kain tebal. Di tangan kirinya memegang sebuah neraca. Tangan kanannya memegang sebilah pedang yang tajam. Mata yang ditutup kain tebal itu menggambarkan sikap
Tuesday 17 Oct 2023, 4 : 19 pm

Jokowi Presiden Serakah

Oleh: Saiful Huda Ems Masih teringat dengan jelas, bagaimana saya dahulu bersama bapak-bapak dan ibu-ibu dosen hukum kami tercinta, bersusah payah menyelenggarakan acara-acara Seminar Nasional di Bandung, dengan tujuan agar Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR R.I) dapat segera merancang
Monday 16 Oct 2023, 11 : 17 pm
·

Hasto PDIP: Siapa Menabur Angin, Akan Menuai Badai

JAKARTA – PDI Perjuangan tidak akan melakukan intevensi hukum terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) berkaitan dengan batas usia minumum Bacapres dan Bacawapres. Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto meyakini para hakim MK akan menjaga integritasnya, dan tidak akan menambahkan materi muatan yang baru karena
Monday 16 Oct 2023, 9 : 04 am
Ismail Hasani

MK Sebaiknya Tunda Sidang Uji Materi UU Pemilu Hingga Usai Pemilu

JAKARTA-Peneliti Senior SETARA Institute yang juga Dosen Hukum Tata Negara UIN Syarif Hidayatullah Ismail Hasani meyakinkan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk tidak terbawa irama politik menjelang Pemilu. Apalagi, dengan mempertaruhkan konsistensi, integritas dan berbagai pengetahuan yang telah diproduk sendiri oleh MK, dengan memaksakan
Wednesday 9 Aug 2023, 10 : 44 pm

Harapan Permohonan Maaf Kepada Keluarga Besar Sukarno Kandas oleh Amandemen UUD

Oleh: Anthony Budiawan Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Sukarno ditetapkan 12 Maret 1967. Memang sudah cukup lama, 55 tahun silam, tetapi dampak turbulensinya terasa hingga sekarang. MPRS ketika itu berpendapat bahwa pidato pertanggungjawaban Presiden Sukarno yang
Monday 14 Nov 2022, 4 : 59 pm

Mahkamah Konstitusi Tolak Seluruh Gugatan Uji Materiil UU Pers

JAKARTA-Mahkamah Konstitusi (MK) mengadili permohonan uji materi atau judicial review tentang Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers di Jakarta, Rabu, 31/8/2022. Dalam keputusannya MK menolak gugatan uji materiil UU Pers tersebut. “Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua MK, Usman Anwar,
Wednesday 31 Aug 2022, 4 : 44 pm
Jasmerah merupakan pesan yang masih sangat relevan sampai saat ini. Karena para elit bangsa Indonesia cenderung meninggalkan sejarah. Melupakan sejarah.

Presidential Threshold, MK dan Revolusi (Mental)

Oleh: Anthony Budiawan Partai Politik melalui perwakilannnya di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membuat Indonesia berpotensi menjadi negara gagal, membuat Indonesia dikuasai para oligarki, membuat Indonesia menjadi negara tirani. Di mana ekonomi dan hukum dikuasai para penguasa oligarki tirani. DPR membuat Undang-Undang Pemilihan
Monday 3 Jan 2022, 3 : 01 pm

Menakar Bohir Pengasong PT Nol %

Oleh: Nuryaman Berry Hariyanto LAGI-lagi gaduh, lagi-lagi kontra konstitusi. Atau jangan-jangan, apa yang mereka lakukan lebih tepat disebut anarko sindikalis politik yang coba menyiasati produk demokrasi demi sebuah hidden agenda atau pesanan sang bohir? Karena tanpa berpedoman pada konsistensi konstitusi dan meniadakan
Wednesday 15 Dec 2021, 11 : 07 pm

Pemerintah Siap Laksankan Putusan MK Atas UU Cipta Kerja

JAKARTA-Pemerintah menghormati dan mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas Uji Formil Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta akan melaksanakan undang-undang tersebut dengan sebaik-baiknya. Hal tersebut ditegaskan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Ekon), Airlangga Hartarto didampingi Menteri Hukum dan
Saturday 27 Nov 2021, 11 : 49 am
·

Dari Samosir, Toba: Vandiko Menjadi Role Model Milenial

SAMOSIR-Rapat Pleno KPUD Kabupaten Samosir yang digelar pada Minggu (21/03/2021) telah menetapkan Paslon Vandiko Timotius Gultom dan Martua Sitanggang sebagai Bupati dan Wabup Bupati Kabupaten Samosir, Toba, Sumatera Utara untuk waktu 5 (lima) tahun ke depan. Dengan ditetapkannya Vandiko Timotius Gultom sebagai
Tuesday 23 Mar 2021, 10 : 17 am
·

Jabatan Kepala Daerah: Setengah Masa Jabatan atau Lebih Dihitung Satu Kali

JAKARTA-Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada). Permohonan
Friday 15 Jan 2021, 7 : 38 pm
·

MK Tolak Permohonan Rizal Ramli

JAKARTA-Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) tidak dapat diterima. Permohonan yang teregistrasi dengan Nomor 74/PUU-XVIII/2020 ini dimohonkan oleh Rizal Ramli (Pemohon I) dan Abdulrachim Kresno (Pemohon II). Keduanya mendalilkan Pasal 222 terkait
Thursday 14 Jan 2021, 10 : 49 pm

DPR Harus Menjalankan Putusan Mahkamah Konstitusi

JAKARTA-Indonesia for Global Justice (IGJ) mendesak DPR RI untuk tidak memberikan persetujuan terhadap Perjanjian RCEP tanpa adanya analisis dampak dari teks RCEP secara komprehesinve untuk memastikan dampak yang akan dihadapi oleh Indonesia di masa depan dan dalam jangka waktu panjang. Direktur Eksekutif
Friday 20 Nov 2020, 8 : 49 pm
·

Presiden Saksikan Pengucapan Sumpah Hakim Konstitusi

JAKARTA-Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin menyaksikan Pengucapan Sumpah/Janji Hakim Konstitusi oleh 2 (dua) orang Hakim Konstitusi, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (7/1) sore. Pengucapan sumpah itu dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 141/P Tahun 2019 ditetapkan di
Tuesday 7 Jan 2020, 7 : 01 pm
·

Ahli Uji Perppu Ormas Tidak Hadir, Sidang Ditunda

JAKARTA-Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang uji materiil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang  Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas), Kamis (12/10) di Ruang Pleno MK. Sidang ketujuh digelar untuk delapan permohonan, yaitu
Thursday 12 Oct 2017, 7 : 55 pm
·

Pemerintah Tak Boleh Kompromi Dengan Kelompok Radikal Berselimut Agama

JAKARTA-Pemerintah tidak boleh kompromi atas nama apapun termasuk atas nama agama untuk membiarkan kelompok ekstrimis radikal yang saat ini berkembang dalam selimut agama. Untuk memudahkan tugas Polri membubarkan ormas garis keras yang sudah menjamur tidak cukup hanya dengan mempidanakan pelakunya akan tetapi
Saturday 8 Apr 2017, 9 : 34 pm

Putusan MK Kabur, Pemilu Inkonstitusional

Oleh: Ludgerus Palma Tuga, S.H Pemilu legislatif telah berlangsung dan pemilu presiden segera dilaksanakan pada bulan Juli 2014 ini. Namun satu hal yang mungkin saja dilupakan atau sengaja diabaikan, bahwa sebenarnya dua pemilu yang ada ini inkonstitusional atau tidak sah secara hukum.
Monday 26 May 2014, 7 : 29 pm