Agus Eko

Penjualan Mobil Alami Stagnasi

JAKARTA- Pasar otomotif, khususnya mobil sedikit mengalami stagnanasi terutama pada Februari 2013 dibanding bulan sebelumnya. Tentu saja kondisi ini membuat penjualan mobil secara nasional diprediksi hanya menembus sekitar 95 ribu unit. “Pasar mobil agak sedikit stagnan. SPK (surat pemesanan kendaraan) tinggi, tapi
Monday 4 Mar 2013, 12 : 11 pm

Cegah Bank Gagal, DPR Bentuk Panja Pengawasan Bank

JAKARTA-Komisi XI DPR akan segera membentuk Panitia Kerja (Panja) pengawasan sektor perbankan guna dapat mendeteksi secara dini kemungkinan terjadinya bank-bank yang memiliki dampak sistemik apabila dianggap gagal. “Komisi XI membentuk Panja untuk memantau hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia (BI) sesuai
Monday 4 Mar 2013, 8 : 23 am

Anggaran Relokasi PSK Meningkat 50%

SURABAYA-Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mendapatkan anggaran Rp 3 miliar untuk  kelanjutan program menutup dan merelokasi para penggiat bisnis prostitusi di kota pahlawan. Sayangnya banyak pihak yang mempertanyakan kucuran anggaran tersebut. Hal ini beralasan, karena dana operasional yang digunakan Pemkot Surabaya untuk merelokasi
Monday 4 Mar 2013, 7 : 10 am

BI Sudah Prediksi Besaran Inflasi 0,75%

JAKARTA- Bank Indonesia (BI) mengaku tak terkejut dengan besaran inflasi pada Februari 2013 sebesar 0,75 %. Bahkan otoritas moneter ini mengklaim sudah memprediksi besaran tersebut. “Inflasi sudah sesuai pada prediksi. Memang sebelumnya kami prediksi 0,72 %,” kata Kepala Biro Riset Kebijakan Ekonomi
Friday 1 Mar 2013, 2 : 24 pm

Otonomi PT Tak Jadikan Biayai Kuliah Mahal

JAKARTA-Otonomi perguruan tinggi (PT)  diyakini tidak akan menghambat mahasiswa miskin untuk mengenyam bangku kuliah. Lagi pula, sangat jarang mahasiswa drop out karena tak ada biaya. “Biaya mahal hanya persepsi saja. Faktanya tidak ada mahasiswa yang berhenti kuliah karena tidak ada uang,” kata
Friday 1 Mar 2013, 2 : 12 pm

OJK Terima Aduan Kasus GTI Syariah

JAKARTA-Laporan pengaduan masalah PT Golden Traders Indonesia (GTI) Syariah sudah masuk ke  Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Karena itu kasus pengaduan terkait produk investasi emas yang diterbitkan PT GTI Syariah sedang ditindaklanjuti institusi keuangan baru ini. “Beberapa waktu yang lalu sudah ada yang
Friday 1 Mar 2013, 1 : 15 pm

Cagub BI Harus “Menang” di Tingkat Global

JAKARTA-Kalangan internal Fraksi PDI Perjuangan mengaku belum memutuskan soal calon Gubernur Bank Indonesia (BI). Meski demikian F-PDI Perjuangan menilai sosok Agus Martowardojo belum sesuai kriteria yang diinginkan DPR. “Background Direktur Utama Bank Mandiri, itu mikro. Padahal yang dibutuhkan makro,” kata anggota Komisi
Friday 1 Mar 2013, 12 : 18 pm

Diduga Ada “Peran” Parpol di GTI Syariah

JAKARTA-Kasus PT Golden Traders Indonesia (GTI) Syariah yang melarikan dana nasabahnya diduga melibatkan salah satu kader partai politik pemenang pemilu. “Yang benar adalah KH. Aziddin dari dewan syariah MUI bertemu di kantor,” kata anggota Majelis Tinggi DPP Partai Demokarta, Marzuki Alie di
Friday 1 Mar 2013, 9 : 42 am

Hayono: Perlu Pilot Baru di Demokrat

JAKARTA-Elektabilitas (PD) terus mengalami terjun bebas. Hal ini akibat kasus korupsi yang membelit partai tersebut. Karena itu guna menghadapi Pemilu 2014. Maka disarankan mencari ketua umum baru. “PD perlu pimpinan atau pilot baru hebat di tengah mesinnya yang rusak. Caranya, harus mencari
Thursday 28 Feb 2013, 1 : 10 pm

Penjualan Obligasi Negara Capai Rp7,5 Triliun

JAKARTA-Lelang obligasi terus dilakukan pemerintah guna memenuhi sebagian dari target pembiayaan dalam APBN 2013. Kali ini, obligasi negara yang dijual sekitar Rp7,55 triliun. “Penawaran yang masuk dari peserta lelang mencapai lebih dari Rp18,85 triliun,” kata Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian
Wednesday 27 Feb 2013, 1 : 58 pm

“Mesin Uang” Itu Bernama Parpol

JAKARTA-Keberadan partai politik dinilai telah menyimpang dari fungsinya sebagai pilar demokrasi. Bahkan kini malah menjadi mesin uang. “Orientasi parpol saat ini sudah dijadikan sebagai mesin uang dan industri korupsi. Sehingga kinerja pemerintah, DPR dan penegak hukum juga berorientasi uang,” kata pengamat politik
Wednesday 27 Feb 2013, 1 : 10 pm

Budaya Patronase Hambat Demokrasi

Jakarta-Budaya patronase yang kuat dalam partai politik dituding sebagai biang kerok terhambatnya demokrasi modern. “Lihat saja budaya patronase ini terbanyak dari partai politik, makanya tak heran banyak elit politik yang jadi tersangka,” kata  pengamat politik LIPI, Prof Siti Zuhro bersama anggota DPD
Wednesday 27 Feb 2013, 9 : 58 am

ASEI Targetkan Premi Rp 1,340 Triliun

JAKARTA-Asuransi Ekspor Indonesia (ASEI) menargetkan perolehan premi pada 2013 sebesar 1,34 triliun rupiah atau meningkat  58 persen dibandingkan realisasi pendapatan premi  2012 sebesar 848,1miliar rupiah. Kenaikan target pertumbuhan premi tersebut, didukung tekad Perseroan menguasai pasar (market share) yang lebih besar untuk semua
Tuesday 26 Feb 2013, 1 : 55 pm

Penolakan Klaim Asuransi TKI Capai Rp300 Miliar

JAKARTA-Nasib Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri masih belum jelas dan semakin mencemaskan. Meski sudah ada asuransi, nyatanya, klaim santunan asuransi TKI masih banyak yang belum bisa dicairkan. “Ada potensi santunan asuransi yang sulit dicairkan untuk TKI. Bahkan mayoritas ditolak klaimnya,
Tuesday 26 Feb 2013, 10 : 26 am

Diintervensi BI, Rupiah Menguat Tipis

JAKARTA-Bank Indonesia (BI) terus melakukan intervensi sehingga nilai tukar  rupiah pada Senin sore (25/2) bergerak menguat tipis sebesar tiga poin terhadap dollar AS. “Pergerakan kurs mata uang domestik terhadap dollar AS menguat tipis dipicu dari BI yang menjaga pergerakan rupiah,” kata pengamat
Monday 25 Feb 2013, 1 : 43 pm

Tercatat 44,6% Pengusaha Terjun ke Politik

JAKARTA-Trend pengusaha terjun ke politik makin banyak. Tercatat sekitar 44,6% pengusaha menjadi anggota legislatif, alias DPR. “Jadi, wajar kalau caleg 2009 itu sebanyak 44,6 % atau 70 % yang menjadi anggota DPR RI adalah berlatarbelakang pengusaha,” kata peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW),
Monday 25 Feb 2013, 12 : 14 pm

RUU Pembiayaan Parpol Cegah Kapitalisasi

JAKARTA-Kalangan DPR merasa perlu menyusun RUU Pembiayaan Parpol. Alasannya untuk mendorong agar partai politik (parpol) bisa mandiri. Sehingga tidak menjadi beban negara. “RUU pembiayaan parpol itu penting untuk kelangsungan parpol itu sendiri. Apalagi selama ini parpol tak boleh mendirikan badan usaha, dan
Monday 25 Feb 2013, 11 : 17 am
Bambang-Said

Said: Katakan ke Pakde Karwo, Saya Maju

SURABAYA-Politisi PDI Perjuangan, MH Said Abdullah mengaku siap bertarung dalam pemilihan gubernur (pilgub) Jawa Timur 2013, baik menjadi calon gubernur (cagub) ataupun calon wakil gubernur (cawagub)  jika ditugaskan partai untuk maju. Sikap ini merupakan bentuk loyalitasnya terhadap PDI Perjuangan. “Katakan kepada Pakde
Saturday 23 Feb 2013, 8 : 25 pm

Redenominasi Tak Hambat e-money

BANDUNG- Bank Indonesia (BI) mengaku sudah mengantipasi aturan redenomasi terkait dengan sistem pembayaran uang plastic (electronic-money). Karena itu pengembangan e-money tinggal menyesuaikan saja. “Kita sudah mengantisipasi hal itu, makanya BI sudah melakukan komunikasi soal redenominasi dengan industry perbankan,” kata Deputy Direktur Pengaturan
Saturday 23 Feb 2013, 12 : 05 pm

Harga Listrik EBT Naik Guna Pancing Investor

JAKARTA-Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menaikan harga jual listrik dari pengembangan Pembangkit Listrik (PLT) tenaga mini, biomassa (sampah), Panas Bumi, dan Mikro Hidro, alias Energi Baru dan Terbarukan (EBT).  “Harga jual EBT dinaikkan agar ada investor yang tertarik kembangkan Pembangkit
Thursday 21 Feb 2013, 1 : 24 pm

Publik Harus Ubah Tradisi Politik

JAKARTA-Masyarakat harus berani mendorong perubahan tradisi politik di Indonesia. Saat ini banyak lahir politisi yang memiliki ideologi. Sehingga DPR lemah dalam memproduksi legislasi. “Tradisi politik ini yang harus dirubah karena akan melahirkan politisi tanpa ideologi dan DPR selamanya akan menjadi ‘pasar politik’,”
Thursday 21 Feb 2013, 1 : 04 pm

Dana Pensiun DPR Dipandang Tak Perlu

JAKARTA-Alokasi dana pensiun untuk anggota DPR sebenarnya tidak diperlukan lagi. Alasanya, anggota DPR sudah menerima sejumlah fasilitas yang cukup dari negara. Apalagi itu jabatan itu sebagai pengabdian dan sifatnya politis.” “Kalau saya ditanya sebagai anggota DPR RI, apakah perlu atau tidak? Maka
Thursday 21 Feb 2013, 12 : 41 pm

Pengusaha Susu Lokal Keluhkan Harga

JAKARTA- Dewan Persusuan Nasional memberi rekomendasi kepada pemerintah menyusul turunnya harga susu yang dihasilkan peternak lokal.  Salah satu bentuk rekomendasinya adalah mendesak pemerintah membuat kebijakan yang berpihak pada industri susu nasional. “Peternak dihadang pasar bebas jadi nggak ada yang melindungi. Harga susu
Thursday 21 Feb 2013, 12 : 29 pm

Pejabat Eksekutif Harus “Putus” Dari Parpol

JAKARTA-Ketidakjelasan alias tumpang-tindih tugas presiden sebagai kepala negara dan partai politik (parpol) membuat penyelenggaraan negara menjadi tidak sehat. Karena itu memang sebaiknya, baik presiden maupun menteri harus putus dari parpol saat memegang jabatan itu. “Selama sistemnya seperti sekarang ini, maka tak akan
Wednesday 20 Feb 2013, 8 : 42 am
utang luar negeri

Asing “Paksa” Indonesia Terus Berutang

JAKARTA – Upaya pemerintah Indonesia melepaskan diri dari jerat utang luar negeri ternyata masih sulit. Ini terjadi karena lembaga pemberi utang ini terus memaksa Indonesia untuk tetap berutang. “Pinjaman luar negeri bukan karena ketidakmampuan dana untuk membiayai proyek. Ini soal alasan berbagi pengalaman
Tuesday 19 Feb 2013, 2 : 28 pm

Butuh Rp18 Triliun Guna Majukan Daerah Tertinggal

Butuh Rp18 Triliun Guna  Majukan Daerah Tertinggal JAKARTA-Pemerintah mengungkapkan perlu dana sekitar Rp15 triliun hingga Rp18 triliun untuk memajukan seluruh kabupaten yang masuk daerah tertinggal. Hal itu tergantung dari jumlah daerah kabupaten tertinggal. “Saat ini daerah tertinggal mencapai 183 kabupaten, untuk memajukan
Tuesday 19 Feb 2013, 10 : 48 am

Pimpinan MPR Dinilai Gelisah Soal GBHN

JAKARTA-Desakan perlunya Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dinilai sebagai bentuk kegelisahan pimpinan MPR. Alasannya sistem yang ada dalam UUD NRI 45 sudah berbeda. “Saya kira ini hanya bentuk kegelisahan atau kekhawatiran saja dari pimpinan MPR, karena kewenangan MPR sudah dipangkas sejak amandemen
Monday 18 Feb 2013, 10 : 07 am

Kalau Lapindo Pailit Makin Repot

JAKARTA-Pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono  (SBY) soal Lapindo hanya ingin membantu korban yang hingga kini belum mendapat ganti rugi. Karena khawatir masyarakat nantinya marah dan mempailitkan Lapindo. “Jangan sampai masyarakat menggugat pihak Lapindo dan mempailitkan perusahaan tersebut, malah dia tidak cukup mampu
Friday 15 Feb 2013, 11 : 23 am
1 185 186 187