Suggestions

APBN - Page 9

Said Abdullah Dilantik Jadi Ketua Banggar Periode 2019-2024

JAKARTA-Pimpinan DPR melantik politisi senior PDI Perjuangan, Said Abdullah sebagai pimpinan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI periode 2019-2024. Pelantikan dilakukan setelah semua fraksi menyerahkan susunan anggota di Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dalam Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (29/10/2019). Pelantikan Ketua Banggar dan
Rabu 30 Okt 2019, 12 : 35 pm
Pajak
·

Daya Tahan APBN Ditengah Resesi Ekonomi Global

Oleh: MH Said Abdullah JERMAN menjadi salah satu negara Eropa terbesar yang sudah mengumumkan negaranya memasuki fase awal resesi ekonomi. Perekonomian Jerman mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi sebesar 0,7 persen. Ekspor barang buatan Jerman di bulan Juli mengalami penurunan sebesar -2,7 persen dibandingkan
Minggu 13 Okt 2019, 9 : 21 am

Calon BPK: Buat Apa Audit, Tapi APBN Bocor Terus

JAKARTA-Penguatan kelembagaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menjadi salah satu faktor yang disorot calon yang ikut fit and proper test. Alasannya, mestinya BPK bukan sekedar melakukan audit dan memeriksa semata keuangan negara. “Namun perlu juga melakukan pengawasan secara ketat terhadap penggunaan uang negara.
Rabu 25 Sep 2019, 3 : 49 pm
·

Pemindahan Ibu Kota Negara Jangan Membebani APBN

JAKARTA – Anggota Komisi V DPR RI, Fraksi PAN Intan Fauzi menyarankan kebijakan pemindahan ibu kota negara tidak terlalu membebankan anggaran negara, karena kalau tidak maka alokasi untuk kesejahteraan rakyat akan terabaikan. Intan menyarankan skema pembiayaan pemindahan ibu kota dari APBN sebesar 19
Kamis 29 Agu 2019, 1 : 28 pm
Said Abdullah

DPR Minta Pemerintah Segera Usulkan RUU Pemindahan Ibukota Negara

JAKARTA-Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah meminta pemerintah segera mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemindahan Ibu Kota negara. Langkah itu penting agar pernyataan Presiden Jokowi terkait perpindahan ibu kota dalam Sidang Bersama DPR-DPD RI, bisa segera direalisasikan, bukan sekedar
Jumat 16 Agu 2019, 10 : 30 pm
menhub

Menhub: APBN Hanya Stimulus Dari Suatu Proyek Infrastruktur

JAKARTA-Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) hanya menjadi stimulus dalam sebuah proyek infrastruktur. Selebihnya pihak-pihak swasta dapat bekerjasama dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). “APBN menjadi stimulus. Ternyata APBN itu hanya 15% dari investasi
Rabu 7 Agu 2019, 8 : 14 pm

Menkeu: Keseimbangan Primer Negatif

JAKARTA-Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengatakan realisasi defisit APBN hingga akhir April 2019 mencapai Rp101,04 triliun atau sekitar 0,63 persen terhadap PDB. Angka ini berdasarkan realisasi pendapatan dan belanja yang tumbuh positif sebesar 4,72 persen dan 8,4 persen (yoy). “Adapun keseimbangan
Minggu 19 Mei 2019, 4 : 57 pm
·

Ekonom: Defisit APBN Perlu Diperlonggar

JAKARTA – Para ekonom menyarankan pemerintah dan DPR agar mengubah ketentuan defisit APBN yang saat ini dibatasi maksimal sebesar tiga persen setiap tahun fiskal berjalan. Ketentuan defisit maksimal APBN sebaiknya dihitung secara rata-rata dalam satu tahun pemerintahan, bukan setiap tahun fiskal berjalan. “Jadi
Senin 15 Apr 2019, 3 : 45 pm

Menperin Tangkis Isu RI Punah Dengan Jurus Industri 4.0

JAKARTA-Pemerintah telah memiliki strategi dan arah yang jelas dalam membangkitkan perekonomian nasional melalui implementasi peta jalan Making Indonesia 4.0. Aspirasi besarnya adalah menjadikan Indonesia masuk 10 negara dengan perekonomian terkuat di dunia tahun 2030. “Dengan roadmap tersebut, pemerintah ingin mengembalikan industri manufaktur
Jumat 21 Des 2018, 6 : 44 pm

Masyarakat Takalar, Sulsel Terbebas Dari Krisis Air Bersih

TAKALAR-Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kembali meresmikan sumur bor untuk lima daerah sulit air di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Kelima wilayah sulit air tersebut yaitu Kelurahan Takalar, Kec. Mappaksungu; Desa Bontomanai, Kec. Mangara Bombang; Desa Laikang, Kec. Mangara Bombang; Desa
Senin 17 Des 2018, 6 : 41 pm

Investasi Sektor Riil Perlu Didorong Keras

JAKARTA-Dalam UU APBN 2019, nilai rupiah dipatok menjadi Rp15.000/dolar. Padahal sebelumnya dalam Nota Keuangan RAPBN 2019 diusulkan sebesar Rp14.400/dolar AS. Tampaknya pemerintah tak mau spekulasi dengan kondisi rupiah pada 2019. “Yang jelas, masalah rupiah kita, yang diperlukan sekarang adalah kestabilan nilai tukar
Rabu 31 Okt 2018, 6 : 16 pm

Proyek Rp147,24 Miliar, Bendungan Karet Ditargetkan Selesai 2019

JAKARTA-Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana tengah menyelesaikan pembangunan sejumlah infrastruktur pengendali banjir di Kota Semarang salah satunya yakni bendung karet di sungai Kanal Banjir Barat (KBB). Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam kunjungan
Minggu 7 Okt 2018, 2 : 13 am

Dana Desa Sulteng, 40% Digunakan Untuk Paska Bencana

JAKARTA–Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo, meminta 40 persen dari dana desa tahap ke-3 yaitu sekitar Rp240 juta-Rp300 juta dialokasikan untuk penanganan pascabencana. Hal tersebut dilakukan untuk mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang terjadi di
Minggu 7 Okt 2018, 1 : 11 am
·

Pemilu Serentak 2019, Rakyat Lebih Bicarakan Capres Ketimbang Caleg

JAKARTA-Pemilihan anggota legislatif (Pileg) dan pemilihan presiden (Pilpres) serentak kian memunculkan pragmatisme politik akibat tidak transparannya anggaran kampanye pemilu. “Pilkada serentak marak dengan permainan pragmatisme yang tak bisa dihindarkan, baik pilpres dan pileg,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR, Herman Khaeron dalam
Kamis 4 Okt 2018, 8 : 01 pm

Dolar Tembus Rp15.000, Fahri: Revisi Target Pertumbuhan Ekonomi

JAKARTA-Gara-gara rupiah mencapai Rp15.000/dolar, maka pemerintah harus merevisi pertumbuhan ekonomi dan sejumlah asumsi makro ekonomi. “Mau tak mau, target pertumbuhan ekonomi harus direvisi. Karena Rp15.000 sudah melewati ambang batas psikologis,” kata Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah kepada wartawan di Jakarta, Rabu (3/10/2018).
Rabu 3 Okt 2018, 7 : 14 pm

Proyek Infrastruktur Mampu Tinggalkan Middle Income Trap

JAKARTA-Pemerintah sangat ngebut dalam pembangunan infrastruktur, bukan karena ambisius. Namun agar Indonesia keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah (middle income trap). “Lihat saja, Jepang dan Korea, bisa keluar dari middel income trap, karena banyak membangun proyek-proyek infrastruktur. Makanya, China banyak membangun KA
Selasa 25 Sep 2018, 7 : 27 pm
·

Naikkan Subsidi Parpol, Pemerintah Berupaya Mandulkan Parpol

JAKARTA-Kenaikan dana subsidi partai politik dari Rp108/suara menjadi Rp1.000/suara sebagai manuver pemerintah agar partai tidak lagi kritis. Dengan adanya tambahan subsidi ini memperlihat partai tidak mampu untuk mendiri lagi. “Kalau begitu, apakah masih mungkin rakyat mengantungkan dirinya kepada partai untuk memperjuangkan aspirasi,
Selasa 29 Agu 2017, 2 : 57 pm

Resmikan Rumah MBR, Jokowi Akui Dulu 9 Tahun Ngontrak

BEKASI-Presiden Joko Widodo meresmikan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), di Desa Sukajadi, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Kamis (4/5). Dalam pidatonya, Kepala Negara mengaku pernah 9 tahun ngontrak sebelum akhirnya bisa membeli rumah dengan cara menyicil. Proyek perumahan tapak yang
Jumat 5 Mei 2017, 12 : 03 am
·

Kasus BLBI Bisa Jadi Peluru Jelang Pilpres 2019

JAKARTA-Kasus-kasus korupsi dan masalah moralitas bisa menjadi alat untuk menyerang lawan politik. Apalagi kasus korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) cukup ampuh dijadikan peluru menjelang Pilpres 2019. “Peluru paling tajam membidik lawan politik adalah kasus korupsi dan mengapa baru sekarang kasus ini
Kamis 4 Mei 2017, 8 : 27 pm
Sawit telah memperoleh konsesi lahan dalam jumlah sangat luas. Lebih dari 13 juta hektar

AEPI: Kalau Cuma Bisa ‘Ngutang’, Jokowi Sebaiknya Mundur

JAKARTA-Pengamat ekonomi Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Salamuddin Daeng menilai utang pemerintah meningkat dengan sangat pesat saat usia pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla baru berjalan 2 tahun. Dalam sekejap, pemerintahan Jokowi telah menambah utang sebesar Rp 898,575 triliun. “Baru dua tahun lebih sedikit pemerintahan ini berjalan, tumpukan
Kamis 20 Apr 2017, 11 : 58 pm
·

Menkeu: Transfer Daerah Untuk Gempur Kemiskinan

JAKARTA – Kebijakan belanja negara untuk transfer ke daerah dan dana desa sesuai APBN 2017 mencapai Rp764,9 triliun, atau lebih besar Rp1,3 triliun dari belanja kementerian dan lembaga yang sebesar Rp763,6 triliun. “Seluruh transfer ke daerah tujuannya adalah untuk menggempur masalah kemiskinan, apakah
Kamis 2 Mar 2017, 12 : 18 pm

Jokowi: Jangan Pesimis, Semuanya Mesti Optimis

JAKARTA-Presiden Joko Widodo mengemukakan, angka pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2016 sebesar 5,02% atau nomor 3 (tiga) di antara negara-negara anggota G-20. Sementara laju inflasi hanya 3,02% atau lebih rendah dibanding 2015 sebesar 3,35%. Sedangkan APBN 2017 sebesar Rp 2.080 triliun. “Kalau melihat angka-angka
Selasa 21 Feb 2017, 4 : 29 pm
Sekjen MPR Maruf Cahyono

Serapan Anggaran MPR Hingga Desember 2016, Capai 90%

JAKARTA-Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menegaskan penyerapan anggaran hingga Desember 2016 diperkirakan mencapai 90%, terutama untuk sosialisasi 4 Pilar. Adapun anggaran MPR dalam APBN-P 2016 , hanya Rp 768 miliar. “Masih dihitung sampai sekarang, sementara ini saya perkirakan 90%. Namun bisa lebih dari
Senin 19 Des 2016, 3 : 06 pm

Konsolidasi Politik Nasional Untuk Hadapi Ancaman Krisis Ekonomi 2017

Oleh: Arief Poyuono Pertumbuhan ekonomi Indonesia memasuki tiga tahun pemerintahan Joko Widodo akan mengalami perlambatan hingga mendekati dibawah 5 persen. Hal ini terjadi akibat faktor ekonomi global yang semakin kompleks dan berbagai tantangan dari ekonomi  domestik serta kondisi politik nasional yang tidak
Senin 12 Des 2016, 9 : 18 am
·

HAIPB: Secara Lembaga Kami Tak Ikut Demo 4 November

BOGOR-Himpunan Alumni Institut Pertanian Bogor (HAIPB) mengaku tidak mengirimkan wakilnya secara kelembagaan dalam aksi demo tanggal 4 November. Meski demikian, tidak menutup kemungkinan individu HAIPB ikut dalam aksi tersebut. Demikian ditehaskan Ketua Umum  HA IPB,  Bambang Hendroyono menyikapi aksi demo besar-besaran yang
Kamis 3 Nov 2016, 5 : 11 pm
·

Jangan Mempolitisasi Jokowi Dalam Kasus Dahlan Iskan

JAKARTA-Solidaritas Relawan Jokowi-JK untuk Keadilan memastikan Presiden Joko Widodo tidak akan melakukan intervensi hukum dalam kasus yang menjerat Mantan Menteri BUMN, Dahlan Iskan. Jika ada pihak-pihak yang mengaitkan masalah hukum atau mempolitisasi Presiden dalam masalah ini adalah tidak benar. “Sebagai relawan Jokowi-
Rabu 2 Nov 2016, 1 : 20 am

Presiden: Pungli Penyakit Bangsa Kita

BANTEN-Presiden Joko Widodo mengatakan negara Indonesia tidak hanya membutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang cerdas, tapi juga manusia yang memiliki integritas dan kejujuran untuk bersama mengelola negara Indonesia ini.  Sebab faktanya saat ini, banyak orang pintar tetapi masih senang melakukan pungutan liar
Sabtu 22 Okt 2016, 11 : 51 pm

Presiden Minta Belanja Subsidi Harus Efektif Mengatasi Ketimpangan

JAKARTA-Presiden Joko Widodo meminta agar belanja subsidi dan bantuan sosial (bansos) yang sudah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus semakin efektif mengurangi kemiskinan dan ketimpangan di masyarakat.  Karena itu, alokasinya harus diperbaikisecara menyeluruh, mulai dari perencanaan, pembiayaan sampai dengan
Kamis 22 Sep 2016, 2 : 19 pm
·

Presiden: 60% Birokrasi Urus SPJ

JAKARTA – Presiden Joko Widodo mengeritik sistem pelaporan keuangan yang masih bertele-tele. Pasalnya, 60-70 persen birokrasi setiap harinya hanya mengurus Surat Pertanggung Jawaban (SPJ). Untuk itu, Menteri Keuangan (Menkeu) dan Menko bidang Perekonomian diminta untuk membuat sistem pelaporan yang simpel. “Saya enggak tahu
Selasa 20 Sep 2016, 5 : 51 pm

Pembiayaan Program Prioritas Utamakan Swasta, Tak Harus Dari APBN

JAKARTA-Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan pembiayaan program-program prioritas tidak harus diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Salah satunya, bisa bersumber dari swasta. Karena itu, jajaran pemerintahan harus mampu memperbaiki iklim usaha, sehingga investor tertarik menanamkan modalnya.  “Pemberian prioritas pertama kepada
Jumat 16 Sep 2016, 8 : 34 pm

Menkeu Tetapkan Batas Maksimal Defisit APBD 0,3%

JAKARTA-Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati elah menandatangani Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 132/PMK.07/2016 tentang Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Batas Maksimal Defisit APBD, dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2017 pada 31 Agustus 2016 lalu.
Rabu 7 Sep 2016, 9 : 20 pm

Anggaran Penegakan Hukum Diamputasi, DPR Makin Leluasa Main Proyek APBN

JAKARTA-Upaya pemerintah melakukan perang terhadap korupsi dipastikan mandul lantaran terbitnya Intuksi Presiden (Inpres)  No.8 tahun 2016 tentang amputasi anggaran. Pasalnya, 8 kementerian atau lembaga negara (K/L) yang berada digarda terdepan pemberantasan korupsi dipangkas anggarannya dengan jumlah yang signifikan Rp 3.751.169.872.000. Direktur Center
Senin 5 Sep 2016, 7 : 50 am

Dana Olahraga Minim, Hanya 0,33% Dari APBN

JAKARTA-Upaya mencetak atlet olahraga berprestasi di Indonesia tampaknya akan sulit terwujud lantaran minimnya political will negara. Hal ini tercermin pada rendahnya alokasi anggaran (budget) untuk pembinaan olahraga prestasi, yang hanya 0,33% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Anggaran untuk bidang olahraga
Kamis 1 Sep 2016, 8 : 56 am

Satu Desa Satu Produk Mempermudah E-Commerce

JAKARTA-Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Eko Sandojo mengatakan, program satu desa satu produk akan mempermudah aktivitas perdagangan online (e-commerce)produk desa. Dengan begitu, jaringan pasar perdesaan akan menjadi semakin luas. “Program desa online bisa kita kaitkan dengan E-Commerce, tapi
Sabtu 27 Agu 2016, 2 : 16 am

Mekeng: Perbankan Singapura Diduga Bayar Dana Tebusan

JAKARTA-Dana tebusan yang masuk dari Tax Amnesty (TA) diduga baru mencapai Rp1 triliun. Padahal target dana tebusan sekitar Rp165 triliun. Sehingga orang lebih memilih deklarasi diluar negeri ketimbang membawa dana repatriasi ke dalam negeri. “Masalahnya diskonnya terlalu besar, dari 25% menjadi 4%.
Selasa 23 Agu 2016, 6 : 37 pm

Menkeu Tunda Penyaluran DAU 169 Daerah Sebesar Rp19,4 Triliun

JAKARTA-Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati  melakukan penundaan penyaluran sebagian Transfer ke Daerah, yang diperhitungkan sebagai kurang bayar untuk dianggarkan dan disalurkan pada anggaran berikutnya sesuai kemampuan keuangan negara.  Keputusan ini dalam rangka pengendalian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penundaan penyaluran
Selasa 23 Agu 2016, 4 : 27 pm

Pidato Kenegaraan Presiden Jokowi Sangat Positif

Oleh: Lusius Karus Pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo dalam sidang Paripurna MPR/DPR/DPD di Kompleks Parlemen, Senayan nampak sangat positif. Hampir semua lembaga negara diapresiasi tanpa catatan-catatan kritis tentang kekurangan-kekurangan yang masih dihadapi, yang membuat perubahan dalam banyak hal masih jauh dari harapan.
Selasa 16 Agu 2016, 4 : 59 pm
1 … 7 8 9 10 11