Keuangan - Page 118

MEDAN-Tingkat inklusi keuangan di Indonesia masih sangat rendah jika dibandingkan negara-negara tetangga di Asia Tenggara. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan inklusi keuangan secara nasional baru mencapai 59,7%. Angka ini sangat kecil dibanding dengan inklusi keuangan di Singapura 96%, Malaysia 81%, dan

JAKARTA-Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Tranmigrasi (Kemendesa PDTT) Marwan Jafar mengatakan, lebih dari 80% Dana Desa telah disalurkan dari Anggaran Belanja Negara (APBN) ke kas Kabupaten/kota untuk diteruskan ke rekening desa-desa. Dari Rp20.661.700.629.357 (20,66 triliun) dana desa yang dialokasikan dalam APBN

JAKARTA-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat jumlah rekening program Simpanan Pelajar (Simpel) baik yang konvensional dan syariah telah mencapai 117.911 rekening atau 117,9% persen. Angka ini melampaui  target 2015 sebanyak 100.000 rekening sejak dilakukannya aktivasi program tabungan SimPel/SimPel iB pada 8 September 2015.

JAKARTA-Presiden Joko Widodo mendorong agar posisi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diperkuat sehingga menjadi besar. Penguatan BUMN ini bisa dilakukan melalui holdingisasi ataupun join venture, entah membangun holding atau sub holding. “Itu saya kira urusan di Menteri BUMN. Tetapi saya ingin agar

JAKARTA-Pemerintah mengeluarkan kebijakan pemangkasan tarif pajak penghasilan (PPh) final menjadi 3 persen dari yang semula 10 persen. Kebijakan relaksasi PPh final ini dibarengi dengan kebijakan revaluasi asset Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan perusahaan swasta. Dirjen Pajak Sigit Priadi Pramudito menegaskan, kebijakan

JAKARTA-Sebagai bentuk dukungan terhadap kinerja perusahaan baik itu BUMN maupun swasta, pemerintah mengeluarkan kebijakan pemangkasan tarif pajak penghasilan (PPh) final menjadi 3% dari yang semula 10%. Langkah otoritas pajak ini dilakukan menyusul lesunya kondisi perekonomian serta bagian dari program pembinaan kepada perusahaan

JAKARTA-Presiden Joko Widodo mengaku telah memerintahkan Dirjen Bea Cukai untuk mengusut impor ilegal. Perintah ini, lanjut Presiden,  sudah dijalankan dengan baik. Terbukti, gerak-gerik pihak-pihak yang terlibat importir ilegal sudah mulai dibatasi. “Instruksi saya pada Dirjen Bea Cukai untuk mengusut impor ilegal sudah

JAKARTA-Menteri Keuangan (Menkeu), Bambang Brodjonegoro menegaskan akan terus mengejar Perusahaan Modal Asing (PMA) yang selalu mengakali agar terhindar dari kewajiban membayar pajak. Ketegasan ini sudah menjadi komitmen pemerintah, ketika mereka dipermudah untuk berinvestasi tapi harus tetap taat untuk membayar pajak. “Ada 4.000

JAKARTA-Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA). Nilai penambahan penyertaan modal Negara sebesar Rp 1 Triliun PP yang dirilis

JAKARTA-Pemerintah memperluas cakupan  penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR). KUR tidak hanya diberikan kepada usaha mikro kecil dan menengah (UMK), tetapi juga kepada karyawan yang memiliki usaha produktif, dan kepada buruh yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang hendak membuka usaha. Hal ini

JAKARTA-Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 73 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Aneka Tambang Tbk. Adapun nilai penambahan penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebesar paling

JAKARTA-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong industri jasa keuangan meningkatkan kemampuannya dalam menghadapi persaingan regional di Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad mengatakan berlakunya MEA akan mempersempit kesenjangan kemampuan industri jasa keuangan di seluruh negara ASEAN, meningkatkan

JAKARTA- Asian Development Bank (ADB) siap mengucurkan dana sebesar USD 5 Miliar untuk mendukung ketahanan energy di Indonesia. Dana ini merupakan dana pinjaman jangka panjang dengan tingkat bunga pinjaman dan grace period yang baik. “Dalam 4 sampai 5 tahun yang akan datang,

JAKARTA-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali menerbitkan enam kebijakan stimulus ekonomi di sektor keuangan.  Kebijakan ini melengkapi paket sebelumnya guna membangkitkan pertumbuhan ekonomi nasional. Adapun keenam paket itu yakni relaksasi ketentuan persyaratan kegiatan usaha penitipan dan pengelolaan (trust) bank, penyiapan skema asuransi pertanian,

JAKARTA-Pemerintah terus berupaya untuk mengembangkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UKM) sebagai salah satu lokomotif perekonomian nasional. Caranya, menginjeksi sector usaha rakyat ini dengan menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Namun, realisasi kreditnya masih sangat kecil meski suku bunganya telah dipangkas. Untuk itu,

JAKARTA-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyiapkan berbagai program kebijakan untuk mendorong pembangunan dan pengembangan potensi perekonomian di daerah melalui koordinasi bersama para pimpinan daerah dalam mensinergikan program pembangunan daerah dengan produk dan layanan di sektor jasa keuangan. Komitmen OJK dalam mendorong perekonomian daerah

JAKARTA-Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tetap menunjukkan optimismenya terhadap laporan keungan (LK) pemerintah daerah, terutama pemda tingkat II agar tetap meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) meskipuan nanti LK-nya disusun dengan accrual bases. Karena tahun ini, adalah tahun pertama penerapan accrual bases dari yang