Politik - Page 39

JAKARTA-Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Juri Ardiantoro menegaskan tahapan pilkada serentak gelombang kedua 15 Februari 2017 dapat terganggu. Apalagi mundurnya target penyelesaian revisi UU No.8 tahun 2015 tentang (UU Pilkada) yang sedang dibahas DPR bersama pemerintah. “Kalau April belum bisa selesai, ya

JAKARTA-Wakil Ketua Komisi II DPR Lukman Edy mengungkapkan pembahasan terakhir tentang revisi UU No. 8 Tahun 2015 tentang Pilkada disepakati  akan dilanjutkan pada masa sidang berikutnya. DPR dan pemerintah bersepakat revisi tidak bisa dipaksakan selesai pada akhir bulan April ini. “Kami sudah

JAKARTA-Presidium Pusat Ikatan Sarjana Katolik Indonesia (ISKA) ingin lebih aktif dalam proses kaderisasi kepemimpinan bangsa. ISKA siap memfasilitasi proses pengisian jabatan publik di lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Demikian disampaikan oleh Ketua Presidium Pusat ISKA Muliawan Margadana saat melakukan audiensi dengan Menteri

JAKARTA-Dukungan kepada wartawan senior Teguh Santosa untuk maju dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta terus mengalir dari berbagai kalangan. Ketua bidang Luar Negeri Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) ini dinilai memiliki potensi besar untuk mengkordinir pembangunan Jakarta berdasarkan prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan. Selain sebagai

JAKARTA-Kalangan pekerja dan buruh Jakarta mengapresiasi dan mendukung wacana pencalonan Teguh Santosa sebagai Gubernur DKI Jakarta. Wartawan senior itu dinilai memiliki komitmen yang besar terhadap persoalan kebangsaan dan perkotaan, khususnya yang terkait dengan kehidupan masyarakat kelas pekerja. Hal itu disampaikan Kordinator Aliansi

JAKARTA-Wacana pencalonan diri Teguh Santosa, seorang wartawan senior, dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta tahun depan disambut antusias banyak kalangan. Ketua bidang Luar Negeri Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) itu dinilai memiliki kompetensi dalam memimpin daerah karena pengalamannya memotret sejumlah persoalan dasar masyarakat dan

JAKARTA-Politik uang kerap mewarnai pemilihan kepala daerah di Indonesia. Hal ini menyebabkan ongkos politik menjadi sangat tinggi.  Hasil kajian Indonesian Corruption Watch (ICW) menyebutkan ada 3 fase dalam tahapan pilkada yang rawan politik dalam setiap perhelatan akbar lima tahunan itu. “Kalo kita

JAKARTA- Forum Doktor Ilmu Politik Universitas Indonesia (FDIP UI) meminta agar partai politik (parpol) mengutamakan visi bangsa dengan cara mengesampingkan kepentingan partai dan golongan.  Hal ini penting mengingat saat ini, telah terjadi penyimpangan visi bangsa. “Ini kajian semua, jadi ada arah yang

JAKARTA-Peredaran barang haram narkoba kini sudah menyasar hingga ke pelosok negeri. Korbannya pun tak pandang bulu, mulai pejabat hingga masyarakat kecil. Terakhir, seorang kepala daerah menjadi korban barang yang mematikan ini. Untuk itu, Badan Narkotika Nasional (BNN) mengusulkan agar Komisi Pemilihan Umum

JAKARTA-Menaikkan syarat bagi calon independen yang dimaksudkan untuk mempersulit dalam kepesertaan dalam Pilkada 2017 sangat tidak elegan karena menunjukkan ketakutan partai yang tidak memiliki kader yang layak untuk dipilih. Mengingat pilkada adalah pesta demokrasi, maka rakyat harus diberi kesempatan untuk memilih kepala

JAKARTA-Presiden Joko Widodo waktu dekat akan mengirimkan ampres (amanat presiden) ke DPR, yang berkaitan dengan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 8 tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Ia menyebutkan, seluruh aturan Mahkamah Konstitusi akan dimasukkan dalam revisi Undang-undang Pilkada. “Evaluasi tahapan-tahapan Pilkada, kalau ada tahapan pilkada, sengketa tahapan pilkada mau menggunakan dari Bawaslu (Badan Pengawas

JAKARTA-Guru Besar Perbandingan Politik Universitas Airlangga Ramlan Surbakti mengatakan mekanisme penyelesaian sengketa pilkada harus tepat waktu dan adil. Menurutnya, ketepatan waktu ini merupakan salah satu parameter kesuksesan penyelenggaraan pemilu. “Mengacu pada beberapa peristiwa hukum pada Pilkada 2015 yang berlarut sehingga mengakibatkan tertundanya

JAKARTA-Respublica Political Institute (RPI) mengkritik kondisi politik saat ini justru menjauh dari keadaban public. Politik yang sejatinya wilayah penuh makna justru tercoreng tingkah pola segelintir politisi yang sangat rakus dan tamak. Bahkan, realitas politik saat ini cenderung mengalami pembusukan,” “Setiap hari rakyat

JAKARTA-Satu per satu,  partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) memilih bergabung dengan pemerintah. Namun, niat partai oposisi ini tak begitu saja dipercaya.  Alasannya, di Indonesia, politik itu berbohong. “Saya tidak terlalu percaya yang namanya koalisi itu. Karena di Indonesia,  politik

JAKARTA-Forum Advokat Pengawal Konstitusi (FAKSI) mendesak Mabes Polri untuk segera mempercepat pengusutan kasus dugaan tindakan pidana penganiayaan yang diduga dilakukan oleh anggota FPDI Perjuangan DPR, Masinton Pasaribu terhadap asisten pribadinya, Dita Aditia Ismawati (27 tahun). Hal ini sangat penting agar kasus ini

JAKARTA-Respublica Political Institute (RPI) mendukung rencana Presiden Joko Widodo melantik kepala daerah tingkat dua, yakni bupati/walikota beserta wakilnya yang akan dilaksanakan di istana negara dari semula di ibu kota provinsi. Direktur Eksekutif RPI, Benny Sabdo menegaskan desentralisasi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik

JAKARTA-Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya hanya meloloskan sembilan perkara sengketa pilkada 2015 dari 147 permohonan gugatan perselisihan hasil pilkada (PHP) dari seluruh daerah. Sembilan perkara itu dinyatakan lolos kualifikasi syarat formil sehinga layak untuk dilanjutkan ke agenda pemeriksaan pokok perkara. 9 Sengketa pilkada

JAKARTA-Pemerintah harus memeriksa seluruh buku pendidikan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila paska peristiwa Teror Thamrin. Pembiaran penerbitan buku pelajaran yang bertentangan dengan Pancasila dapat  menghancurkan negara dan bangsa Indonesia di masa mendatang. “Pemerintah tidak dapat melakukan pembiaran atas penerbitan buku yang mendidik

JAKARTA-Kegaduhan politik selama tahun 2015 pada cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif telah menguras energi bangsa Indonesia. Direktur Eksekutif Respublica Political Institute (RPI), Benny Sabdo menegaskan banalitas korupsi dan miskinnya etika publik di negeri ini telah merusak tatanan demokrasi. “Saya merefleksikan demokrasi Indonesia

JAKARTA-Belajar dari pelaksanaan Pilkada 2015, kewenangan sengketa Pencalonan dalam Pilkada tidak diberikan kepada Panwaslu Kabupaten-Kota karena masa kerja mereka bersifat sementara (adhoc). Seluruh sengketa pencalonan baik pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota semestinya diserahkan kepada Bawaslu Provinsi yang secara kelembagaan sudah bersifat mandiri

JAKARTA-Salah satu partai politik dari negara tetangga, Timor Leste, Bloku Unidade Popular (BUP) menyambangi Indonesia untuk belajar berpolitik, terutama dalam aspek demokrasi, terhadap Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). PKB sendiri di Timor Leste cukup populer karena sosok pendiri PKB, KH Abdurrahman Wahid alias

JAKARTA-Nasib Koalisi Merah Putih (KMP) benar-benar tragis. Soliditas diantara partai-partai pendukungnya mulai berantakan. Satu per satu, partai pendukung KPM mulai merapat ke barisan pendukung pemerintah. Sebut saja, Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN).