Opini - Page 20

Oleh: Emrus Sihombing Sampai saat ini saya melihat belum ada UU, termasuk UU ITE, yang mampu menjawab kecerdasan seseorang atau sekelompok orang menciptkan fenomena kejahatan komunikasi di ruang publik ni negeri ini. Sebagai contoh, seorang aktor sosial, termasuk aktor politik, yang menggunakan

Oleh: Dr Emrus Sihombing Mungkin sudah pernah terdengar di telinga kita adanya kejahatan ekonomi sebagai perbuatan yang tidak mengindahkan moral, etika kepatutan dan peraturan perundang-undangan bidang perekonomian. Misalnya, bidang perdagangan, keuangan dan sebagainya. Kejahatan yang sama pasti juga terjadi di bidang lain,

Oleh: Poempida Hidayatulloh Dalam tulisan sebelumnya Penulis telah menjelaskan betapa berbahayanya Persekusi Digital jika dibiarkan terjadi. Di dalam suatu ruang yang sangat terbuka dan transparan seperti sekarang ini di Indonesia seyogianya praktek Persekusi Digital sungguh tidak boleh terjadi. Banyak sudah berbagai kanal

Oleh: Saiful Huda Ems Semua lembaga survei ternama seperti Poltracking, Populi Centre, Indikator Politik, Cyrus Network, Charta Politika, Indo Barometer, Alvara, LSI Denny JA, Y Publica dalam survei terbarunya telah menempatkan Jokowi-MA sebagai pemenang jika Pilpres dilakukan di waktu dekat ini, masalahnya

Oleh: Poempida Hidayatulloh Istilah persekusi makin sering kita dengar beberapa waktu belakangan ini. Istilah ini juga menghiasi sejumlah berita yang menjadi perhatian secara nasional. Sebenarnya apa itu persekusi? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Persekusi adalah pemburuan sewenang-wenang terhadap seorang atau sejumlah warga

8)Dr Emrus Sihombing Siapapun yang merasakan menggunakan tol trans Pulau Jawa, pasti terkagum-kagum. Tol Jakarta – Surabaya sudah tersambung. Liburan akhir Desember 2018 kemarin, saya sengaja mengajak istri dan anak saya menjelajah tol Pulau Jawa. Saya menyupir sendiri kenderaan. Hamparan sawah dan

Oleh: Razali Ismail Ubit SAAT ini terdapat 83.370 Desa dan Kelurahan di Indonesia, yang tersebar di 34 provinsi dan 514 Kabupaten dan Kota SE Indonesia Pasal 1 angka 1 UU No.6 Tahun 2015 tentang Desa, menyebutkan bahwa Desa adalah “kesatuan masyarakat hukum

Oleh: Razali Ismail Ubit Menghadapi era Industri 4.0 yang menyebabkan disrupsi lapangan kerja yang sangat besar ini mengharuskan perguruan tinggi merobak format metode dan kurikulumnya. Target perguruan tinggi di dunia selama ini yang cenderung menekankan kepada menghasilkan sarjana yang siap mengisi lapangan

Oleh: Inas N Zubir Fenomena maraknya dukungan kyai dan ulama kepada Joko Widodountuk Pilpres 2019 adalah bukti bahwa ulama pendukung Prabowo hanya segelintir saja, yakni para ulama kondang yang keseharian-nya adalah selebritis di panggung bisnis dakwah di Indonesia. Tidak semua ulama dapat

Oleh: Inas N Zubir Sejak pemilukada DKI Jakarta dimana Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok divonis pengadilan dengan tuduhan penistaan agama, maka diksi “penistaan agama” menjadi senjata untuk meneror dan menjatuhkan lawan oleh orang-orang tertentu dari kelompok yang membawa-bawa Islam sebagai jargon-nya dalam

Oleh: Pangi Syarwi Chaniago Narasi kampanye pilpres 2019 masih jauh dari substansi, sangat dangkal gagasan, berkutat pada perang diksi yang minim isi. Situasi ini menganggu kualitas demokrasi substansial akibat degalan politik murahan yang tak mutu. Perang saling sindir ini dilakukan dengan melontarkan

Oleh: Saiful Huda Ems Kita harusnya kejar terus Yusril Ihza Mahendra sampai beliau benar-benar konsisten dengan pilihannya, mau jadi Pengacara Jokowi-MA atau Pengacara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Yusril tidak boleh mendua, karena Jokowi-MA dan HTI jelaslah berbeda dan bertolak belakang. Kode etik

Oleh: Saiful Huda Ems Ada pertanyaan menarik dari seorang perempuan di salah satu whatsapp grup (WAG) yang ditujukan pada saya, kenapa Prof. Yusril Ihza Mahendra yang awalnya mati-matian mencaci maki Jokowi kemudian berubah 180 derajat beralih mendukung dan menjadi tim pengacara Jokowi-MA?

Oleh: Petrus Salestinus Penjelasan resmi pasal 59 ayat (4) huruf c UU No. 16 Tahun 2017, Tentang Perpu No. 2 Tahun 2017, Tentang Perubahan Perubahan Atas UU No. 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi UU, dengan tegas menyatakan bahwa, yang dimaksud

Oleh: Saiful Huda Ems Pada hari ini, Jum’at 2 November 2018 Kuasa Hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa HTI bukan organisasi terlarang dan mengancam siapapun pihak yang menyatakan bahwa HTI sebagai organisasi terlarang, maka pihaknya akan memberikan somasi.

Oleh: Nofi Chandra Indonesia sudah dipercaya menjadi tuan rumah pertemuan tahunan Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia. Bali dipilih menjadi lokasi rangkaian pertemuan yang dimulai Senin (8/10) hingga Minggu (14/10). Apresiasi tentu layak kita sematkan kepada pemerintah dan semua pihak yang

Oleh: Inas N Zubir Prabowo Subianto usai safari politik ke keluarga Gus Dur, menyatakan perangnya terhadap sistem khilafah: ”Khilafah itu adalah menurut saya propaganda yang sebetulnya picik, tapi berbahaya karena rakyat bisa terpengaruh,”. Disisi lain, Prabowo membutuhkan suara dari orang-orang yang menginginkan

Oleh: Inas N Zubir Oposisi mengatakan bahwa Presiden dalam pidato kenegaraan tanggal 16 Agustus 2018, yakni meminta TNI/POLRI menyampaikan capaian pembangungan oleh Pemerintah kepada masyarakat adalah melanggar konstitusi. Padahal sebaliknya, bahwa TNI/POLRI wajib memberikan informasi yang benar tentang capaian pembangunan Pemerintah agar

Oleh: Ach. Taufiqil Aziz Sekitar jam 17. 00, pada 9 Agustus 2018, kami sekeluarga masih menonton stasiun televisi tentang pengumuman Cawapres Jokowi. Di Televisi, beberapa stasiun dan pengamat sudah menganalisa bahwa Mahfud MD (MMD) yang akan menjadi cawapres. Inisial M dan tambahan

OLeh: Azmi Syahputra Rencana Pemerintah yang sudah lebih dari 3 tahun untuk merevisi Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika masih mentok karena sampai saat ini ditingkat pemerintah sendiri belum ada kesepahaman berkait beberapa pasal dalam draft revisi yang belum masuk