Suggestions

Hukum - Page 23

Unhook Sky Khadafi
·

CBA Endus Bau Amis Lelang Proyek di Kabupaten Ciamis

JAKARTA –Centre For Budget Analysis (CBA) mengendus bau amis dalam proses lelang sejumlah proyek di Kabupaten Ciamis. Adapun lelang proyek yang menjadi sorotan CBA ini yakni Revitalisasi/Pembangunan Pasar Pemda. Direktur CBA, Uchok Sky Khadafi mengungkapkan pada Bulan Mie 2018, Dinas Koperasi UKM dan
Saturday 27 Apr 2024, 10 : 31 am
·

Belajar Dari Kasus Rizieq Shihab, Bareskrim Segera Cekal Eggie Sudjana

JAKARTA-Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) dan Forum Advokad Pengawal Pancasila (FAPP) meminta Bareskrim Mabes Polisi segera melakukan pencekalan terhadap Eggie Sudjana untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan. Pencekalan ini sebagai salah satu bukti bahwa Polri merespons secara positif Laporan Polisi dari masyarakat yang makin
Wednesday 11 Oct 2017, 9 : 22 am
··

Polda Metro Jaya Didesak SP3 Kasus Abdoel Moedjib

JAKARTA-LBH Jakarta dan Serikat Pekerja Danamon mendesak Penyidik Polda Metro Jaya untuk mengeluarkan Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) karena perbuatan yang dilakukan Abdoel Moedjib pada orasi tanggal 9 Maret 2017 tidak memenuhi unsur-unsur pasal yang disangkakan kepadanya. Apalagi, aksi unjuk rasa di depan
Wednesday 23 Aug 2017, 1 : 13 am
·

FAPP Siap Bela Pemerintah Jika Digugat HTI

JAKARTA-Sekitar 200 Advokat Indonesia yang tergabung dalam Forum Advokat Pengawal Pancasila (FAPP) menyampaikan dukungan penuh atas sikap Pemerintah menertibkan ormas-ormas radikal. Rombongan Advokat ini pun mengaku siap membela pemerintah jika kelompok Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) atau pihak lain yang mengajukan gugatan terhadap Pemerintah terkait
Monday 24 Jul 2017, 2 : 49 am
·

Diduga Bermain Proyek, Oknum ULP Pokja V Dilaporkan ke Bawasda Kabupaten Bogor

BOGOR-PT Bersinar Jesstive Mandiri akan melaporkan sejumlah oknum pegawai Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Bogor yang terindikasi ikut ‘bermain’ dalam menentukan Pemenang Lelang Paket Pekerjaan  Peningkatan Jalan Wanaherang-Bojong Kulur ke Badan Pengawasan Daerah (Bawasda) Kabupaten Bogor maupun ke aparat penegak hukum. Dugaan keterlibatan oknum
Sunday 23 Jul 2017, 1 : 15 am
·

Tetapkan Setnov Tersangka, TPDI Nilai KPK Spektakuler

JAKARTA-Publik patut memberi apresiasi kepada seluruh Penyidik maupun pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena lembaga antirasuah itu telah mengukir sejarah penegakan hukum yang sangat “spektakuler”. Secara pelan tapi pasti, KPK telah menetapkan seorang Setya Novanto yang oleh banyak kalangan dicap sebagai orang terkuat dalam
Tuesday 18 Jul 2017, 1 : 16 am
·

Perppu No 2/2017 Harus Dibarengi Dengan Langkah Pemidanaan

JAKARTA-Pemerintah tidak boleh hanya fokus pada langkah politik dan administratif berupa pencabutan status Badan Hukum atau pembubaran Ormas Radikal lewat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tanpa melalui Pengadilan, akan tetapi juga pemerintah seharusnya mengedepankan proses pemidanaan guna mempidana pengurus dan anggota Ormas Radikal.
Monday 17 Jul 2017, 8 : 41 am
·

Halangi Penyidik KPK, Fadli Zon Cs Bisa Jadi Tersangka

JAKARTA-Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa menghentikan penggunaan hak angket DPR. Namun dengan syarat menetapkan pimpinan DPR yaitu Setya Novanto, Fadli Zon, Fahri Hamzah dkk berikut Ketua dan Anggota Pansus Hak Angket supaya dikenakan tindakan Kepolisian berupa ditetapkan sebagai tersangka sesuai ketentuan
Sunday 11 Jun 2017, 7 : 26 pm
·

RPI: Sebaiknya Pimpinan KPK Tidak Temui Amien Rais

JAKARTA-Rencana Amien Rais untuk menemui pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan menjelaskan ihwal penerimaan uang sebesar Rp 600 juta yang diperoleh dari praktik lancung korupsi alat kesehatan mantan menteri kesehatan era Siti Fadilah Supari dinilai tidak perlu. Hal ini penting agar pimpinan lembaga
Friday 2 Jun 2017, 4 : 23 pm
·

Tegakan Hukum Tanpa Pandang Bulu, Bukti Nawacita Masih Ada

JAKARTA-Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) mendukung penuh langkah Polri memberi status tersangka kepada Rizieq Shihab untuk kasus dugaan tindak pidana pornografi sebagai tindak pidana berat. Namun demikian Polri masih memikiki hutang kepada masyarakat berupa penyelesaian beberapa kasus berat yang dilaporkan masyarakat terhadap Rizieq
Tuesday 30 May 2017, 8 : 10 pm
·

TPDI: Ahok Sedang Disandera Kesewenang-wenangan Majelis Hakim

JAKARTA-Perintah penahanan pasca vonis dibacakan oleh Majelis Hakim dalam perkara pidana penistaan agama terhadap Basuki Tjahaja Purnama pada tanggal 9 Mei 2017, tidak sekedar kontroversial akan tetapi juga menjadi ajang pertunjukan kesewenang-wenangan Majelis Hakim. Apalagi, hakim memerintahkan penahanan tanpa menyebutkan lamanya masa
Monday 15 May 2017, 12 : 56 am
·

Bukti Pelanggaran HTI Banyak, Mendagri: Sudah Beberapa Kali Diperingatkan

JAKARTA-Organisasi kemasyarakatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) siap melakukan upaya hukum paska pembubaran organisasi tersebut oleh pemerintah. Namun Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengklaim keputusan pembubaran itu dibuat setelag melalui beberapa kali menerbitkan surat peringatan untuk HTI. Saat ini, pembubaran melalui proses hukum itu sedang
Thursday 11 May 2017, 9 : 15 pm
·

Forum Academia NTT: Vonis Ahok Bentuk Pengkhianatan

KUPANG-Forum Academia NTT menyampaikan surat pernyataan sikap menolak keputusan vonis hakim untuk Basuki Tjahaja Purnama yang divonis bersalah karena melakukan penistaan agama. Keputusan hakim yang menggunakan ‘hukum golongan’ untuk menghukum warga negara dari golongan lain merupakan sebuah kekeliruan sekaligus cacat hukum dan merupakan pengkhianatan
Wednesday 10 May 2017, 1 : 03 am
·

TPDI: Majelis Hakim Perkara Ahok Sangat Arogan

JAKARTA-Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam perkara Basuki Tjahaja Purnama dengan vonis dua tahun penjara disertai perintah untuk menahan sementara untuk kepentingan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, menjadi bukti bahwa Majelis Hakim dalam perkara Ahok sangat arogan atau congkak.
Wednesday 10 May 2017, 12 : 47 am
·

Pembubaran HTI Dinilai Terlalu Berlebihan

JAKARTA-Langkah pemerintah membubarkan Ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dinilai sebagai tindakan kepanikan dan berlebihan. Mestinya sebelum membubarkan HTI, harus dikembalikan dulu ke UUD 1945 yang menggariskan bahwa Negara Republik Indonesia tegak berdiri di atas kaidah dan prinsip negara hukum demokratis. “Di antara
Tuesday 9 May 2017, 12 : 40 am
·

Hendardi Apresiasi Tekad Pemerintah Bubarkan HTI Yang Merongrong Pancasila

JAKARTA-Pemerintah secara resmi membubarkan organisasi kemasyarakatan (Ormas) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Pembubaran Organisasi trans-nasional yang didirikan oleh Taqiyuddin An-Nabhani ini merupakan tekad pemerintah untuk membubarkan ormas yang diindikasi kuat merongrong Pancasila dan keberagaman. Namun demikian, sebagai ormas yang berbadan hukum maka pembubaran
Monday 8 May 2017, 6 : 00 pm
·

Kasus BLBI Bisa Jadi Peluru Jelang Pilpres 2019

JAKARTA-Kasus-kasus korupsi dan masalah moralitas bisa menjadi alat untuk menyerang lawan politik. Apalagi kasus korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) cukup ampuh dijadikan peluru menjelang Pilpres 2019. “Peluru paling tajam membidik lawan politik adalah kasus korupsi dan mengapa baru sekarang kasus ini
Thursday 4 May 2017, 8 : 27 pm
·

TPDI: Rizieq Shihab Bernyali Kerdil

JAKARTA-Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Salestinus menilai pimpinan Front Pembela Islam (FPI), Rizieq Shihab sebagai sosok yang bernyali kerdil lantaran kabur ke luar negeri di saat menjalani proses hukum atas kasus dugaan penyebaran konten pornografinya. “Kalau benar dia (Rizieq Shihab_red) melarikan
Sunday 30 Apr 2017, 2 : 43 am
·

LBH: Ahok Korban Pasal Anti Demokrasi

JAKARTA-LBH Jakarta meluncurkan Amicus Curiae (Sahabat Peradilan) dalam kasus tuduhan Penodaan Agama terhadap Basuki Tjahaja Purnama. Direktur LBH Jakarta, Alghiffari Aqsa menegaskan Basuki telah menjadi korban dari penggunaan pasal anti demokrasi (Pasal 156a KUHP, pasal penodaan agama) di masa-masa Pilkada yang seharusnya demokratis.
Saturday 15 Apr 2017, 9 : 43 pm
·

Penundaan Sidang Pembacaan Rentut Ahok Jangan Ditafsir Negatif

JAKARTA-Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus menilai penundaan sidang pembacaan rencana tuntutan (rentut) dalam perkara dugaan penistaan agama dengan terdakwa tunggal Gubernur Petahana DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama merupakan pilihan strategis, normatif dan taktis demi kepentingan umum. Karena itu, publik
Tuesday 11 Apr 2017, 3 : 13 pm
·

Pemerintah Tak Boleh Kompromi Dengan Kelompok Radikal Berselimut Agama

JAKARTA-Pemerintah tidak boleh kompromi atas nama apapun termasuk atas nama agama untuk membiarkan kelompok ekstrimis radikal yang saat ini berkembang dalam selimut agama. Untuk memudahkan tugas Polri membubarkan ormas garis keras yang sudah menjamur tidak cukup hanya dengan mempidanakan pelakunya akan tetapi
Saturday 8 Apr 2017, 9 : 34 pm
·

TPDI: Sinyal Kuat Setnov Menyusul Miryam S Haryani Jadi Tersangka E-KTP

JAKARTA-Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat harus berani menetapkan politisi senior Partai Golkar, Setya Novanto sebagai tersangka atas dugaan melakukan sumpah palsu atau memberi keterangan tidak benar dibawa sumpah. Dugaan sumpah palsu ini mencuat setelah bersaksi dibawa sumpah dalam
Saturday 8 Apr 2017, 8 : 43 pm
·

Gagal Jaga Marwah MK, Arief Hidayat Dituntut Mundur

JAKARTA-Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Arief Hidayat dinilai gagal menjaga marwah lembaga konstitusi sebagai pilar penegak demokrasi. Indikasinya, banyak kasus memalukan, termasuk Operasi Tangkap Tangan (OTT) salah satu Hakim MK, Patrialis Akbar. Karena itu, Arief Hidayat    tidak saja harus melepaskan jabatannya selaku Ketua
Sunday 26 Mar 2017, 2 : 43 pm
·

6 Ahli Pidana Sebut Basuki Tak Menodai Agama

JAKARTA-Tim Advokasi Bhinneka Tunggal Ika Basuki Tjahaja Purnama (BTP) menilai tuduhan penodaan agama yang disangkakan kepada Basuki Tjahaja Purnama sangat pincang. Indikasinya, dari 9 orang saksi ahli pidana, 6 orang saksi ahli memberi pendapat bahwa Basuki tidak menodai agama. Selain itu, dari
Wednesday 15 Mar 2017, 2 : 30 pm
·

Hendardi: e-KTP Salah Satu Praktek Korupsi Terbesar Era SBY

JAKARTA-Ketua SETARA Institute, Hendardi menilai korupsi pengadaan KTP elektronik yang diduga melibatkan banyak aktor merupakan salah satu praktik korupsi terbesar yang terjadi pada masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono  (SBY). “Orang-orang yang disebut dalam dakwaan sidang perdana Irman dan Sugiharto pada Kamis 9/3 lalu
Tuesday 14 Mar 2017, 10 : 34 pm
·

Mangkir Dari Panggilan Polisi, Bukti Sandiaga Uno Bisa Beli Hukum

JAKARTA-Calon wakil gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno mangkir dari panggilan penyidik Polsek Metro Tanah Abang, Jakarta Pusat, terkait kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Dini Indrawati Septiani. Ketidakhadirannya menegasikan bahwa Sandiaga Uno orang kuat secara ekonomi dan politik, sehingga berhasil
Sunday 12 Mar 2017, 12 : 16 pm
·

Dilaporkan Seorang Wanita, TPDI Minta Polisi Jelaskan Posisi Sandiaga Uno

JAKARTA-Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno dilaporkan atas dugaan pencemaran nama baik dan fitnah oleh soerang perempuan bernama Dini Indriwati Septiani. Karena itu, Kapolda Metro Jaya harus menjelaskan kepada publik posisi Sandiaga Uno, mengingat kasus ini mencuat ditengah pertarungan konstetasi kepemimpinan
Saturday 11 Mar 2017, 11 : 48 pm
·

Petrus: Penguasa Politik, Uang dan Media Berpotensi Menghancurkan NKRI

JAKARTA-Kapolri Jenderal Tito Karnavian melansir tiga kekuatan yang mengancam bahkan menghancurkan NKRI dan kebangsaan Indonesia. Ketiga kekuatan itu yakni penguasa politik, penguasa uang dan penguasa media. Karena itu, perlu mendapat perhatian semua anak bangsa. Konstatasi Kapolri ini mengingatkan publik akan bahaya adanya
Monday 6 Mar 2017, 1 : 54 am
·

Konflik Kepentingan, Kuasa Hukum Tolak Kesaksian Hamdan Rasyid

JAKARTA-Tim Advokasi Bhineka Tunggal Ika Basuki Tjahaja Purnama (BTP) menyampaikan sejumlah point keberataan terhadap keterangan saksi yang juga anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Muhammad Hamdan Rasyid saat persidangan ke-9 dugaan penistaan agama dengan terdakwa tunggal, Basuki Tjahaja Purnama. Salah satunya, posisi
Wednesday 8 Feb 2017, 1 : 43 pm
·

Petrus: Hakim Harus Batalkan Surat Dakwaan Jaksa dan Bebaskan Ahok

JAKARTA-Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus menilai fakta-fakta yang terungkap dalam setiap persidangan kasus penistaan agama dengan terdakwa tunggal Gubernur Petahana DKI Jakarta, Basuki Tjahaya Purnama telah membuka mata publik, bahwa Ahok sesungguhnya telah mendapat perlakuan tidak adil dalam kasusnya.
Tuesday 31 Jan 2017, 3 : 42 am
·

TPDI: Rizieq Shihab Terancam 4 Tahun Bui

JAKARTA-Kepolisian Daerah Jawa Barat menetapkan tokoh Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab, sebagai tersangka dalam kasus dugaan penghinaan terhadap lambang negara, Senin (30/1). Penetapan tersangka ini merupakan tindak lanjut dari laporan yang dibuat oleh putri Presiden Soekarno, Sukmawati Soekarnoputri. Adapun pasal pidana
Tuesday 31 Jan 2017, 3 : 01 am
·

Wayan: Persidangan Ahok Jadi Arena ‘Penganiayaan’

JAKARTA-Anggota Tim Advokasi Bhineka Tunggal Ika Basuki Tjahaja Purnama (BTP), I Wayan Sudirta menegaskan sejumlah saksi fakta yang dihadirkan pada sidang ketujuh kasus dugaan penistaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tidak dapat membuktikan kesaksiannya bahwa Gubernur Petahana DKI Jakarta itu
Saturday 28 Jan 2017, 2 : 58 am
·

Segera Berhentikan Patrialis Akbar Dengan Tidak Hormat

JAKARTA-Direktur Eksekutif Respublica Political Institute (RPI), Benny Sabdo mendesak Dewan Etik Mahkamah Konstitusi (MK) agar segera menggelar rapat untuk memberhentikan Hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar (PA) dengan tidak hormat. “Jika berita tersebut benar adanya, apa yang dilakukan PA sangat tercela dan pelanggaran
Saturday 28 Jan 2017, 2 : 40 am
1 … 21 22 23 24 25 … 29