Suggestions

Omnibus Law

Sawit telah memperoleh konsesi lahan dalam jumlah sangat luas. Lebih dari 13 juta hektar
·

Omnibus Law Ambyar, Pertanda Apa?

Oleh: Salamuddin Daeng Bagi yang mau mengerti tentu sedikit tau mengapa Undang-Undang Cipta Kerja atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja alias Omnibus Law ambyar. Tapi tidak untuk yang budeg. Undang-Undang (UU) yang disahkan DPR pada tanggal 5 Oktober 2020
Tuesday 30 Nov 2021, 10 : 56 am
·

Teras Ingatkan “Dosa Kebangsaan” Mengabaikan Masyarakat Hukum Adat

JAKARTA-Pembahasan mengenai Rancangan Undang- Undang Masyarakat Hukum Adat (RUU MHA) yang berlarut sejak periode pemerintahan Soesilo Bambang Yudhoyono dinilai merugikan. Karenanya, perlu payung hukum untuk menindaklanjuti amanat konstitusi yang mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat, mestinya segera dituntaskan. Hal ini disebut oleh
Saturday 19 Jun 2021, 4 : 31 pm
·

India & Indonesia: Memperkuat ‘Tulang Punggung’ Kelembagaan

Oleh: Radhika Rao, Ekonom Bank DBS Terlepas dari pandemi, Indonesia telah mempersiapkan dasar pembentukan lembaga untuk mendukung prioritas utama nasional. Sovereign Wealth Fund: Sebagai bagian dari Omnibus Law yang disahkan pada 4Q20, Indonesia menciptakan sarana investasi melalui pembentukan Sovereign Wealth Fund bernama
Tuesday 6 Apr 2021, 5 : 34 pm

Menko Perekonomian Dorong Serikat Pekerja Bantu Transformasi Ekonomi Nasional

BANTEN-Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mendorong organisasi Serikat Pekerja agar bisa memberi kontribusi aktif pada upaya-upaya bersama melakukan transformasi ekonomi di tengah pandemi covid-19. Upaya tersebut harus berjalan simultan dengan kerja keras yang dilakukan pemerintah dan berbagai pihak agar ekonomi nasional bisa
Tuesday 30 Mar 2021, 6 : 46 pm

Tol Listrik Tersendat di Tingkat Pemda, Pusat Harus Manfaatkan Omnibus Law

JAKARTA-Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah berharap agar pemerintah segera memanfaatkan regulasi Omnibus Law dalam upaya melakukan percepatan pembangunan tol listrik (sistem jaringan transmisi listrik), karena sejauh ini pelaksanaan proyek infrastruktur ketenagalistrikan kerap tersendat di tingkat pemerintah daerah. Pernyataan tersebut
Tuesday 9 Feb 2021, 6 : 46 pm
Manulife

2021, Tahun Pemulihan Ekonomi

JAKARTA-PT Manulife Aset Manajemen Indonesia (“MAMI”) menyampaikan ulasan dan proyeksi kondisi pasar global dan domestik. Acara ini menghadirkan tiga pembicara dari MAMI, yaitu Ezra Nazula, Director & Chief Investment Officer, Fixed Income, Katarina Setiawan, Chief Economist & Investment Strategist, dan Samuel Kesuma,
Thursday 14 Jan 2021, 5 : 46 pm
Jasmerah merupakan pesan yang masih sangat relevan sampai saat ini. Karena para elit bangsa Indonesia cenderung meninggalkan sejarah. Melupakan sejarah.
·

Cek Kosong Omnibus Law, Meningkatkan Investasi Hanya Ilusi

Oleh: Anthony Budiawan Sedih dan pilu nasib rakyat Indonesia. Kebijakan ekonomi berdasarkan coba-coba tanpa kajian menyeluruh dan masuk akal. Kebijakan coba-coba ini hanya berdasarkan intuisi. Yang ternyata salah arah. Atau memang tujuannya mau menguntungkan pihak tertentu saja? Target pertumbuhan ekonomi 2015-2019 dipatok
Sunday 11 Oct 2020, 12 : 47 am

Said Abdullah: Hoax Soal UU Omnibus Law Ciptaker Motifnya Memprovokasi Buruh

JAKARTA-Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, MH Said Abdullah menyesalkan terjadinya banyak miss informasi di masyarakat paska Undang-Undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) disahkan menjadi UU. Bahkan pembelokan informasi paling massive terjadi pada klaster ketenagakerjaan yang disinyalir motifnya untuk memprovokasi kalangan buruh.
Wednesday 7 Oct 2020, 4 : 35 pm

Pengesahan Omnibus Cipta Kerja Mengkhianati Kedaulatan Rakyat

JAKARTA-Indonesia for Global Justice (IGJ) mengecam keras pengesahan RUU Omnibus Cipta Kerja yang dilakukan oleh DPR dan Pemerintah Indonesia dengan cara-cara yang tidak demokratis dan Inkonstitusional. Oleh karena itu, RUU Omnibus Cipta Kerja harus batal demi hukum. Pertama, DPR dan Pemerintah sengaja
Tuesday 6 Oct 2020, 12 : 30 am
Salamudin Dang
·

Tim Jokowi Sudah Tidak Efektif

Oleh: Salamuddin Daeng Mengejutkan, RUU Omnimbus Law atau RUU Cipta Lapangan Kerja, yang merupakan roadmap inti pemerintahan Jokowi dalam rangka pemulihan ekonomi, malah ditolak oleh Bank Dunia. Dalam sebuah laporan Bank Dunia menyatakan Omnibus Law merugikan ekonomi. Proposal Omnibus Law yang bertujuan
Sunday 9 Aug 2020, 2 : 37 pm
Gojek akan memiliki 52 persen saham, sementara Tokopedia akan memiliki 48 persen saham. Gojek dan Tokopedia membentuk Go To sebagai holdingnya.
·

Ekonomi Indonesia Masuk Resesi

Oleh: Salamuddin Daeng Sebetulnya, sejak tahun 2019, ekonomi Indonesia sudah menuju resesi. Pertumbuhan ekonomi yang stagnan dan cenderung menurun. Seharusnya sejak 2019 tersebut pemerintah harus terfokus membenahi ekonomi pada lapisan bawah masyarakat kita, yakni petani, UMKM, koperasi, memperkuat daya beli melalui instrumen
Wednesday 5 Aug 2020, 6 : 05 pm

Omnibus Law Bahayakan Investasi Berkelanjutan di Indonesia

JAKARTA-Koalisi masyarakat sipil Indonesia mengingatkan bahwa undang-undang dan peraturan Indonesia saat ini sulit untuk mematuhi perlindungan lingkungan dan sosial yang diterima secara global, termasuk standar khusus yang diadopsi oleh lembaga pembiayaan besar. Hal tersebut disampaikan dalam surat terbuka peringatan investasi (investment warning)
Monday 13 Jul 2020, 10 : 29 pm

Batalkan Omnibus Law Secara Keseluruhan

JAKARTA-Indonesia for Global Justice (IGJ) bersama Kesatuan Perjuangan Rakyat (KPR) menggugat Negara (Pemerintah dan DPR) yang telah melakukan pembiaran terhadap tindakan sewenang-wenang terhadap hak buruh. Hal ini ditunjukan dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Negara sama sekali sangat bias kepentingan, seperti Omnibus Law
Saturday 2 May 2020, 11 : 09 am

Tunduk Pada WTO, Omnibus Law Ancam Kedaulatan Pangan

JAKARTA-Omnibus Law “melucuti” empat Undang-Undang (UU) penting sektor pangan. Keempat UU itu yaitu UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, UU No. 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, serta UU
Thursday 12 Mar 2020, 5 : 10 pm

Aktivitas Ekonomi Rebound Paska Covid-19 Mereda

Oleh: Andrian Tanuwijaya, Portofolio Manager – Equity PT Manulife Aset Manajemen Indonesia (MAMI) Pasar finansial global mencatatkan koreksi di tengah kekhawatiran penyebaran virus COVID-19. Bagaimana sesungguhnya dampak dari penyebaran virus terhadap ekonomi global dan domestik? Penyebaran virus ini berpotensi untuk memberi dampak
Friday 6 Mar 2020, 11 : 57 am

Menyoal Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja

Oleh: MH. Said Abdullah Pemerintah saat ini sedang merancang tiga Undang-Undang (UU) “sapu jagad” atau yang kita kenal dengan Omnibus Law. Satu dari tiga diantaranya yaitu Omnibus Law tentang Cipta Lapangan Kerja. Mungkin pemerintah tengah mencari eksperimen baru, dalam mendobrak hambatan yang
Tuesday 25 Feb 2020, 9 : 46 pm

RUU Sapu Jagat Memastikan Target Investasi ESDM Tercapai

JAKARTA-Investasi akan membuka lapangan kerja baru dan memicu penurunan angka kemiskinan yang sejak tahun 2018 untuk pertama kalinya menembus di bawah 10%. Investasi juga menjadi kunci suksesnya pembangunan, baik sumber daya manusia maupun infrastruktur. Investasi energi dan sumber daya mineral (ESDM) menjadi
Sunday 23 Feb 2020, 11 : 12 pm

RUU Omnibus Law Jadi Solusi Transformasi Struktur Ekonomi

JAKARTA-Pemerintah secara resmi menyerahkan naskah akademik RUU Omnibus law cipta lapangan kerja (Ciptaker) ke DPR RI. Sejumlah menteri hadir dalam penyerahan RUU tersebut, antara lain Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menkeu Sri Mulyani, Menaker Hj. Ida Fauziah, Menkumham Yasonna Laoly, Menteri ATR Sofyan
Wednesday 12 Feb 2020, 5 : 20 pm

Soal Omnibus Law, DPR: Mana Draft RUUnya?

JAKARTA-DPR menegaskan hingga hari ini belum meneirma draft RUU Omnibus law. Baik yang terkait dengan RUU Cipta Lapangan kerja maupun RUU Perpajakan. Karena itu jangan tuding DPR sembunyikan RUU tersebut. “Selama ini yang tertuduh RUU Omnibus law itu selalu DPR. Padahal kami
Tuesday 11 Feb 2020, 8 : 31 pm
Penurunan PMI-BI tersebut sejalan dengan kegiatan sektor Industri Pengolahan hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) yang sedikit terkontraksi di tengah kebijakan pembatasan mobilitas pada triwulan III 2021

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2019 Ditopang Permintaan Domestik

JAKARTA-Pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap berdaya tahan di tengah kinerja perekonomian dunia yang melambat. Data Bank Indonesia (BI) mencatat pertumbuhan ekonomi keseluruhan tahun 2019 tetap baik yakni 5,02%, meskipun lebih rendah dibandingkan dengan capaian tahun 2018 sebesar 5,17%. “Pertumbuhan ekonomi tersebut ditopang oleh
Thursday 6 Feb 2020, 8 : 12 pm

Taslim: Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Harus Didukung

JAKARTA-Wasekjen DPP Partai Nasdem Hermawi Taslim menegaskan, Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja harus diapresiasi dan didukung. Sebab, Indonesia membutuhkan perampingan peraturan agar tercipta iklim investasi yang akan membuka dan sekaligus mencipta lapangan kerja. Penegasan Taslim itu menanggapi RUU Omnibus Law Cipta Lapangan
Thursday 6 Feb 2020, 2 : 37 pm

Amandemen UUD 45 Lebih Utama Dibanding Omnibus Law

Oleh: Surya Fermana Omnibus law adalah metode membuat UU yang dapat menghapus UU lain yang tidak sesuai dirangkum dalam satu tujuan. Tujuan Omnibus Law pemerintah Jokowi adalah investasi besar-besaran. Cara pandangnya taruh permadani buat para oligarki singkirkan hal-hal yang merintangi. Negara bubar
Thursday 30 Jan 2020, 8 : 50 pm

Presiden Targetkan Omnibus Law Selesai Sebelum 100 Hari Kerja

JAKARTA-Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar naskah Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law dapat selesai dalam minggu ini. Kepala Negara juga menargetkan omnibus law ini selesai sebelum 100 hari kerja. “Target kita harus selesai sehingga saya minta ada time frame yang jelas, kemudian
Wednesday 15 Jan 2020, 6 : 32 pm

Kinerja Industri Manufaktur Bakal Melambung

JAKARTA-Menteri Perindustrian (Menperin), Agus Gumiwang Kartasasmita optimistis kinerja industri pengolahan nonmigas masih fase ekspansi pada triwulan I tahun 2020. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis guna memacu sektor manufaktur agar lebih berdaya saing global. “Contoh upayanya adalah menjaga ketersediaan bahan baku untuk
Wednesday 15 Jan 2020, 4 : 13 pm

Presiden Ingin Investor Dilayani Dengan Baik Agar Investasi Berbuah

JAKARTA-Presiden Joko Widodo ingin agar investasi-investasi yang datang ke Indonesia berbuah realisasi. Untuk itu, Presiden berpesan agar investor dilayani dengan baik. “Saya sudah titip, investor layani dengan baik. Tadi sudah diceritakan, banyak sebetulnya investor sudah masuk ke negara kita, tapi kita tidak
Wednesday 15 Jan 2020, 3 : 57 pm

BKPM-Kemenkop UKM Maksimalkan UKM

JAKARTA-Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menggandeng Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) guna mengoptimalkan partisipasi usaha kecil dan menengah dalam kegiatan investasi. Inisiatif itu dilakukan melalui pertemuan antara Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dan Menkop UKM Teten Masduki di Kantor Kemenkop UKM
Tuesday 7 Jan 2020, 12 : 40 pm

Tahun 2020, Kemenperin Bidik Industri Tumbuh 5,3%

JAKARTA-Pemerintah semakin fokus menggenjot kinerja industri manufaktur sebagai salah satu motor penggerak ekonomi nasional. Berbagai langkah strategis telah dijalankan guna meningkatkan daya saing sekaligus memperkuat strukturnya. “Maka tidak salah apabila pemerintah sekarang fokus untuk menumbuhkembangkan sektor industri manufaktur,” kata Menteri Perindustrian Agus
Monday 6 Jan 2020, 7 : 49 pm

Presiden Jokowi Minta Seluruh K/L Percepat Belanja Modal

JAKARTA-Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mengingatkan kepada seluruh Kementerian dan Lembaga (K/L) agar mempercepat belanja negara, terutama belanja modal. Hal ini penting mengingat berkontribusi menggerakkan perekonomian. Pasalnya, perekonomian domestik sedang menghadapi tekanan eksternal yang tidak ringan. “Sekali lagi, agar belanjanya dipercepat, usahakan
Monday 6 Jan 2020, 3 : 42 pm

Pemerintah dan DPR Berkomplot Dengan Pengusaha Bahas Omnibus Law

JAKARTA-Indonesia for Global Justice (IGJ) menilai pembahasan omnibus law sangat tidak demokratis, sebab tidak ada keterlibatan masyarakat sipil dan kalangan akar rumput. Pemerintah hanya melibatkan kelompok pengusaha, yang tentu dapat dipastikan RUU tersebut berpihak pada kepentingan mereka. Bahkan kepentingan rakyat kecil akan
Thursday 19 Dec 2019, 8 : 20 pm

Sosialisasi Omnibus Law Harus Cepat Agar Investor Masuk ke Daerah

JAKARTA-Menghadapi resesi ekonomi dunia yang makin dekat, tentu tidak hanya menyiapkan perangkat Omnibus Law semata. Namun perlu dibarengi pula dengan kesiapan SDM berintegritas dan moralitas yang tinggi. “Keseriusan birokrasi dalam menjalankan aturan Undang-Undang Omnibus Law sangat menentukan. Investor tentu akan melihat implementasi
Tuesday 10 Dec 2019, 9 : 50 pm

Demi Kesejahteraan, DPD Dukung Omnibus Law

JAKARTA-Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Pemerintah melakukan rapat kerja bersama membahas penyusunan Prolegnas RUU Tahun 2020 – 2024 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2020 hari Rabu (4/12/2019). Wakil Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin mengungkapkan rapat
Wednesday 4 Dec 2019, 8 : 24 pm

Jokowi Ajak Perusahaan Besar Korsel Bangun Ibu Kota Negara Baru di Kaltim

KORSEL-Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak para pimpinan atau Chief Executive Officer (CEO) perusahaan-perusahaan terkemuka Korea Selatan untuk bisa bekerja sama membangun ibu kota baru Indonesia yang akan dipindahkan dari Jakarta menuju ke Kalimantan Timur (Kaltim). Ajakan tersebut disampaikan Presiden Jokowi saat bertemu
Monday 25 Nov 2019, 2 : 41 pm

Pemerintah Siapkan ‘Omnibus Law’ Mempermudah Izin Usaha

JAKARTA-Pemerintah tengah menyiapkan Omnibus Law mengenai perizinan berusaha dalam upaya untuk mempermudah perizinan usaha dan investasi. “Omnibus Law itu perlu penegasan karena di dalam undang-undang kita selama ini terlalu banyak undang-undang yang sudah menyerahkan kewenangan itu ke menterinya langsung. Padahal izin itu
Thursday 26 Sep 2019, 5 : 06 pm