Suggestions

DPR - Page 2

PLN Harus Buka Penyebab Mangkraknya Proyek 6000 MW

JAKARTA-Target PLN membangunan pembangkit listrik 35.000 MW ternyata tak semuanya mulus. Bahkan ada pembangunan 6000 MW yang disinyalir tak berjalan sesuai rencana, alias mandeg. “Saya minta PLN buka-bukaan saja dan jangan ditutupi soal pembangunan pembangkit 6000 MW. karena sampai hari ini tidak
Monday 3 Feb 2020, 6 : 30 pm

Penyelesaian Jiwasraya, Panja: Pemerintah-DPR Jamin Dana Nasabah

JAKARTA-Pemerintah dan DPR RI menjamin sepenuhnya dana nasabah Asuransi Jiwasraya. Sehingga nasabah tak perlu cemas dengan keberadaan dananya, baik yang sudah jatuh tempo maupun yang belum. “Dari berbagai opsi yang dibuat pemerintah, Panja Jiwasraya mengapresiasi dan optimis bahwa opsi-opsi itu bisa jadi
Friday 31 Jan 2020, 2 : 10 pm

Gara-Gara Sampah Impor, Permendag 31/2009 Minta Dicabut

JAKARTA-Masalah impor sampah menjadi sorotan Komisi VI DPR, apalagi belum lama ini ditemukan beberapa kontainer sampah dari luar negeri di Pelabuhan Tanjung Priok. Demi menjaga lingkungan dan kelestarian alam, maka DPR meminta agar Permendag itu dievaluasi. “Soal impor sampah ini menabrak dua
Thursday 30 Jan 2020, 5 : 47 pm

Sulit Asabri Gabung BPJS Ketenagakerjaan, Martin: Beda Nature

JAKARTA-Kalangan DPR menilai sulit menggabungkan Asabri dengan BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini lantaran kedua lembaga tersebut memiliki peran yang sangat berbeda. “Ini beda nature, tentu akan sulit meleburkannya di lapangan. Karena BPJS Ketenagakerjaan itukan sifatnya bukan perusahaan investasi,” kata Wakil Ketua Komisi VI
Tuesday 28 Jan 2020, 6 : 43 pm

DPR Cemas Pendidikan Non Formal Tak Terurus

JAKARTA-Masyarakat dan pegiat pendidikan mempertanyakan kebijakan penghilangan nomenklatur pendidikan masyarakat (Dikmas) dan kesetaraan. Tentu saja hal ini akan berdampak munculnya dikotomi antara pendidikan formal dan non formal. “Kami juga menyesalkan kenapa tidak ada pembahasan pada saat rapat kerja (raker) dengan DPR RI
Thursday 23 Jan 2020, 2 : 07 pm

Korupsi Jiwasraya, DPR: Pelaku Lainnya Harus Dijerat Hukum

JAKARTA-Anggota Komisi III DPR N.M Dipo Nusantara menegaskan kasus korupsi asuransi PT Jiwasraya harus dibuka sejelas-jelasnya. Karena itu DPR minta Kejaksaan Agung (Kejakgung) tidak hanya menangkap lima orang itu saja, namun berani menangkap yang lainnya. “Kejakgung jangan ragu menetapkan tersangka yang lain.
Thursday 23 Jan 2020, 1 : 03 pm
·

Nasib 1.800 Orang Guru Honorer di Tangsel Terancam

TANGERANG-Sebanyak 1.800 tenaga pendidik honorer di Kota Tangerang Selatan (Tangsel), terancam tak memperoleh pekerjaan pasca kesepakatan Pemerintah dan DPR RI terkait perekrutan tenaga honorer pada institusi pemerintah. “Sekarang ini ada 1.800 tenaga pendidik berstatus honorer di Sekolah Negeri di Tangerang Selatan,” ungkap
Wednesday 22 Jan 2020, 12 : 49 pm

Pemerintah dan DPR Berkomplot Dengan Pengusaha Bahas Omnibus Law

JAKARTA-Indonesia for Global Justice (IGJ) menilai pembahasan omnibus law sangat tidak demokratis, sebab tidak ada keterlibatan masyarakat sipil dan kalangan akar rumput. Pemerintah hanya melibatkan kelompok pengusaha, yang tentu dapat dipastikan RUU tersebut berpihak pada kepentingan mereka. Bahkan kepentingan rakyat kecil akan
Thursday 19 Dec 2019, 8 : 20 pm

Presiden Optimistis Konsep Ibu Kota Baru Akan Berhasil

BALIKPAPAN-Presiden Joko Widodo optimistis konsep pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur akan berhasil meskipun daerah tersebut memiliki kondisi geografis yang menantang berupa bukit-bukit. Menurutnya, hal tersebut justru akan menjadi daya tarik tersendiri bagi para arsitek yang akan merancang ibu kota negara.
Wednesday 18 Dec 2019, 2 : 02 pm

DPR: Genjot PNBP Agar Kurangi Beban Shortfall

JAKARTA-Perlambatan ekonomi dunia berdampak pada dunia usaha. Sehingga penerimaan sektor pajak menjadi berkurang. Oleh karena itu untuk mengurangi beban short fall yang mencapai Rp300-Rp400 Triliun pada 2019. Maka Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bisa menjadi prioritas di masa depan. “PNBP dari sektor
Tuesday 17 Dec 2019, 7 : 05 pm

Kasus Asuransi Jiwasraya, DPR Siap Bentuk Pansus

JAKARTA-Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendorong pembentukan panitia khusus (pansus) sebagai respon terhadap persoalan yang membelit Jiwasraya. Jiwasraya adalah BUMN plat merah yang bergerak di bidang perasuransian yang tengah dilanda gagal bayar terhadap para pemegang polisnya. “Pansus kita dorong karena kondisi di Jiwasraya
Tuesday 17 Dec 2019, 3 : 14 pm

MPR Harus Kembalikan Pancasila Jadi Asas Tunggal

Oleh: Tom Pasaribu Dicabutnya TAP MPR No II/MPR/1978 Pancasila sebagai asas tunggal membuat negara tidak memiliki dasar serta menganulir berlakunya UUD 1945. Sebab Pancasila dicantumkan dalam mukadimah UUD 1945 yang disahkan dan dinyatakan sah sebagai dasar negara Indonesia merdeka pada tanggal 18
Monday 9 Dec 2019, 5 : 18 pm

Jiwasraya Rugi Rp16 Triliun, Komisi VI DPR Siap Panggil Meneg BUMN

JAKARTA-Kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang mengalami kerugian sekitar Rp16 Triliun perlu segera dicarikan solusinya. Pemerintah, khususnya Meneg BUMN tidak boleh lepas tangan begitu saja. Pasalnya ada ribuan nasabah yang menunggu hak-haknya untuk dikembalikan. “Komisi VI DPR harus memanggil para Direksi PT
Wednesday 4 Dec 2019, 6 : 17 pm
·

MPR Sarankan GBHN Dibuat Semacam Undang-Undang

JAKARTA-Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga tinggi negara tidak bisa membuat garis-garis besar haluan negara (GBHN). Karena posisi dan kedudukan MPR sama dengan presiden, bukan sebagai mandataris. “Jadi tidak mungkin MPR membuat GBHN yang kemudian harus dilaksanakan oleh Presiden,” kata Ketua Fraksi
Monday 18 Nov 2019, 6 : 06 pm

Presidium FPPS Desak DPR Bahas Pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa

JAKARTA-Kordinator Presidium Forum Pemekaran Pulau Sumbawa (FPPS) , Azwar mendesak DPR RI agar segera membahas kembali rencana pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa yang tertunda pembahasan sejak kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Menurutnya Pulau Sumbawa sudah masuk sebagai daerah yang sudah layak dimekarkan. Bahkan
Saturday 19 Oct 2019, 7 : 35 pm

Pemerintah Harus Prioritaskan Industri Manufaktur

BALI-Pertumbuhan ekonomi Indonesia diharapkan kuat dan tidak terpengaruh tekanan ekonomi global. Karena itu pemerintah perlu memprioritaskan pembangunan, pengembangan dan peningkatan industri manufaktur. Pasalnya bahan baku diubah menjadi barang jadi dalam skala yang besar. “Kita terlalu mengandalkan pada industri yang berdasarkan kepada hasil
Wednesday 19 Dec 2018, 1 : 57 pm

Prabowo Dikibuli Ratna, Apa Kata Dunia?

JAKARTA-Kasus Ratna Sarumpaet mengejutkan banyak pihak. Bahkan elit politik Gerindra pun ditipunya. Anehnya, sekelas Prabowo tak mampu mengontrol manuver anak buahnya. “Mantan jenderal, pastinya punya intelejen yang mumpuni dong,” kata Ketua DPP Partai Hanura Inas Nasrullah Zubir dalam siaran persnya di Jakarta,
Thursday 4 Oct 2018, 12 : 30 pm
·

PAN: Citra DPR Berada di Ujung Tanduk

JAKARTA – Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno mengaku citra parlemen makin terpuruk setelah Ketua DPR Setya Novanto ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena kasus e-KTP. Untuk itu, PAN berharap sosok yang ditunjuk menggantikan Setya Novanto sebagai Ketua DPR RI dapat memperbaiki
Friday 24 Nov 2017, 7 : 54 pm
·

Holding Tambang Resmi Mulai Awal Desember 2017

JAKARTA-Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengatakan Holding BUMN Tambang akan resmi efektif mulai akhir November 2017. Kegiatan holding ini akan efektif setelah akta inbreng (pengalihan saham) ditandatangani oleh Menteri BUMN. “Tanda tangan akta inbreng bisa hari ini atau Senin (27/11) tapi
Friday 24 Nov 2017, 3 : 59 pm
·

DPR: Pemkab Tangerang Lempar Tanggung Jawab Soal Pabrik Mercon

JAKARTA-Kalangan DPR mempertanyakan lemahnya peran daerah dalam mengawasi perizinan pabrik Mercon, PT Panca Buana Cahaya Sukses (PBCS). Pemerintah Kabupaten Tangerang dinilai tak maksimal alias abai dalam melakukan pengawasan. “Seolah saling melempar tanggung jawab. Yang jadi pertanyaan, apa benar sampai saat ini ada
Tuesday 31 Oct 2017, 12 : 07 pm

Pelaksanaan Subdisi Tertutup Elpiji 3 Kg Harus Diawasi

JAKARTA-Pemerintah berencana melakukan subsidi tertutup terhadap gas elpiji 3 kg.  Dengan begitu, maka gas elpiji 3 kg hanya dijual kepada masyarakat miskin, alias tidak dijual bebas. “Perlu kecermatan data, makanya data warga masyarakat miskin harus jelas, tidak boleh sembarangan,” kata anggota Komisi
Wednesday 11 Jan 2017, 2 : 36 pm
·

DPR: Gugatan Penolak Pabrik Semen Rembang Terbantahkan

TUBAN-Ketua Komisi VI DPR RI, Teguh Juwarno, mengatakan gugatan yang dilakukan oleh LSM dan segelintir orang terhadap pembangunan pabrik PT Semen Indonesia di Rembang seharusnya tidak terjadi. Hal tersebut diungkapkannya saat melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke pabrik Semen Indonesia di Tuban Jawa
Sunday 27 Nov 2016, 7 : 46 pm

DPR Dukung PT. Semen Indonesia Lanjutkan Upaya Hukum

JAKARTA-Ketua Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Teguh Juwarno memastikan parlemen mendukung beroperasinya kembali pabrik PT Semen Indonesia di Rembang sesuai rencana investasi semula.  “Parlemen dalam hal ini memberikan dukungan politik agar pabrik PT Semen Indonesia di Rembang bisa beroperasi kembali. Untuk itulah kami
Thursday 20 Oct 2016, 5 : 34 pm
·

Adies Kadir: DPR Harus Rehabilitasi Nama Setya Novanto

JAKARTA-Wasekjen DPP Partai Golkar Adies Kadir mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengembalikan nama baik Ketua umum Partai Golkar Setya Novanto terkait rekaman yang dinilai illegal soal “Papa Minta Saham”. Alasannya Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan Novanto tersebut. Padahal akibat rekaman
Wednesday 7 Sep 2016, 11 : 41 pm
SUDIRMAN SAID
·

DPR Kecam Menteri ESDM Terkait Rencana IPO Freeport

JAKARTA-Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said mengajak PT Freeport Indonesia (PTFI) untuk melakukan pencatatan saham perdana di pasar modal atau initial public offering (IPO). Langkah IPO itu dianggapnya sangat positif dan transparan. “IPO merupakan jalan terbaik, karena lebih transparan
Tuesday 1 Dec 2015, 11 : 17 pm

15 K/L Tak Gunakan Dana Optimalisasi Rp 4,4 T Sesuai Kriteria

JAKARTA-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan kajian tentang penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan fokus utama soal dana optimalisasi. Berdasarkan kajian itu, ditemukan setidaknya enam titik potensi korupsi ‎terkait pengalokasian dan penggunaan Dana Optimalisasi di 15 Kementerian/Lembaga (K/L). Demikian disampaikan
Monday 1 Dec 2014, 7 : 54 pm
·

Politik Uang Harus Masuk Tipikor

JAKARTA-Sistem pemilu ke depan harusnya memasukkan politik uang sebagai tindak pidana korupsi. Sehingga pelanggaran pemilu khususnya terkait money politics bisa diusut tuntas. “Politik uang harus diundangkan menjadi tindak pidana korupsi. Sehingga  jika terbukti keanggotaannya sebagai DPR bisa dibatalkan,” kata  Koordinator Indonesia Corruption
Wednesday 14 May 2014, 7 : 24 pm

Boediono Makin Mulia Jika Datang

Oleh: Bambang Soesatyo BELUM satu institusi pun bisa mempertanggungjawabkan atau menjelaskan sebab musabab gelembung dana talangan Bank Century. Dalam konteks itulah Tim Pengawas (Timwas) DPR untuk kasus Bank Century memanggil  mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) Boediono, kini Wakil Presiden. Dia yang bersikukuh
Monday 23 Dec 2013, 1 : 21 pm

Abdilla Fauzi: Indonesia Bisa Jadi Sumbu Ekonomi Dunia

JAKARTA-Pemerintah harus melakukan transformasi struktural agar penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat dilakukan secara optimal. Sebab, rendahnya daya serap APBN berpotensi menghilangkan peluang pertumbuhan ekonomi di Indonesia. “Saya berpendapat, yang harus dibenahi sekarang ini adalah kualitas belanja negara. Perbaikan bisa
Thursday 15 Aug 2013, 2 : 45 pm
1 2