Politik - Page 39

JAKARTA-Kegaduhan politik selama tahun 2015 pada cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif telah menguras energi bangsa Indonesia. Direktur Eksekutif Respublica Political Institute (RPI), Benny Sabdo menegaskan banalitas korupsi dan miskinnya etika publik di negeri ini telah merusak tatanan demokrasi. “Saya merefleksikan demokrasi Indonesia

JAKARTA-Belajar dari pelaksanaan Pilkada 2015, kewenangan sengketa Pencalonan dalam Pilkada tidak diberikan kepada Panwaslu Kabupaten-Kota karena masa kerja mereka bersifat sementara (adhoc). Seluruh sengketa pencalonan baik pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota semestinya diserahkan kepada Bawaslu Provinsi yang secara kelembagaan sudah bersifat mandiri

JAKARTA-Salah satu partai politik dari negara tetangga, Timor Leste, Bloku Unidade Popular (BUP) menyambangi Indonesia untuk belajar berpolitik, terutama dalam aspek demokrasi, terhadap Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). PKB sendiri di Timor Leste cukup populer karena sosok pendiri PKB, KH Abdurrahman Wahid alias

JAKARTA-Nasib Koalisi Merah Putih (KMP) benar-benar tragis. Soliditas diantara partai-partai pendukungnya mulai berantakan. Satu per satu, partai pendukung KPM mulai merapat ke barisan pendukung pemerintah. Sebut saja, Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN).

PALEMBANG-Kapolda Sumatera Selatan (Sulsel), Irjen Pol Iza Padri menegaskan kepolisian tak segan-segan akan menangkap jika memang terdapat peredaran narkoba yang dibalut dengan politik. “Kepolisian akan menindaklanjuti adanya pergeseran politik, dari yang sebelumnya politik uang, telah beralih ke politik narkoba. Terutama daerah-daerah yang

PALEMBANG-Masyarakat diminta mewaspadai modus baru menjelang Pilkada serentak 9 Desember 2015. Selain politik uang (money politik), politik narkoba juga akan dipakai dalam pesta demokrasi rakyat ini. “ Ada indikasi pergeseran metodologi atau modus baru yang tumbuh menjelang perhelatan akbar pilkada,” ujar Ketua

JAKARTA-Survei nasional Poltracking Indonesia menempatkan PDI Perjuangan sebagai pemenang jika pemilu legislative (pileg) digelar saat ini, Dari jumlah responden 1200 orang sebanyak 20.26 % publik memilih PDI Perjuangan. Partai Gerindra berada diposisi kedua dengan raihan dukungan sebanyak 13.63%. Sementara diurutan berikutnya Partai

JAKARTA-PDI Perjuangan menjadikan momentum satu tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) untuk menegaskan komitmennya di dalam perjuangan mewujudkan Trisakti. Yakni perjuangan untuk mewujudkan pemerintah berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian secara budaya. Konsep Trisakti itu juga yang akan terus menjadi

JAKARTA-Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materi Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada) .

JAKARTA-Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian uji materi calon tunggal Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. MK mempersilakan daerah yang hanya memiliki calon tunggal untuk menyelenggarakan Pilkada serentak pada Desember 2015. “Mahkamah menyatakan mengabulkan permohonan

JAKARTA-Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus berharap agar kasus dugaan ijasah palsu milik anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak boleh  didiamkan atau dipetieskan. Sebab, penggunaan ijasah palsu bagi seorang pejabat publik setara dengan “aib”. Menurutnya, DPR pengguna ijasah paslu

JAKARTA-Presiden Joko Widodo memanggil Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshidiqie untuk meminta informasi mengenai persiapan-persiapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak, yang akan dilaksanakan awal Desember mendatang. “Saya tadi melaporkan bahwa persiapan Pilkada serentak ini sudah berlangsung dengan baik meskipun

JAKARTA-Teten Masduki mengaku tidak mengetahui prihal penunjukannya dirinya menjadi Kepala Staf Kepresidenan (KSP) menggantikan pososi Luhut Binsar Pandjaitan yang kini menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam). Tim Komunikasi Presiden itu baru mengetahui rencana pelantikannya pada pukul 08.00 WIB

JAKARTA-Teka-teki mengenai siapa yang ditunjuk menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP) terjawab sudah. Presiden Joko Widodo secara resmi melantik Teten Masduki, yang sebelumnya menjabat sebagai Tim Komunikasi Presiden, sebagai Kepala Staf Kepresidenan menggantikan Luhut Pandjaitan yang telah dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang

JAKARTA-Presiden Joko Widodo belum mengambil sikap apapun terkait dengan masih adanya beberapa calon tunggal dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di sejumlah daerah, meski masa pendaftarannya sudah diperpanjang beberapa kali. Sikap kehati-hatian pemerintah ini ditempuh dengan pertimbangan munculnya calon tunggal dalam pemilihan

JAKARTA-Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada dan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Parpol) memang perlu diperbaiki secara total. Tetapi revisi UU itu seharusnya bersifat solutif dan tidak bersifat reaktif seperti sekarang ini. Anggota Komisi II DPR RI

JAKARTA-Presiden Joko Widodo masih mempertimbangkan tingkat kegentingan untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Pilkada serentak. “Konsep Perppu sudah disiapkan, namun Presiden sedang mempertimbangkan kegentingannya. Jadi, saat ini masih memantau sampai verifikasi pasangan calon terakhir,” ujar Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

JAKARTA-Kalangan DPR mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar pendaftaran calon kepala daerah dalam pilkada serentak untuk 7 daerah diperpanjang hingga tiga bulan. Alasannya calon tunggal membahayakan demokrasi. “Misalnya saja, sekarang memakai Perppu, tujuh daerah kemudian menggunakan aturan baru ini, tapi pada masa

JAKARTA-Mahar politik kini menjadi momok bagi calon kepala daerah sebenarnya bisa dikurangi. Salah satu caranya dengan memberi subsidi untuk partai politik. “Dengan cara itu, maka tidak alasan bagi parpol tidak memiliki dana. Saya mendukung pemberian dana subsidi parpol ini,” kata peneliti Lembaga

JAKARTA-Presiden Joko Widodo menggelar Rapat Terbatas (Ratas) mengenai Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di kantor Presiden, Jakarta, Selasa (4/8). Namun Ratas ini belum mengambil keputusan terkait 7 (tujuh) daerah yang hanya memiliki satu pasang calon (calon tunggal) kepala daerah. Rapat terbatas itu dihadiri

JAKARTA-Komisi Pemilihan Umum (KPU) akhirnya terpaksa menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala daerah (Pilkada) serentak 2015 untuk 7 daerah. Keputusan ini ditempuh setelah 7 daerah ini pasangan calonnya masih kurang dari dua pasangan calon kepala daerah alias calon tunggal. Peneliti Senior Forum Masyarakan Peduli

JAKARTA-Koordinator Nasional Barisan Muda Nahdlatul Ulama (BMNU) Maksum Zuber berharap Muktamar NU ke 33 melahirkan rekomendasi agar NU memisahkan diri (firok atau talak 3) secara tegas dengan partai politik. “Langkah itu harus diikuti dengan memecat pengurus NU pada semua tingkatan yang merangkap