Keuangan - Page 117

JAKARTA-Paket kebijakan ekonomi kelima yang menawarkan insentif pajak penghasilan (PPh) final dari tarif normal 10 persen menjadi 3 persen jika melakukan revaluasi aset hingga akhir tahun disambut baik PT Aneka Tambang (Persero) Tbk. (ANTM). Untuk itu, pihaknya telah menyiapkan semuanya dalam rangka

JAKARTA-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bekerjasama dengan Islamic Development Bank dan World Bank Group serta Swiss Confederation State Secretariat for Economic Affairs (SECO) akan menyelenggarakan OJK International Conference on Islamic Finance di Kempinski Grand Ballroom, Jakarta pada tanggal 12-13 November 2015. Direktur Internasional

JAKARTA-PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) mengaku beberapa proyek infrastruktur yang tengah dibangun tak terlalu terganggu ditengah ditundanya kucuran Penyertaan Modal Negara (PMN) dalam APBN 2016 nanti. Perseroan tetap menggarap proyek strategis tersebut dengan mengandalkan sumber dana lain. Demikian disebutkan oleh Direktur

JAKARTA-Potensi sektor kelautan dan perikanan (KP) masih sangat menjanjikan untuk disentuh sektor keuangan. Apalagi berdasar data yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), rasio kredit macet atau non performing loan (NPL) sektor ini hanya 2,1 persen lebih rendah dari NPL industri perbankan

JAKARTA-Anggota Komisi XI DPR, Andreas Eddy Susetyo mengharapkan pembiayaan ke sektor kelautan dan perikanan lebih difokuskan ke para nelayan. Bukan lagi ke kalangan pengusaha perikanan atau para pemilik kapal. Karena dengan langsung menyentuh pihak nelayan akan meningkatkan kesejahteraan hidup mereka. “Kita mendorong

JAKARTA-Deputi Komisioner Pengawas Perbankan OJK, Mulya E Siregar menjukkan optimismenya kucuran pembiayaan di sektor kelautan dan perikanan (KP) dalam program Jangkau, Sinergi, dan Guideline (Jaring) dapat menembus angka Rp7,2 triliun hingga akhir tahun. Angka itu berasal dari pembiayaan delapan bank dan konsorsium

JAKARTA-Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengumumkan total Bank Perkreditan Rakyat (BPR)/BPR Syariah peserta penjaminan pada akhir semester I 2015 mencapai 1801 bank. Terdiri dari 1640 BPR dan 161 BPRS. Jumlah populasi BPR/BPRS yang terbesar berlokasi di Jawa Timur (354 bank) dengan nilai simpanan

JAKARTA-Calon kuat Direktur Utama PT Sugih Energy Tbk (SUGI), Muhammad Husein menantang manajemen SUGI untuk agresif ketika dirinya menjadi orang nomor satu di perseroan tersebut. Untuk itu, tekadnya ingin menjadikan SUGI tak hanya sebagai perusahaan migas tapi juga perusahaan energi. “Saya mau

JAKARTA-Insentif pajak penghasilan (PPh) final korporasi dari 10 persen menjadi 3 persen jika melakukan revaluasi aset hingga akhir 2015, dianggap kebijakan yang positif oleh PT Semen Indonesia Tbk (SMGR). Meski begitu, PT Semen Indonesia masih belum tertarik untuk melakukan revaluasi aset atau

JAKARTA-Salah satu anggota World Bank Group, The International Finance Corporation (IFC) dan Citi menandatangani fasilitas risk-sharing senilai USD 1,2 miliar untuk membantu menstimulasi perdagangan di negara-negara berkembang (emerging markets) serta membantu pertumbuhan ekonomi. Penandatanganan kerjasama merupakan kelanjutan dari dua fasilitas sebelumnya, yang

MEDAN-Tingkat inklusi keuangan di Indonesia masih sangat rendah jika dibandingkan negara-negara tetangga di Asia Tenggara. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan inklusi keuangan secara nasional baru mencapai 59,7%. Angka ini sangat kecil dibanding dengan inklusi keuangan di Singapura 96%, Malaysia 81%, dan

JAKARTA-Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Tranmigrasi (Kemendesa PDTT) Marwan Jafar mengatakan, lebih dari 80% Dana Desa telah disalurkan dari Anggaran Belanja Negara (APBN) ke kas Kabupaten/kota untuk diteruskan ke rekening desa-desa. Dari Rp20.661.700.629.357 (20,66 triliun) dana desa yang dialokasikan dalam APBN

JAKARTA-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat jumlah rekening program Simpanan Pelajar (Simpel) baik yang konvensional dan syariah telah mencapai 117.911 rekening atau 117,9% persen. Angka ini melampaui  target 2015 sebanyak 100.000 rekening sejak dilakukannya aktivasi program tabungan SimPel/SimPel iB pada 8 September 2015.

JAKARTA-Presiden Joko Widodo mendorong agar posisi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diperkuat sehingga menjadi besar. Penguatan BUMN ini bisa dilakukan melalui holdingisasi ataupun join venture, entah membangun holding atau sub holding. “Itu saya kira urusan di Menteri BUMN. Tetapi saya ingin agar

JAKARTA-Pemerintah mengeluarkan kebijakan pemangkasan tarif pajak penghasilan (PPh) final menjadi 3 persen dari yang semula 10 persen. Kebijakan relaksasi PPh final ini dibarengi dengan kebijakan revaluasi asset Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan perusahaan swasta. Dirjen Pajak Sigit Priadi Pramudito menegaskan, kebijakan

JAKARTA-Sebagai bentuk dukungan terhadap kinerja perusahaan baik itu BUMN maupun swasta, pemerintah mengeluarkan kebijakan pemangkasan tarif pajak penghasilan (PPh) final menjadi 3% dari yang semula 10%. Langkah otoritas pajak ini dilakukan menyusul lesunya kondisi perekonomian serta bagian dari program pembinaan kepada perusahaan