Makroekonomi - Page 260

Sebas Salang: APBD NTT Harus Digenjot Hingga Rp 25 Triliun

JAKARTA – Bakal Calon Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (Bacawagub NTT), Sebastian Salang, mengatakan kondisi keuangan Provinsi NTT saat ini sudah sangat kritis. Karenanya, permasalahan yang luar biasa ini harus segera mendapatkan perhatian dan solusi yang tepat. Hal tersebut disampaikan Sebastian Salang
Monday 15 Apr 2024, 3 : 15 pm

Pemimpin Bangsa Harus Cermat Kelola APBN

JAKARTA-Pemimpin bangsa harus cermat mengelola dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (ABPN). Hal ini semata-mata demi kesejahteraan rakyat. “Pemimpin itu tak hanya presiden dan wapres, melainkan DPR, DPD, DPRD dan semua pejabat daerah adalah pemimpin bangsa, yang setiap tahunnya siap mengelola keuangan
Monday 22 Oct 2012, 9 : 10 am

DPD: Hentikan Monopoli Daging Sapi

JAKARTA-Dalam masalah harga kebutuhan pokok masyarakat, tidak boleh ada monopoli. Baik oleh kepentingan pengusaha maupun negara, sehingga masyarakat konsumen tidak dirugikan. Hal itu karena setiap menjelang lebaran Idul Fitri maupun Idul Adha, harga daging selalu naik dan tak terkendali. Harga daging yang
Thursday 18 Oct 2012, 8 : 04 am

Dorong Peningkatan Wirausaha, UKM Jangan Dipajaki

JAKARTA-Pemerintah tetap berharap pengusaha kecil, alias UMKM tak kena pajak penghasilan (PPh). Oleh karena itu sebaiknya fokus pada pengusaha besar. “Yang miliaran itu yang dikejar silahkan saja. Yang dijaga yang kecil-kecil saja,” kata Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Syarif Hasan
Thursday 18 Oct 2012, 7 : 57 am
Neraca perdagangan Indonesia pada Januari-September 2021 secara keseluruhan mencatat surplus 25,07 miliar dolar AS, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan capaian pada periode yang sama tahun 2020 sebesar 13,35 miliar dolar AS

Ekspor Indonesia Tumbuh Tinggi

JAKARTA– Langkah pemerintah Indonesia melakukan diversifikasi ekspor ke pasar-pasar baru non-tradisionil telah mulai membuahkan hasil positif. Ekspor RI ke negara-negara emerging terus tumbuh tinggi melebihi pertumbuhan ke pasar-pasar ekspor tradisional seperti Jepang dan Amerika Serikat. Menurut data Kementerian Perdagangan, ekspor Indonesia ke
Tuesday 16 Oct 2012, 12 : 39 pm

Kenaikan Harga BBM Tak Perlu Persetujuan DPR

JAKARTA- Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Bambang P.S. Brojonegoro, mengatakan pada RUU APBN 2013 tidak ada lagi pasal yang mengharuskan pemerintah meminta persetujuan DPR bila akan menaikkan harga BBM. Dengan demikian pemerintah kembali memperoleh kembali apa yang memang sudah seharunya
Tuesday 16 Oct 2012, 12 : 30 pm
Pajak Impor

Banyak Konsultan Pajak Nakal Rugikan DJP

JAKARTA-Salah satu alasan kecilnya tax ratio memang banyak penyebabnya. Bisa karena jumlah wajib pajak (WP) yang masih rendah, penghitungan pajak yang hanya menghitung penerimaan pajak pusat, tanpa melibatkan pajak daerah, juga disebabkan oleh banyaknya konsultan pajak yang nakal. Mereka justru membantu para
Wednesday 10 Oct 2012, 5 : 05 pm

BUMN Harus Kelola Blok Mahakam

JAKARTA-Lembaga kajian energi dan sumber daya mineral, Indonesian Resources Studies (IRESS) meminta agar pemerintah dan DPR memutuskan status kontrak kerjasama (KKS) ladang gas Blok Mahakam yang dikuasai Total E&P Indonesia bersama Inpex Corporation. “Untuk mencapai kemandirian dan ketahanan energi nasional, maka pengelolaan
Wednesday 10 Oct 2012, 5 : 02 pm

Sejumlah Negara Akan Tinggalkan Zona Euro

JAKARTA-Ketidakpastian penyelesaian krisis utang di Eropa diyakini akan memaksa satu atau beberapa negara untuk meninggalkan mata uang tunggal yang beranggotakan 17 negara. Sejumlah kalangan menilai bahwa situasi ini bakal terjadi, mengingat beberapa negara tidak akan mampu untuk bersaing di tengah laju konsolidasi
Sunday 7 Oct 2012, 2 : 13 pm

Spanyol Siap Terima Bailout, Jerman Isyaratkan Penundaan

JAKARTA-Pemerintah Spanyol sedianya akan meminta bailout untuk membantu keuangan negara pada pekan depan, namun justru mengisyaratkan penundaan bantuan tersebut. Hal ini seperti dikemukakan salah seorang pejabat Bank Sentral Eropa (ECB) pada Senin ini. Sejak Eropa mengalami krisis utang pada tiga tahun terakhir,
Sunday 7 Oct 2012, 2 : 01 pm
APBN

Penyusunan ABT dan APBN P Rawan Penyimpangan

JAKARTA-Publik diminta mengkritisi proses penyusunan dan pengesahan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) maupun APBN Perubahan karena berpotensi rawan penyimpangan. “ABT maupun APBN Perubahan itu kan anggaran atau kegiatan yang tidak direncanakan jauh hari. Kalau yang direncanakan jauh hari itu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
Sunday 7 Oct 2012, 1 : 55 pm
mahendra siregar

Setiap Tahun, Kelas Menengah Indonesia Tumbuh 7 %

JAKARTA-Wakil Menteri Keuangan, Mahendra Siregar mengatakan, jika setiap tahun pertumbuhan kelas menengah mengalami pertumbuhan sebesar 7 persen, maka dalam kurun 18 tahun ke depan angka middle class Indonesia akan mencapai 170 juta orang. “Kalau minimal kita tumbuh 5-6 persen atau sesuai target
Friday 5 Oct 2012, 10 : 05 am
mahendra siregar

Fase Pembalikan Ekonomi Global Akan Terjadi di 2018

JAKARTA-Wakil Menteri Keuangan, Mahendra Siregar mengungkapkan, fase pembalikan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi global baru akan terjadi pada 2018. “Sangat masuk akal apa yang dikatakan Chief Economist IMF Olivier. Dalam waktu sepuluh tahun ke depan, pembalikan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi global baru akan terjadi,” kata
Friday 5 Oct 2012, 9 : 59 am

Birokrat Dinilai Hambat Pengentasan Kemiskinan

JAKARTA-Pengentasan kemiskinan seharusnya mencapai angka significan. Namun kenyataannya target pencapaian MDGs masih terhambat. Dalam pelayanan publik di sektor kesehatan dasar, penyediaan air bersih, kebersihan, dan transportasi umum masih jauh dari kebutuhan masyarakat pendapatan menengah. Kinerga Indonesia dalam pencapaian 12 sasaran Pembangunan Milenium
Wednesday 3 Oct 2012, 9 : 20 am

Jumlah Pemda Meraih Opini WTP Meningkat

JAKARTA-Jumlah pemerintah daerah (pemda) yang memperoleh opini terbaik yakni  Wajar Tanpa Pengeculaian (WTP) meningkat. Dari hasil pemeriksaan BPK semester 1 tahun 2012 terdapat 67 pemerintah daerah yang memperoleh opini WTP atas audit laporan keuangan. Menurut Ketua BPK, Hadi Poernomo dalam penyampaian ikhtisar
Tuesday 2 Oct 2012, 1 : 57 pm

Perjalanan Dinas Fiktif & Ganda Rp 77 Miliar

JAKARTA-Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan 702 kasus ketidakpatuhan terhadap perundang- undangan dengan nilai potensi kerugian negara mencapai Rp 5,26 triliun. Temuan ini terungkap saat BPK melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas 81 entitas dalam pemeriksaan semester I tahun 2012. “Dari total temuan
Tuesday 2 Oct 2012, 1 : 21 pm

Banggar DPR Minta Usulan Anggaran di RAPBN 2013 Ditambah

JAKARTA-Badan Anggaran DPR meminta agar Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menambahkan besaran anggaran yang diusulkan dalam RAPBN 2013. Hal ini seperti disampaikan Ketua Banggar DPR, Ahmadi Noor Supit dalam Rapat Kerja Banggar DPR dengan Kemenko Perekonomian, Kemenko Polhukam dan Kemenko Kesejahteraan tentang Pembahasan
Monday 1 Oct 2012, 9 : 37 am

Pemerintah Tolak Utang Jepang

JAKARTA-Pemerintah menolak usulan Japan Bank for International Co-operation (JBIC) untuk membangun Jembatan Selat Sunda (JSS), mengingat pembangunan proyek mercusuar itu akan menambah besar jumlah utang negara. “Kalau (didanai) JBIC, itu berarti menambah utang lagi. Masak iya kita mau menambah utang lagi? Kalau
Monday 1 Oct 2012, 9 : 34 am

Hatta:Impor Barang Modal Selesai

JAKARTA-Menteri Koordinator Perekonomian, Hatta Rajasa mengungkapkan, kegiatan impor barang modal sudah masuk pada fase menuju nol persen. Hal ini ditandai dengan penurunan nilai impor Agustus yang mengalami penurunan mencapai 15,21 persen. “Kemungkinan impor barang modal kita sudah mulai selesai. Sehingga, sekarang fase
Monday 1 Oct 2012, 9 : 28 am

Hentikan Impor Garam dan Perbaiki Pasar Garam

JAKARTA-Wakil Ketua Fraksi PKS Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri dan Teknologi (Ekuintek) Sohibul Iman meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk memastikan penghentian impor garam dan mengutamakan garam petani lokal. “Harus ada tindakan tegas, garam impor untuk konsumsi tidak boleh lagi masuk ke pasar.
Monday 1 Oct 2012, 9 : 24 am

Pelonggaran Impor Buah dan Sayur Berbahaya

JAKARTA-Wakil Ketua Fraksi PKS Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri dan Teknologi (Ekuintek) Sohibul Iman menilai pelonggaran impor produk hortikultura akan mendorong membanjirnya buah dan sayur impor. “Dalam jangka panjang dikhawatirkan, insentif untuk petani dan daya saing hasil pertanian kita semakin redup. Kita tahu
Monday 1 Oct 2012, 9 : 21 am

Prediksi Bappenas 2025 Penduduk Tinggal di Kota Capai 195 Juta

MEDAN-Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memprediksi 65% jumlah penduduk Indonesia yang tinggal di kota atau sekitar 195 juta orang pada 2025. “Kita proyeksikan pada 2025 dengan jumlah desa kita yang mencapai 78 ribu desa, kurang lebih 65 % jumlah penduduk kita akan
Monday 1 Oct 2012, 9 : 12 am

Negara Tanggung PPh Bunga SBN Internasional

JAKARTA-Pemerintah menegaskan menanggung Pajak Penghasilan (PPh) yang terutang atas bunga atau imbalan Surat Berharga Negara (SBN) yang diterbitkan di pasar internasional. “Penghasilan berupa bunga atau imbalan SBN yang diterbitkan di pasar internasional serta penghasilan pihak ketiga atas jasa yang diberikan kepada pemerintah
Monday 1 Oct 2012, 9 : 11 am

JBIC Siap Bantu Pembiayaan Infrastruktur Listrik Dapat Prioritas

JAKARTA-Lembaga donor asal Jepang, Japan Bank for International Cooperation (JBIC) menegaskan komitmen untuk membantu Indonesia melalui skema pembiayaan Kemitraan Pemerintah-Swasta untuk proyek pembangkit listrik. “Kalau untuk sektor listrik, selama ini JBIC fokus membiayai proyek pembangkit dan kami ingin membiayai proyek efisiensi distribusi
Monday 1 Oct 2012, 9 : 09 am
B30

Pemerintah Didesak Batalkan Tender BBM Bersubsidi

JAKARTA-Pemerintah membatalkan proses tender bahan bakar bersubsidi yang kini tengah dilakukan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi. Alasanya, BBM bersubsidi tak boleh diserahkan kepada swasta. “Untuk urusan BBM bersubsidi, tidak layak diserahkan ke swasta apalagi asing. Serahkan saja ke BUMN yakni
Monday 1 Oct 2012, 9 : 07 am
Kebijakan tersebut masih konsisten dengan stance kebijakan moneter ketat untuk mengarahkan inflasi menuju ke sasaran 4,5±1% pada 2014 dan 4±1% pada 2015

Kemenkeu: Tak Ada Rencana Naikkan Harga BBM

JAKARTA-Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan pemerintah belum berencana untuk melakukan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi untuk mengurangi beban subsidi energi pada 2013. “Kalau harga BBM secara harga dunia tidak tinggi, kita mungkin tidak perlu buru-buru melakukan penyesuaian,” kata Menteri Keuangan Agus
Friday 28 Sep 2012, 2 : 22 am
1 258 259 260