Juni 2014 - Page 5

JAKARTA-Kasus kriminalisasi yang menimpa H Asri diyakini bisa dimenangkan Muhammadiyah, meski  harus menghadapi sebuah korporasi besar di Kalimantan Timur. “Kalau pun Peninjauan Kembali (PK) yang sekarang masih berproses di Mahkamah Agung (MA) berakhir gagal. Maka Muhammadiyah akan tetap mengawal kasus tersebut ke

JAKARTA-Perempuan Pendukung Prabowo-Hatta (PPPH) terus menggalang dukungan masyarakat untuk memenangkan pasangan calon presiden (capres) Prabowo Subianto dan calon wakil presiden (cawapres) Hatta Rajasa pada pilpres 9 Juli mendatang. Jumat siang (13/6), PPPH ini menggelar dialog dengan 18  Komunitas Binaan Ikatan Istri DPP

JAKARTA-Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menyampaikan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah kepada DPR. “Kami meyakini, RUU versi DPD ini komprehensif, mengakomodasi berbagai aspirasi masyarakat dan daerah dalam konteks hubungan keuangan pusat-daerah, sehingga bisa menjadi rujukan kita bersama,

BOGOR-Sidang senat terbuka akademik Universitas Pertahanan Indonesia mengukuhkan Prof Dr H Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), MA sebagai guru besar dalam bidang ilmu ketahanan nasional. SBY pun tercatat menjadi professor pertama di Indonesia dalam bidang ilmu ketahanan nasional. Rektor Universitas Peratahanan Indonesia, Laksdya

JAKARTA-Debat calon presiden dinilai menjadi tidak menarik lantaran lebih dipengaruhi oleh dominannya budaya Jawa. Sehingga tak ada kesan debat yang seru dan saling serang. “KPU semestinya jangan terlalu kaku. Mekanisme ini seolah dikungkung budaya Jawa yang tak mau menonjolkan sikap frontal,” kata

JAKARTA-Dukungan masyarakat terhadap calon presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla terus meluas. Ini terlihat dari rekening dana kampanye yang berasal dari sumbangan masyarakat yang terus bertambah besar.  Sampai Rabu (11/6), dari tiga rekening yang dibuka untuk sumbangan gotong royong mencapai Rp35.034.423.166. Koordinator Media Centre

JAKARTA-Direktur Eksekutif Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Robert Endi Jaweng mencatat tiga tantangan reformasi birokrasi yang menjadi pekerjaan rumah pemerintah mendatang. Salah satu diantarannya, masalah inefisiensi anggaran. Pasalnya hampir sekitar 56% kabupaten/kota APBD-nya habis hanya untuk membiayai belanja birokrasi. “Reformasi birokrasi

JAKARTA-Pembenahan pendaftaran haji saat ini memang sangat mendesak. Apalagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah memberikan saran untuk sejumlah pembenahan. “Setiap kebijakan apapun,  kalau ada moratorium harus tujuannya adalah membenahi,”  kata Wakil Ketua DPR RI,  M Sohibul Iman, Rabu, (11/06/2014). Diakui Sohibul, wacana 

SEMARANG-Perhatian para keluarga wisudawan dan puluhan wartawan saat acara wisuda Universitas Negeri Semarang (Unnes) Selasa (10/6), langsung tertuju  pada gadis cantik, bernama Raeni. Pasalnya, wisudawan dari Jurusan Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi (FE) Unnes ini berangkat ke lokasi wisuda dengan kendaraan yang tidak

JAKARTA-Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyusun peraturan Whistleblowing System (WBS) Atas Dugaan Pelanggaran oleh Pejabat dan Pegawai LPSK sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Sebagai Lembaga yang melindungi saksi dan korban,

JAKARTA-Duta Joko Widodo adalah kumpulan dari berbagai unsur masyarakat sipil yang tersebar di 30 propinsi dan 100 kabupaten kota. Saat ini Duta Joko Widodo yang tersebar di seluruh Indonesia berjumlah 20.000 orang. Latar Belakang munculnya Gerakan Duta Joko Widodo: Lahirnya gerakan Duta

TANGERANG-Pembangunan sebuah kota perlu melibatkan seluruh stakeholder. Sehingga pembangunan bisa berjalan dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. “Dengan demikian, kota yang layak huni akan dapat  terwujud dan dinikmati masyarakat,” kata Walikota Tangerang H. Arief R. Wismansyah saat penandatangan MOU tentang Pengembangan dan Pemberdayaan

MALANG-Pemerintah Kabupaten Malang menahan sejumlah investor yang masuk ke wilayahnya, terutama yang “menguras” pemanfataan lahan-lahan pertanian. “Pemkab bakal membendung tanah yang masuk aktegori S1 (lahan basah) untuk kebutuhan perumahan dan lainnya,” kata Sekretaris Daerah Kabupaten Malang, Abdul Malik, di sela-sela Penas KTNA,