Suggestions

Agus Eko

Misbakhun : Kebijakan BI Hanya Pemanis Bibir

JAKARTA-Kalangan DPR mengkritik lima kebijakan Bank Indonesia (BI) yang ternyata dinilai tidak pararel dengan paket kebijakan yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo. Malah kebijakan BI dianggap tidak ada yang baru. “Saya meragukan kebijakan BI tersebut atau bisa disebut kebijakan ini hanya sebagai pemanis
Thursday 10 Sep 2015, 5 : 04 pm

Masalah Asap Bisa Ganggu Perekonomian Nasional

JAKARTA-Ketua Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Parlindungan Purba menilai masalah asap, kebakaran lahan dan hutan bukan hanya menyebabkan gangguan kesehatan pada masyarakat. Namun juga telah mengganggu perekonomian nasional dan transportasi. “Kita prihatin dengan kondisi saat ini dimana penduduk di daerah terkena
Thursday 10 Sep 2015, 3 : 42 pm
·

Akibat MEA, TKA Tiongkok Serbu Indonesia

JAKARTA – Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengakui adanya MEA dan AFTA maupun bentuk kerjasama internasional lainnya telah memaksa Indonesia tidak bisa menghalangi tenaga kerja asing (TKA) bekerja di dalam negeri. “Negosiasi masuknya modal asing, jangan sampai mengabaikan aturan yang ada, sehingga bukan
Thursday 10 Sep 2015, 1 : 32 pm

Dana Desa Diperlukan Guna Kurangi Kesenjangan

JAKARTA-Wakil Ketua II DPD RI Nono Sampono menegaskan DPD RI akan mengawal realisasi penyaluran dana desa yang sudah dikucurkan Rp20,7 triliun. Hanya saja sejumlah dana tersebut belum sampai ke desa-desa. Namun kepala desa sedikit cemas, karena khawatir berhadapan dengan kasus hukum, kalau
Wednesday 9 Sep 2015, 5 : 30 pm

F-PKB Dorong RUU PUB Guna Ciptakan Tolerasi

Jakarta—Sejumlah anggota Fraksi PKB menegaskan untuk mengurai benang kusut konflik “berbaju agama” di negeri ini termasuk di Papua, tidak cukup melihat secara hitam putih pada ledakan isu. Sebab ledakan sebuah konflik “atas nama agama” di manapun tak terkecuali Papua itu hanya pemicu
Wednesday 9 Sep 2015, 4 : 59 pm

PDIP Harusnya Urus PAW Ketimbang Masalahkan Setya Novanto

JAKARTA-Sejumlah kalangan mempermasalahkan pelanggaran etika Setya Novanto dan Fadli Zon yang menghadiri acara kampanye bakal calon presiden Amerika Serikat Donal Trumph. Namun disisi lain juga membiarkan elit partai tertentu melanggar Undang-Undang. “Lihat saja, Puan Maharani, Tjahjo Kumolo dan Pramono Anung. Mereka sudah
Wednesday 9 Sep 2015, 12 : 03 pm

Hadapi MEA, DPR Revisi RUU Jasa Konstruksi

JAKARTA-Keberadaan perusahaan jasa konstruksi nasional tampaknya harus diperkuat. Karena itu Undang-Undang No 18/1999 tentang Jasa Konstruksi perlu direvisi. “Latar berlakang revisi ini lebih karena kepentingan nasional. Apalagi menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Maka wajar sektor konstruksi mengikuti perkembangan dunia,” kata anggota Komisi
Tuesday 8 Sep 2015, 4 : 18 pm

Bawa Keluarga ke AS, MKD Segera Periksa Data Kesekjenan DPR

JAKARTA-Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) akan memeriksa data Kesekjenan DPR terkait kunjungan kerja (kunker) anggota dewan ke sidang Inter Parliamentary Union (IPU) di New York. Masalahnya kunker itu membawa serta anak dan istri. “Dalam kode etik DPR pasal 10 ayat 3 sudah diatur
Tuesday 8 Sep 2015, 12 : 12 pm

DPR Perjuangan RUU PPM Masuk Prolegnas 2015

JAKARTA-Komisi IX DPR mengaku terus memperjuangkan RUU Perlindungan Pekerja Media (PPM) masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2016. Sayangnya DPR periode lalu gagal meloloskan RUU ini masuk dalam prioritas Prolegnas. “Saat menyusun Prolegnas 2015, kami tidak mendapat dukungan yang cukup untuk
Tuesday 8 Sep 2015, 11 : 33 am

Pemilukada Serentak Bisa Ganggu MEA

JAKARTA-Presiden Jokowi diingatkan agar segera mengambil sikap tegas terkait pembenahan pilkada serentak. Dengan cara itu, maka pemerintah bisa melaksanakan nawa citanya. Sehingga program ekonomi yang sudah berjalan jangan sampai terganggu. ”Akhir tahun ini kita akan masuk ke Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) dan
Monday 7 Sep 2015, 4 : 38 pm

Investor Inginkan Syarat Bahasa Indonesia Ditiadakan

JAKARTA-Kalangan DPR mencurigai langkah pemerintah menghapus syarat kemampuan berbahasa Indonesia pada tenaga kerja asing (TKA) yang akan bekerja di Indonesia. Hal itu sebagaimana diatur dalam Permenakertrans No. 12/2013 tentang Tata Cara Penggunaan TKA. “Apapun mereka bekerja dan mencari nafkah di Indonesia dan
Thursday 3 Sep 2015, 2 : 46 pm

MPR Gerah Dengan Karpet Merah

JAKARTA-Pimpinan MPR RI melalui Sekjen MPR RI Eddie Siregar mempermasalahkan pemasangan karpet merah yang berada di lobby Gedung Nusantara III DPR RI. Apalagi karpet itu dipasang mulai pintu masuk sampai ke lift, ini jelas mengurangi kenyamanan. “Karpet itu menunjukkan adanya perlakuan sangat
Wednesday 2 Sep 2015, 7 : 45 pm

Adrianus : Lebur Saja Kemenkeu dan Bappenas

JAKARTA-Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mengusulkan agar  dua kementerian yang ada dipemerintahan saat ini harus dimerger sehingga serapan anggaran bisa berlangsung cepat digunakan. Dua kementerian itu adalah Kementerian Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas. “Lho, Menkeu itukan sifatnya hanya jadi kasir, sekaligus
Wednesday 2 Sep 2015, 7 : 18 pm

Indef: Dana Transfer Daerah Tak Dorong Pertumbuhan Ekonomi

JAKARTA-Dana transfer daerah yang mencapai ratusan triliun rupiah diduga tidak mencapai sasaran yang tepat. Bahkan makin meningkat dana transfer itu, pertumbuhan ekonomi justru menurun. “Lihat saja pengangguran malah meningkat, ancaman PHK masal sudah terjadi,” kata peneliti Indef Enny Sri Hartati dalam dialog
Wednesday 2 Sep 2015, 5 : 15 pm

Tindakan Kartel Lemahkan Struktur Perekonomian Nasional

JAKARTA-Anggota Komisi IV DPR Eka Sastra menegaskan praktek kartel (mafia) telah menghambat lahirnya pengusaha-pengusaha baru. Tidak hanya itu bahkan juga melemahkan struktur perekonomian nasional. Karena gerak ekonomi hanya dikuasai segelintir orang, “Jadi, kita ini bangkrut di sektor komoditas bukan industri. Sayangnya, kini
Tuesday 1 Sep 2015, 6 : 13 pm

Denda Terhadap Kartel Perlu Dinaikan Rp1 Triliun

JAKARTA-Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Muhammad Syarkawi Rauf mendorong agar hukuman terhadap pelaku kartel diperberat terutama dari sisi denda. Alasannya hukuman denda ini sangat ringan, paling tinggi hanya sekitar Rp25 miliar. “Denda ini tentu tidak ada artinya jika dibanding dengan keuntungan
Tuesday 1 Sep 2015, 4 : 44 pm

DPR Dukung Tuntutan Buruh Peroleh Kesejahteraan

JAKARTA-Anggota Komisi IX DPR Rieke Dyah Pitaloka mendukung gerakan buruh turun ke jalan melakukan sejumlah tuntutan kepada pemerintah. Alasannya hal ini berkaitan dengan kesejahteraan buruh ke depan. “Saya mengingatkan Presiden Jokowi untuk memenuhi janji politik pada saat Pilpres kepada Rakyat Pekerja. Trilayak:
Tuesday 1 Sep 2015, 12 : 01 pm
·

OSO Minta Karpet Merah Digulung Saja

JAKARTA-Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Oesman Sapta Odang menilai karpet merah yang berada di Lobby Nusantara III DPR telah menjauhkan dirinya dengan rakyat. Oleh karena itu, dia meminta agar karpet merah itu digulung saja serta mengusulkan agar pemasangan karpet merah sebaiknya
Monday 31 Aug 2015, 6 : 04 pm

Pejabat Diminta Tak Simpan Dolar

JAKARTA-Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mendesak agar para pejabat yang menyimpan dolar Amerika Serikat (AS) segera melepas ke pasar uang. Langkah ini sebagai pembuktian bahwa pejabat bukan menjadi spekulan mata uang. “Untuk apa pejabat negara menyimpan dolar AS. Lebih baik ditukarkan saja dengan
Monday 31 Aug 2015, 5 : 13 pm

DPR : Bareskrim Perlu Umumkan Capim KPK Tersangka

JAKARTA-Mengingat pentingnya pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memberantas korupsi, maka DPR meminta Bareskrim Mabes Polri mengumumkan tersangka calon pimpinan KPK. Hal itu sebagai langkah untuk menghindari persepsi masyarakat selama ini terkait terjadinya kriminalisasi KPK. “Itulah yang harus dihindari. Pengumuman nama tersangka
Monday 31 Aug 2015, 4 : 39 pm

Kebijakan Moneter BI Perlu Diaudit BPK

JAKARTA-Kalangan DPR mendesak agar kebijakan moneter Bank Indonesia (BI) perlu diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dengan audit tersebut, maka kebijakan moneter BI bisa dipertanggungjawabkan dan akuntabel. “BI inikan seolah negara dalam negara, selalu beralasan independen dan tak mau dintervensi,” kata anggota
Thursday 27 Aug 2015, 5 : 33 pm

Perlu Ada Standar Biaya Pilkada Serentak

JAKARTA-Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) mengusulkan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuat standar umum biaya pelaksanaan pemilikan kepala daerah (pilkada) serentak. “Dengan begitu perencanaan anggaran biaya pilkada serentak dapat benar-benar efisien dan hemat biaya,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR Lukman Edy
Thursday 27 Aug 2015, 1 : 18 pm

Pembangkit Listrik Batu Bara Paling Murah

JAKARTA-Direktur PLN Supangkat Iwan Santoso mengaku target pembangunan listrik 35.000 MW sebaiknya tidak hanya mengandalkan pembangkit batu bara. Namun perlu juga menggunakan tenaga air, angin dan matahari. “Hanya saja sekarang ini bahan bakar yang paling murah adalah dari batu bara,” katanya di
Thursday 27 Aug 2015, 12 : 47 pm

Jangan Gunakan Pendekatan Ekonomi di RUU Kebudayaan

JAKARTA-Pembahasan RUU Kebudayaan jangan sampai menggunakan pendekatan ekonomi. Karena itu akan berbahaya bagi produk dan benda-benda kebudayaan. “Sebuah produk budaya akan dinilai jika ada dampak ekonominya di masyarakat. Lihat saja benda-benda bersejarah di Museum, banyak yang tidak dihargai,” kata pengajar Fakultas Ilmu
Tuesday 25 Aug 2015, 4 : 48 pm

Mahfud : Tidak Perlu Badan Cyber Nasional

JAKARTA-Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq menolak pembentukan Badan Cyber Nasional sebagai lembaga baru guna memantau perkembangan teknologi cyber. Alasannya pengaturan dan pemantauan cyber sudah berada di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika. “Tidak diperlukan pembentukan badan baru untuk kelola urusan cyber. Karena
Tuesday 25 Aug 2015, 11 : 10 am

Rupiah Jeblok, Fadel Minta APBN Jangan Sampai Jebol

JAKARTA-Kalangan DPR sangat cemas dengan kondisi rupiah yang makin tak terkendali. Apalagi rupiah sempat menyentuh Rp 14.150 per. “Kita desak terus supaya jaga jangan sampai APBN jebol,” kata Ketua Komisi XI DPR Fadel Muhammad di Jakarta, Senin (24/8/2015). Fadel menambahkan Bank Indonesia
Monday 24 Aug 2015, 6 : 34 pm

Parlemen Asia Usul Bentuk Dana Stabilisasi Regional

JAKARTA-Pertemuan Asian Parliamentary Asembly (APA) merekomendasikan terbentuknya dana stabilisasi regional untuk kawasan Asia. Langkah ini dilakukan sebagai upaya pengaman jika seandainya negara-negara di Asia mengalami krisis finansial. “Ya, mungkin seperti IMF versi Asia-lah atau bisa juga semacam Asian Infrastruktur Bank (AIB),” kata
Thursday 20 Aug 2015, 9 : 02 pm

DPR Tantang Jokowi Berani Bubarkan KPK

JAKARTA-Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah menegaskan sudah ada kesepakatan di DPR bahwa keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus dibubarkan. Alasannya, peran lembaga anti rasuah ini sudah melenceng dari tujuan pendirian awalnya. Saat ini tinggal menunggu keberanian sikap Presiden Jokowi untuk membubarkannya.
Thursday 20 Aug 2015, 7 : 59 pm

Pasar Domestik Mesti Jadi Prioritas Penerbangan Nasional

JAKARTA-Masalah infrastruktur penerbangan menjadi perhatian Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Karena itu pemerintah diminta benar-benar fokus membangun infrastruktur dalam negeri. “Kondisi infrastruktur navigasi penerbangan, baik untuk penerbangan perintis maupun komersil cukup memprihatinkan,” kata Ketua Komisi V DPR Fary Djemy Francis dan pengamat penerbangan
Thursday 20 Aug 2015, 7 : 41 pm

F-PKB Kecewa Dana Promosi Pariwisata Cuma Rp1 Triliun

JAKARTA- Ketua Fraksi PKB DPR, A. Helmy Faishal Zaini mengkritik minimnya dana promosi pariwisata Indonesia. Padahal dana itu diperlukan untuk menggenjot industri pariwisata. “Keindahan alam dan budaya Indonesia sangat kaya raya dibandingkan dengan negara tetangga Malaysia. Bandingkan dengan 3B (Bromo, Borobudur dan
Wednesday 19 Aug 2015, 12 : 23 pm

Gerindra: Banyak Tanah Negara Beralih Fungsi

JAKARTA-DPR sangat menyayangkan ulah sejumlah konglomerat (pengembang perumahan) yang menguasai tanah-tanah rakyat demi mengembangkan bisnis properti. Namun tanah-tanah dijadikan alat spekulasi. “Di Jakarta ini, saya tidak menutup mata ada beberapa konglomerat menyerobot tanah rakyat,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR Ahmad Riza
Tuesday 18 Aug 2015, 5 : 55 pm

Airlangga: Skema Pinjaman China Untuk Garuda Cukup Berat

JAKARTA-Kalangan DPR menilai kritik Menko Kemaritiman Rizal Ramli terkait permintaan pembatalan pembelian 30 unit pesawat Airbus tipe A-350 oleh PT Garuda dinilai cukup baik demi memperbaiki kinerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) penerbangan tersebut. Alasannya hal itu sebagai peringatan bahwa keputusan Garuda
Tuesday 18 Aug 2015, 2 : 17 pm

UUD Harus Menyesuaikan Kebutuhan Zaman

JAKARTA-Ketua MPR Zulkifli Hasan menegaskan konstitusi harus bisa menyesuaikan dengan kondisi kekinian. Sehingga perlu dipikirkan apakah sistem tata negara sudah ideal atau belum. “Jika belum ideal di mana kendalanya dan apa upaya kita untuk meluruskan kedaulatan bangsa. Apakah gerak bangsa ini sudah
Tuesday 18 Aug 2015, 1 : 21 pm

Mega: Pidato Presiden di Parlemen Cukup Satu Kali

JAKARTA-Presiden kelima Indonesia, Megawati Soekarnoputri memprotes Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) terkait pidato Presiden RI Joko Widodo sebanyak tiga kali di parlemen. Mestinya tidak perlu bolak balik seperti itu. “Saya protes kenapa harus begitu. Pak Zul, ini harus diperbaiki ke depan,” katanya pada
Tuesday 18 Aug 2015, 12 : 56 pm

BBM dan PLN Mau Naik, Keuntungan BUMN Dipertanyakan

JAKARTA-Rencana pemerintah menaikkan harga BBM dan Tarif Dasar Listrik (TDL) secara bersamaan dinilai tidak bisa diterima akal sehat. Nilai tukar rupiah yang tinggi selalu menjadi alasan klise untuk menutupi kerugian Pertamina dan PLN. “Pertanyaannya, lalu keuntungan BUMN yang sebelumnya sudah disuntik dengan
Friday 14 Aug 2015, 4 : 58 pm

Beban Makin Berat, Harga BBM-TDL Akan Naik Bersamaan

JAKARTA-Pemerintah berencana mengumumkan kepastian naik-tidaknya harga bahan bakar minyak (BBM) dan TDL pada periode Agustus 2015. “Kalau benar itu terjadi, maka langkah kenaikan harga BBM dan TDL tidak bisa diterima akal sehat,” kata Wakil Ketua Komisi VI DPR Hery Gunawan di Jakarta,
Friday 14 Aug 2015, 4 : 07 pm

Reshuffle Bagian Dari Sistem Presidensil

JAKARTA-Sekretaris Fraksi NasDem DPR RI Syarif Abdullah Al-Kadrie menegaskan langkah Presiden Jokowi untuk mereshuffle kabinetnya sudah tepat. Alasannya tidak ada tarik-menarik dengan kepentingan parpol. “NasDem pun tidak memprotes dengan dicopotnya Menkopolhukam dan digantikan oleh Luhut Panjaitan itu,” katanya dalam diskusi ‘Ekonomi Politik
Thursday 13 Aug 2015, 5 : 43 pm

Krisis Ekonomi Tak Bisa Jatuhkan Presiden

JAKARTA-Anjloknya rupiah pada level Rp13.800 boleh dibilang mendekati krisis moneter 1998. Namun kalaupun terjadi krisis ekonomi di Indonesia diyakini tidak akan parah, artinya tidak sampai pada kelaparan. “Karena hanya dengan kelaparan kemudian bisa menjatuhkan presiden,” kata Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya
Thursday 13 Aug 2015, 4 : 16 pm

RAPBN 2016 Diprediksi Tak Beberkan Utang Luar Negeri

JAKARTA-Pidato Presiden Joko Widodo dalam nota keuangan RAPBN 2016 kemungkinan tidak akan menyinggung besarnya utang luar negeri. Apalagi situasi dan kondisi ekonomi sedang tidak mendukung. “Utang ke Tiongkok saja mencapai Rp 650 triliun dengan asumsi dollar AS Rp 12.500,- dan utang tersebut
Wednesday 12 Aug 2015, 6 : 30 pm

Kelolaan Keuangan Haji Diatur Dalam RUU Haji

JAKARTA-Kalangan DPR mengungkapkan tata kelola keuangan haji nantinya akan masuk dalam RUU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh. Alasannya dana itu harus memberikan manfaat bagi umat. “Setiap tahunnya, animo warga untuk melaksanakan haji semakin besar. Ini seharusnya berbanding lurus dengan kualitas pelayanan,” kata
Tuesday 11 Aug 2015, 6 : 19 pm
1 … 151 152 153 154 155 … 187